Bawaslu Rejang Lebong Ingatkan Aturan Kampanye di Media Sosial

Reporter: Arie Saputra Wijaya |

Editor: Riky Dwiputra |

Kamis , 14 Nov 2024 - 21:40

Kantor Bawaslu Rejang Lebong di jam kerja --arie/rb

Oleh karena itu, Bawaslu menekankan bahwa setiap konten yang beredar di media sosial harus dipastikan tidak membawa dampak negatif bagi masyarakat, terutama dalam hal membangkitkan ketegangan sosial.

"Salah satu pelanggaran yang paling kami khawatirkan adalah konten yang mengandung fitnah, hoaks, atau ujaran kebencian yang dapat memicu perpecahan. Kami ingin Pilkada 2024 di Rejang Lebong berlangsung damai tanpa adanya gangguan sosial yang merugikan masyarakat," tegasnya.

Ia menambahkan bahwa Bawaslu akan menindaklanjuti setiap pelanggaran yang bersifat normatif. Pelanggaran normatif di sini berarti pelanggaran yang berpotensi merusak kehidupan sosial yang harmonis di masyarakat.

"Pelanggaran normatif adalah pelanggaran yang berbahaya bagi kondusivitas masyarakat. Kami akan bertindak cepat untuk mengatasi hal ini agar Pilkada 2024 dapat berjalan dengan aman dan damai," ungkapnya.

Selain itu, Abrar mengingatkan kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) di Rejang Lebong agar tetap menjaga netralitasnya selama masa kampanye. ASN, yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan pemerintahan, dilarang untuk terlibat langsung dalam kampanye politik atau menunjukkan dukungan terbuka terhadap calon tertentu.

"ASN harus menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam kegiatan kampanye. Kami akan melakukan pengawasan ketat untuk memastikan bahwa ASN tidak menggunakan posisinya untuk mendukung paslon tertentu secara tidak sah," jelasnya.

Dengan adanya pengawasan yang ketat, diharapkan kampanye di media sosial dapat berlangsung dengan penuh tanggung jawab. Para tim sukses atau pendukung paslon diminta untuk bijak dalam menggunakan media sosial sebagai alat kampanye.

Penggunaan medsos yang sehat dan sesuai aturan diharapkan dapat meningkatkan partisipasi publik tanpa menimbulkan konflik sosial.

Abrar juga menambahkan bahwa Bawaslu berkomitmen untuk selalu membuka saluran pelaporan bagi masyarakat yang merasa terganggu atau dirugikan oleh konten kampanye yang tidak sesuai aturan. Masyarakat diimbau untuk berperan aktif dalam menjaga kondusivitas kampanye dan melaporkan setiap pelanggaran yang ditemukan.

“Dengan pengawasan yang ketat ini, kampanye Pilkada 2024 di Rejang Lebong diharapkan dapat berjalan dengan aman, damai, dan tanpa gangguan. Bawaslu berharap, seluruh elemen masyarakat dapat bersama-sama menciptakan suasana yang kondusif untuk pemilu yang jujur dan adil,” demikian Abrar.

