Sayangkan Sikap Ketua Komisi I, Mantan Ketua DPRD Seluma Ingatkan Hak Wartawan

sayangkan sikap ketua komisi i, mantan ketua dprd seluma ingatkan hak wartawan koranrb.id - mantan ketua dprd seluma, tenno heika, s.sos, mm menyayangkan sikap dari ketua komisi i dprd seluma, hendri satrio, s.sos, mikom yang melarang wartawan meliput saat kegiatan pembahasan anggaran antara dprd seluma dan pemerintah kabupaten (pemkab) seluma pada senin, 18 november 2024. menurutnya, tindakan dari ketua komisi i tersebut jelas menyalahi tata tertib dprd seluma, menurutnya setiap kinerja dan kegiatan dprd seluma harus dilakukan secara terbuka dan menerapkan transparansi. “mengapa takut untuk dipublikasikan, padahal ini demi roda pemerintahan di kabupaten seluma yang bertitik tolak kepentingan rakyat kabupaten seluma. kalau komisi i melarang peliputan mengenai pembahasan anggaran, itu jelas menyalahi aturan yang ada,” tegas tenno. akibat adanya pengusiran, tentu menjadi timbul fitnah terhadap pihak eksekutif dan legislatif, maka dari itu ini harus ditegaskan bahwa rapat pembahasan harus terbuka untuk umum. baca juga:bea cukai bengkulu musnahkan miras dan rokok ilegal senilai rp4,8 miliar baca juga: butuh relokasi, perkim rampung data perumahaan rawan bencana di mukomuko “sadar atau tidak, dprd harus paham mewakili dan bekerja untuk rakyat,” imbuh tenno. terakhir, tenno meminta kepada seluruh ketua atau pimpinan partai politik (parpol) di kabupaten seluma agar mengingatkan dan beri pembelajaran kepada anggota dprd masing-masing mengenai tupoksi dprd yang diutus partai melalui fraksi di dprd. selain itu kepada badan kehormatan (bk) dprd kabupaten seluma, juga mengingatkan para anggota dprd untuk tidak mengabaikan hak-hak wartawan serta rakyat yang mereka wakili. “tugas pertama bk dprd seluma untuk mengingatkan para anggota agar jangan mengabaikan hak-hak wartawan, terus terang saja saya malu atas kejadian ini,” pungkas tenno. baca juga:pengerukan alur pelabuhan pulau baai bengkulu dimulai desember 2024 baca juga:dana insentif 30 desa di mukomuko sudah diajukan, tinggal tunggu pencairan bkd dan kppn transparansi komisi i dprd seluma dalam pembahasan rapbd kabupaten seluma dipertanyakan. hal ini pasca adanya larangan peliputan oleh awak media saat komisi i tersebut tengah melakukan pembahasan.  pelarangan ini bermula saat awak media memasuki ruang rapat komisi i yang tengah melakukan pembahasan rapbd 2025 bersama mitranya yakni sekretariat daerah seluma. namun saat awak media berusaha untuk izin dan mengabadikan momen, ketua komisi i langsung memberhentikan pembahasan dan meminta untuk jangan diliput. baca juga:pengganti 203 surat suara pilgub rusak tiba di kepahiang baca juga:hindari kerugian, pemkab mukomuko terus inventarisasi aset randis “nanti saja diliputnya, ini sedang tertutup dan serius, tunggu nanti saat sedang santai,” sampai hendri satrio. sementara itu saat dicoba konfirmasi, wakil ketua i dprd seluma, samsul aswajar, s. sos mengatakan bahwa tidak ada pembahasan yang tertutup antara komisi dprd seluma, semuanya transparan dan publik harus tahu.  ia menilai mungkin saja ada misskomunikasi antara ketua komisi i dan awak media atau ada aturan yang belum dipahami secara utuh oleh komisi i mengenai peliputan. “mungkin kawan kawan masih ada yang belum paham, karena pembahasan ini boleh diliput, apalagi cuma sekadar mengambil foto dan video singkat saya rasa tidak masalah,” singkat wakil ketua i dprd seluma. sementara itu, ketua persatuan wartawan indonesia (pwi) seluma, ahmad fauzan, s.ip menyayangkan adanya tindakan dari ketua komisi i dprd seluma tersebut. karena kebebasan pers diatur dalam undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers. kebebasan pers dalam undang-undang ini diartikan sebagai perwujudan kedaulatan rakyat yang berasaskan demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.  undang-undang ini disusun untuk menjamin pers sebagai alat komunikasi massa yang bebas, bertanggung jawab dan tidak tunduk pada kekuasaan mana pun, selain kebenaran dan kepentingan publik. undang-undang pers mengakui kebebasan berekspresi sebagai hak asasi manusia yang fundamental.  pers di indonesia memiliki kebebasan untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi tanpa intervensi dari pihak mana pun.  pasal 4 ayat (1) menegaskan bahwa kebebasan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. dalam pasal 4 ayat (2), pemerintah dilarang melakukan sensor, pembredelan, atau pelarangan terhadap media massa. hal ini memastikan pers dapat berfungsi sebagai alat kontrol sosial tanpa tekanan dari kekuasaan. meski bebas, pers tetap diwajibkan mematuhi kode etik jurnalistik, menghormati norma-norma yang berlaku dan tidak menyalahgunakan kebebasan untuk menyebarkan informasi yang tidak benar, fitnah, atau ujaran kebencian. “tujuan kebebasan pers adalah memberikan informasi yang objektif dan faktual kepada masyarakat. menjadi alat kontrol sosial terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah.  meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan bernegara. serta menyuarakan aspirasi rakyat dan memperjuangkan keadilan sosial. jadi sangat disayangkan adanya tindakan dari ketua komisi i dprd seluma ini, akibatnya muncul tanda tanya apakah komisi i memang sangat serius hingga tidak boleh diliput atau ada sesuatu yang ditutup tutupi dalam pembahasan rapbd 2025,”pungkas ahmad fauzan.

Tag

• # menyalahi tata tertib
• # melarang wartawan
• # hendri satrio
• # sayangkan sikap
• # pembahasan anggaran
• # tenno heika
• # dprd seluma
• # ketua komisi i

Share

• 
• 
• 
• 
•