Porsi Anggaran Infrastruktur Rp300 Miliar Dinilai Kurang
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Juhaili, SIP.--ABDI/RB
BENGKULU, KORANRB.ID – Porsi anggaran untuk pembangunan insfratuktur yang berkisar Rp300 miliar di RAPBD 2025 Pemerintah Provinsi Bengkulu dinilai masih butuh penambahan.
Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu, Juhaili, SIP mengatakan, bahwa hal itu dinilai berdasarakan rapat kerja yang dilakukan bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Bengkulu.
“Berdasarkan rapat mitra bersama dengan PUPR Provinsi Bengkulu, porsi itu dibahas bersama,” sampai Juhaili, Senin, 11 November 2024.
Lebih jauh, Juhaili mengatakan, bahwa pada rapat mitra sebagaimana yang telah diagendakan Badan Musyawarah (Banmus), sifatnya sekedar mengikuti hasil dari Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
BACA JUGA:Presiden Prabowo: Indonesia Harus Mampu Produksi Mobil, Motor, dan Komputer Sendiri
“Melihat dari rencana kerja Dinas PUPR pada TA 2025 mendatang, porsi Rp 300 juta itu tentunya tidak terlalu besar alokasi untuk pembangunan infrastruktur,” terang Juhaili.
Juhaili juga menjelaskan, untuk berkaitan dengan lokus dimana saja kegiatan pembangunan infrastruktur tersebut, tentu bukan menjadi kewenangan pihaknya untuk membedah.
“Nanti kita sampaikan beberapa catatan kepada Badan Anggaran (Banggar).
Terutama berkaitan dengan kemungkinan penambahan anggaran untuk infrastruktur,” terang Juhaili.
BACA JUGA:Sopir Truk Maut di Bukit Barisan Dijerat UU LLAJ, Ancaman Hukuman Capai 6 Tahun
Juhaili mengatakan, mengingat untuk penambahan anggaran pada Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, khususnya pembangunan infrastruktur itu sangatlah penting.
Kemudian, ditambah lagi masih banyak posisi infrastruktur yang dinilai menjadi skala prioritas Provinsi Bengkulu.
“Tapi yang jelas untuk pembahasan detailnya atau secara mendalam kita serahkan sepenuhnya kepada Banggar, dengan harapan catatan kita dapat dipertimbangkan,” harap Juhaili.
Disinggung estimasi penambahan anggaran, Juhaili mengaku tidak bisa memprediksikan berapa besar yang dibutuhkan. Karena terkait jumlah ini, sudah masuk ke ranah teknis.