bawaslu rejang lebong ingatkan aturan kampanye di media sosial                            koranrb.id – kampanye pilkada 2024 di kabupaten rejang lebong melalui media sosial (medsos) telah dimulai sejak 10 november lalu hingga menjelang hari pemungutan suara pada 23 november 2024.
momen ini diharapkan dapat menjadi sarana yang efektif bagi para calon kepala daerah (paslon) untuk memperkenalkan visi dan misi mereka kepada masyarakat.
namun, seiring dengan kemajuan teknologi dan pesatnya penggunaan media sosial, badan pengawas pemilu (bawaslu) rejang lebong memberikan peringatan keras mengenai aturan yang harus diikuti selama masa kampanye tersebut.
komisioner bawaslu rejang lebong, muhammad al abrar  menjelaskan bahwa meskipun kampanye di media sosial diperbolehkan, hal tersebut tetap harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang pemilu, peraturan kpu, dan peraturan terkait lainnya. 
baca juga:1 pemilih butuh waktu tidak sampai 2 menit gunakan hak pilih 
baca juga:mk tolak gugatan hm, terbukti pencalonan rohidin di pilgub bengkulu 2024 sesuai aturan 
"kampanye di media sosial sudah diperbolehkan. silakan lakukan kampanye di medsos, baik itu facebook, instagram, twitter, atau platform lainnya, namun tetap harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan," tegasnya.
abrar juga mengingatkan bahwa kampanye di media sosial harus berlangsung dalam koridor yang sah dan tidak melanggar hukum. 
salah satu hal yang paling ditekankan oleh bawaslu adalah larangan penyebaran konten yang mengandung unsur negatif seperti sara (suku, agama, ras, dan antar golongan), berita bohong (hoaks), atau penghinaan terhadap calon maupun kelompok tertentu.
menurutnya, bawaslu tidak akan segan-segan menindak tegas setiap pelanggaran yang ditemukan. 
baca juga:usulan 10 opd anggaran rp445 miliar dipangkas komisi iii dprd mukomuko 
baca juga:blokir jalan lintas bengkulu-sumbar, ini tuntutan warga 5 desa di bengkulu utara 
"yang kami tegaskan adalah, boleh saja mempromosikan paslon yang kita dukung, tetapi jangan sampai ada unsur penghinaan atau ujaran kebencian kepada calon lain atau kelompok tertentu. jika ditemukan pelanggaran, baik itu berupa penghinaan terhadap suku, agama, ras, atau kelompok tertentu, kami akan mengambil tindakan tegas. pelanggaran semacam itu bisa dikenakan sanksi hukum sesuai dengan pasal 188 junto pasal 69," jelas abrar.
tindak tegas yang dimaksud abrar mencakup berbagai bentuk pelanggaran yang dapat mengancam kestabilan sosial dan merusak keharmonisan antarwarga di kabupaten rejang lebong. 
oleh karena itu, bawaslu menekankan bahwa setiap konten yang beredar di media sosial harus dipastikan tidak membawa dampak negatif bagi masyarakat, terutama dalam hal membangkitkan ketegangan sosial.
"salah satu pelanggaran yang paling kami khawatirkan adalah konten yang mengandung fitnah, hoaks, atau ujaran kebencian yang dapat memicu perpecahan. kami ingin pilkada 2024 di rejang lebong berlangsung damai tanpa adanya gangguan sosial yang merugikan masyarakat," tegasnya.
baca juga:sekolah diminta data orangtua siswa penerima bantuan sosial 
baca juga:dispendikbud siapkan program makan bergizi gratis bagi siswa sd mulai januari 2025 
ia menambahkan bahwa bawaslu akan menindaklanjuti setiap pelanggaran yang bersifat normatif. pelanggaran normatif di sini berarti pelanggaran yang berpotensi merusak kehidupan sosial yang harmonis di masyarakat. 
"pelanggaran normatif adalah pelanggaran yang berbahaya bagi kondusivitas masyarakat. kami akan bertindak cepat untuk mengatasi hal ini agar pilkada 2024 dapat berjalan dengan aman dan damai," ungkapnya.
selain itu, abrar mengingatkan kepada seluruh aparatur sipil negara (asn) di rejang lebong agar tetap menjaga netralitasnya selama masa kampanye. asn, yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan pemerintahan, dilarang untuk terlibat langsung dalam kampanye politik atau menunjukkan dukungan terbuka terhadap calon tertentu. 
"asn harus menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam kegiatan kampanye. kami akan melakukan pengawasan ketat untuk memastikan bahwa asn tidak menggunakan posisinya untuk mendukung paslon tertentu secara tidak sah," jelasnya.
baca juga:besok, pemkab benteng lantik 6 pejabat eselon iii yang sempat dinonjobkan 
baca juga:diduga tidak netral, 3 pejabat dan 1 staf penuhi panggilan bawaslu bengkulu tengah, ini penjelasannya 
dengan adanya pengawasan yang ketat, diharapkan kampanye di media sosial dapat berlangsung dengan penuh tanggung jawab. para tim sukses atau pendukung paslon diminta untuk bijak dalam menggunakan media sosial sebagai alat kampanye. 
penggunaan medsos yang sehat dan sesuai aturan diharapkan dapat meningkatkan partisipasi publik tanpa menimbulkan konflik sosial.
abrar juga menambahkan bahwa bawaslu berkomitmen untuk selalu membuka saluran pelaporan bagi masyarakat yang merasa terganggu atau dirugikan oleh konten kampanye yang tidak sesuai aturan. masyarakat diimbau untuk berperan aktif dalam menjaga kondusivitas kampanye dan melaporkan setiap pelanggaran yang ditemukan.
“dengan pengawasan yang ketat ini, kampanye pilkada 2024 di rejang lebong diharapkan dapat berjalan dengan aman, damai, dan tanpa gangguan. bawaslu berharap, seluruh elemen masyarakat dapat bersama-sama menciptakan suasana yang kondusif untuk pemilu yang jujur dan adil,” demikian abrar.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 15 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan