BPS Sebut Ada 22 Data Penyesuaian UMP dan UMK

Reporter: RENO DWI PRANOTO |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Rabu , 20 Nov 2024 - 23:18

DATA: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bengkulu menyebut terdapat 22 data yang jadi indikator penyesuaian UMP dan UMK. RENO/RB--

Penetapan UMK Kota Bengkulu menunggu hasil penetapan dari pada Upah Minimum Provinsi (UMP) Bengkulu.

“Untuk proses penetapan UMK Bengkulu sendiri tentunya menunggu hasil dari pada penetapan UMP Bengkulu,” jelas Firman.

Penetapan UMP Bengkulu akan dilaksanakan tepatnya pada Kamis, 21 November 2024 mendatang.

Hal tersebut akan dibahas oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigari (Disnaketrans) Provinsi Bengkulu bersama Asosiasi Pekerja dan Pengusaha Provinsi Bengkulu.

Firman menyebutkan, penetapan UMK Bengkulu akan ditetapkan satu hari setelah penetapan UMP Bengkulu yang dalam hal ini UMK Bengkulu akan ditetapkan pada Jumat, 22 November 2024 mendatang.

“Untuk UMK kota Bengkulu itu, masih menunggu penetapan UMP bersama Disnakertans Provinsi Bengkulu, tanggal 21 itu akan dilaksanakan rapat, dan besoknya akan ditetapkan,” ujar Firman.

Terkait besaran dari UMK Bengkulu pada 2025 mendatang, Firman menyebutkan belum mengetahui secara pasti, karena naik atau tidaknya UMK Kota Bengkulu menyesuaikan dengan UMP yang telah di bahas bersama.

Kendati demikian Firman juga menegaskan bahwa Disnaker Kota Bengkulu mengupayakan kesejahteraan bersama, karena hal tersebut mempengaruhi iklmi bisnis Kota Bengkulu.

“Terkait dengan regulasi penghitungan upah minimum, tetap seperti tahun lalu, atau mengalami kenaikan tentunya belum diketahui secara pasti, tunggu nanti akan dikonfirmasi setelah rapat,” demikian Firman.

Sementara itu Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Aizan Dahlan, S.H M.H menyampaikan terkait penetapan UMP Bengkulu, SPSI telah mengikuti rapat bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu seperti Disnakertras Provinsi Bengkulu dan Badan Pusat Stastistik (BPS) Provinsi Bengkulu sebanyak dua kali.

“Sudah kali mengikuti rapat, untuk saat ini masih menunggu dari pada BPS Provinsi Bengkulu dalam pengkajian pertumbuhan ekonomi dan inflasi,” kata Aizan.

Ia juga mengungkapkan saat ini terdapat fenomena bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) Repoblik Indonesia (RI) mencabut Pasal 88 ayat 1 dalam Pasal 81 angka 27 UU No. 6 Tahun 2023, Maka PP No. 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan, otomatis tidak berlaku lagi dan tidak dapat dijadikan acuan dalam penetapan upah minimum tahun 2025.

“Yang dimana ada beberapa peraturan itu dirubah, dihilangkan,” katanya.

