Penyaluran Bansos Ditunda Jelang Pilkada 2024, Tapi Ada Pengecualiannya

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Fazlul Rahman |

Sabtu , 23 Nov 2024 - 09:50

BANSOS: Warga penerima Bansos saat berkoordinasi di Dinas Sosial Kabupaten Kepahiang. Jelang Pilkada, semua Bansos wajib ditunda penyalurannya--HERU/RB

penyaluran bansos ditunda jelang pilkada 2024, tapi ada pengecualiannya                            koranrb.ib - penyaluran bantuan sosial (bansos) wajib ditunda jelang pelaksanaan pilkada serentak 2024.
ini setelah, kementerian dalam negeri telah mengeluarkan surat edaran (se) berisi penundaan penyaluran bansos jelang pilkada 2024.
meski demikian, di dalam se penundaan bansos terkait pilkada 2024 tersebut tetap ada pengecualiannya. 
ketua bawaslu kabupaten kepahiang mirzan p hidayat, membenarkan perihal adanya se terkait penundaan bansos jelang pilkada 2024 tersebut. pihaknya juga telah menerima tembusan se tersebut dari kemendagri.
"ya, kita juga telah menerima se mendagri tersebut terkait penundaan bansos jelang pilkada 2024," ujar mirzan. 
baca juga:korban tertimbun longsor belum ditemukan, longsor susulan ancam tim pencari 
baca juga:la nina diprediksi terjadi hingga april 2025, masyarakat diimbau waspada bencana hidrometeorologi
di dalam surat edaran bernomor 800.1.12.4/5814/sj dijelaskan, penyaluran bansos ditunda dalam ranga menjaga netralitas dan menghindari potensi penyalahgunaan selama berlangsungnya pilkada serentak 2024. 
sekaligus tetap menjaga prinsip keadilan dan profesionalitas dalam pemerintahan. ada 3 poin penting dalam se kemendagri terkait penundaan penyaluran bansos tersebut. 
1. penundaan bansos yang bersumbe dari pbd atau sumber anggaran lainnya ditunda hingga setlah hari pemungutan suara tanggal 27 november 2024, karena berpotensi sebagai alat politik sesuai kesepakatan dengan komisi ii dpr ri tanggal 12 november 2024. 
2. bansos tetap diberikan kepada masyarakat di wilayah yang terdampak bencana, dengan ketentuan dan prosedut sebagai berikut:
- bantuan diberikan dengan memperhatikan kebutuhan mendesak bagi para korban bencana
- pelaksanaan penyaluran dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- memastikan bahawa bantuan diberikan secara tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu sesuai dengan kondisi lapangan
baca juga:benarkah mentimun bisa menghilangkan flek hitam di bawah mata? begini penjelasannya 
baca juga:tidak harus minum kopi, ini tips agar kuat begadang saat beraktivitas di malam hari
- melaporkan penyaluran bansos di wilayah terdampak bencana kepada menteri dalam negeri
3. seluruh kepala daerah diminta meningkatkan pengawasan dan pengendalian terkait penyaluran bansos guna menghindari penyalahgunaan atau pelanggaran. apabila terdapat laporan masyarakat mengenai kecurigaan dalam penyaluran bansos agar ditangani dengan cepat. 
se penundaan bansos terkait pilkada 2024 itu sendiri, ditandatangani plh biro hukum kemendagri wahyu chandra purwenegoro dan wakil mendagri bima arya sugiharto tertanggal 13 november 2024. 
se penundaan bansos jelang pilkada 2024 itu sendiri, ditujukan kepada seluruh gubernur, pj gubernur, bupati/walikota dan pj bupati/walikota se indonesia. 
se penundaan bansos jelang pilkada 2024 juga ditembuskan ke banyak pihak. mulai dari presiden ri, wapres, ketua dpr ri, menko perekonomian, menko bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, menko bidang pemberdayaan masyarakat, mendagri. 
lalu, jaksa agung, kapolri, menteri sekretaris negara, ketua badan pengawasan keuangan pembangunan dan ketua bawaslu ri.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu, Selasa 24 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan