Serap Aspirasi, Dewan Cek Kondisi Infrastruktur Desa

ARGA MAKMUR, KORANRB.ID – DPRD Bengkulu Utara (BU) tidak hanya menunggu datangnya pengaduan masyarakat yang mengeluh menyampaikan aspirasinya. DPRD juga aktif turun ke masyarakat untuk mengecek langsung aspirasi masyarakat terutama terkait dengan infrastruktur di desa-desa.

Seperti yang dilakukan Anggota DPRD Bengkulu Utara, Selamun yang turun mengecek infrastruktur jembatan di desa-desa yang menjadi daerah pemilihannya.

Hal ini dilakukan untuk memastikan kondisi infrastruktur di desa yang menjadi keluhan masyarakat. Ia tidak ingin hanya mengeluh namun juga turun melihat langsung apa yang dikeluhkan masyarakat.

BACA JUGA:Amankan Pemilu 2024, Personel Polres Tandatangani Pakta Integritas

Sehingga ia mengetahui persis bagaimana kondisi infrastruktur yang memang dikeluhkan dan membutuhkan penanganan dari pemerintah.

“Saya rutin turun ke masyarakat, terutama mengecek apa yang menjadi keluhan masyarakat. Sehingga tidak hanya menerima aspirasi, namun turun langsung mengecek apa yang menjadi keluhan masyarakat,” terangnya.

BACA JUGA:Jaksa Periksa Mantan Sekda Seluma, Dalami Kerugian Negara Tukar Guling Lahan

Dengan turun langsung mengecek kondisi kondisi infrastruktur desa, Ia memastikan bisa menggambarkan langsung pada OPD-OPD terkait dalam rapat kerja dengan OPD terkait.

Bahkan tak jarang ia meminta OPD terkait untuk turun mengecek langsung sehingga mengetahui secara teknis penanganan yang dibutuhkan.

“Tentunya masyarakat lebih mudah untuk menyampaikan aspirasinya pada DPRD. Namun aspirasi yang kita terima tersebut kita perjuangkan pada OPD teknis terkait,” tegasnya.

BACA JUGA:Capaian Pendapatan PKB Bengkulu Tertinggi Nasional

Ia juga tak menampik jika keterbatasan anggaran saat ini masih menjadi persoalan di daerah .

Sedangkan beban pembangunan terutama infrastruktur sangat masih permintaan dan kebutuhan terbesar masyarakat.

“Maka dengan turun langsung tersebut kita bisa melihat apakah memang pembangunan tersebut masuk dalam skala prioritas,” terangnya.

Namun ia memastikan dirinya dan DPRD akan memperjuangkan pembangunan untuk masuk dalam program APBD maupun APBD Perubahan terdekat.

Jika memang kebutuhan pembangunan tersebut sangat mendesak dan terkait dengan kebutuhan langsung masyarakat.

BACA JUGA:Jalan Arma Jaya Dibangun Pekan Depan

“Ada beberapa indikator yang menjadi pertimbangan kita, diantaranya akses ekonomi, akses pendidikan masyarakat, akses pertanian dan perkebunan yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat,” terangnya.

Hasil dari turun ke lapangan tersebut akan dibahas ditingkat fraksi hingga komisi di DPRD untuk diperjuangkan dalam APBD maupun APBD Perubahan.

Sehingga persoalan yang dirasakan masyarakat terutama terkait infrastruktur bisa segera tertangani pemerintah.

“Karena ada program-program prioritas yang harus kita dahulukan jika memang terkait langsung dengan kebutuhan masyarakat,” terangnya.

Selain itu, DPRD BU juga memiliki pokok  pokok pikiran yang bisa dituangkan dalam APBD.

BACA JUGA:Dispusip Sosialisasi Aplikasi Srikandi

Pokok pikiran tersebut akan melihat dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan pembangunan masing-masing titik lokasi infrastruktur.

“Jika memang bisa dikerjakan dalam waktu pendek, maka bisa dilakukan melalui dana APBD Perubahan. Namun jika membutuhkan pembangunan besar, maka harus dilaksanakan dalam APBD,” terangnya.

Sebagai anggota DPRD ia juga menerangkan tidak semua aspirasi masyarakat bisa dikabulkan dalam satu tahun anggaran.

Ini mengingat banyaknya aspirasi yang masuk ke mejanya dan mayoritas pembangunan fisik.

BACA JUGA:Anggarkan Rp 600 Juta Untuk Keperluan Haji

“Saya banyak menerima aspirasi masyarakat, mayoritas soal jalan, jembatan, irigasi yang memang kebutuhan penting masyarakat,” terangnya.

Selain itu, yang menjadi perjuangannya adalah terkait dengan pemerataan pembangunan. Sehingga ketimpangan pembangunan tidak terjadi dan membentuk kecemburuan masyarakat terutama di daerah pemilihannya.

“Karena BU memiliki daerah yang luas, tersebar di 19 Kecamatan. Sehingga prinsip pemerataan juga harus dikedepankan sehingga tidak ada tidak timbul kecemburuan antar wilayah atas pembangunan yang dilakukan pemerintah,” pungkas Selamun. (qia/adv)