bps sebut ada 22 data penyesuaian ump dan umk                            koranrb.id – badan pusat statistik (bps) kota bengkulu menyebut terdapat 22 data yang jadi indikator penyesuaian upah minimum provinsi (ump) dan upah minimum kota atau kabupaten (umk).
statisti ahli madya bps kota bengkulu, ir sriwiyana teguh ananto m.si yang juga salah satu dewan pengupahan menyampaikan ada 22 data yang menjadi indikator penyesuain ump dan umk.
data tersebut diberikan oleh bps pusat diserahkan kepada kementerian ketenagakerjaan (kemenaker) republik indonesia (ri).
“itu ada 22 data yang jadi indikator penyesuaian, namun yang secara pastinya itu pertumbuhan ekonomi dan inflasi,” jelas teguh.
baca juga:peluncuran lahan pertanian, polda bengkulu dukung ketahanan pangan, total 276 hektare lahan siap tanam 
baca juga:mendukung ketahanan pangan, ini yang dilakukan polres bengkulu selatan
sebanyak 22 data tersebut meliputi data pertumbuhan ekonomi, inflasi, data mengenai jam kerja paruh waktu, rata-rata pengeluaran perkapita, banyaknya anggota rumah tangga, rata-rata anggota rumah tangga yang bekerja, tingkat pengangguran terbuka, paritas daya beli, median upah buruh, garis kemiskinan, dan lain sebagainya.
data-data tersebut dianalisa oleh kemenaker yang kemudian akan dibahas dalam rapat penyesuain ump.
dalam rapat persiapan penetapan ump yang telah dilakukan belum menemukan kesimpulan karena dinamika yang terjadi belum mengerucut dan juga masih menunggu arahan dari kemenaker.
“kita masih menunggu penetapan ump, jika penetapan ump dilakukan besok maka dalam waktu dekat kami akan di konfirmasi untuk menyelenggarakan rapat persiapan kedua,” terang teguh.
baca juga:memasuki musim hujan, penyaluran logistik lebong tandai jadi pr kpu
baca juga:tata kelola perkebunan kelapa sawit berkelanjutan tahap uji publik
sakadar mengulas, dalam waktu dekat upah minimum kota (umk) bengkulu 2025 mendatang akan ditetapkan, kepala dinas ketenagakerjaan (disnaker) kota bengkulu upayakan kesejahteraan bersama.
kepala disnaker kota bengkulu, h firman romzi, s.sos m.si mengatakan dalam hal penetapan umk bengkulu 2025 mendatang, saat ini prosesnya telah memasuki tahap pembahasan.
penetapan umk kota bengkulu menunggu hasil penetapan dari pada upah minimum provinsi (ump) bengkulu.
“untuk proses penetapan umk bengkulu sendiri tentunya menunggu hasil dari pada penetapan ump bengkulu,” jelas firman.
baca juga:300 pencari kerja bengkulu utara kumpul di job fair
baca juga:ratusan rumah warga miskin bengkulu selatan diusulkan dapat listrik gratis, catat syaratnya
penetapan ump bengkulu akan dilaksanakan tepatnya pada kamis, 21 november 2024 mendatang.
hal tersebut akan dibahas oleh dinas ketenagakerjaan dan transmigari (disnaketrans) provinsi bengkulu bersama asosiasi pekerja dan pengusaha provinsi bengkulu.
firman menyebutkan, penetapan umk bengkulu akan ditetapkan satu hari setelah penetapan ump bengkulu yang dalam hal ini umk bengkulu akan ditetapkan pada jumat, 22 november 2024 mendatang.
“untuk umk kota bengkulu itu, masih menunggu penetapan ump bersama disnakertans provinsi bengkulu, tanggal 21 itu akan dilaksanakan rapat, dan besoknya akan ditetapkan,” ujar firman.
terkait besaran dari umk bengkulu pada 2025 mendatang, firman menyebutkan belum mengetahui secara pasti, karena naik atau tidaknya umk kota bengkulu menyesuaikan dengan ump yang telah di bahas bersama. 
kendati demikian firman juga menegaskan bahwa disnaker kota bengkulu mengupayakan kesejahteraan bersama, karena hal tersebut mempengaruhi iklmi bisnis kota bengkulu.
“terkait dengan regulasi penghitungan upah minimum, tetap seperti tahun lalu, atau mengalami kenaikan tentunya belum diketahui secara pasti, tunggu nanti akan dikonfirmasi setelah rapat,” demikian firman. 
sementara itu ketua serikat pekerja seluruh indonesia (spsi) aizan dahlan, s.h m.h menyampaikan terkait penetapan ump bengkulu, spsi telah mengikuti rapat bersama pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu seperti disnakertras provinsi bengkulu dan badan pusat stastistik (bps) provinsi bengkulu sebanyak dua kali.
“sudah kali mengikuti rapat, untuk saat ini masih menunggu dari pada bps provinsi bengkulu dalam pengkajian pertumbuhan ekonomi dan inflasi,” kata aizan.
ia juga mengungkapkan saat ini terdapat fenomena bahwa mahkamah konstitusi (mk) repoblik indonesia (ri) mencabut pasal 88 ayat 1 dalam pasal 81 angka 27 uu no. 6 tahun 2023, maka pp no. 51 tahun 2023 tentang pengupahan, otomatis tidak berlaku lagi dan tidak dapat dijadikan acuan dalam penetapan upah minimum tahun 2025.
“yang dimana ada beberapa peraturan itu dirubah, dihilangkan,” katanya.
atas perubahan tersebut tentunya masih menunggu dari pada bps provinsi bengkulu, namun hasil dari pada pengkajian yang dilakukan secara internal spsi itu ada kenaikan signifikan hingga 10 persen dengan angka di atas rp3 juta.
“harapan kita memang ada kenaikan yang signifikat kalau kemarin kita tetap minta di angka rp3 juta,” terangnya.
ia  berharap agar tidak hanya spsi saja yang terlibat dalam rapat pembahasan ump bengkulu, karena sudah semestinya setiap pekerjaan itu memiliki serikat pekerja masing-masing dalam menentukan ump bengkulu yang ideal untuk bersama.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 21 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan