Dugaan Tipikor Perjalanan Dinas, 87 Pegawai Sekretariat DPRD Tercantum: Minggu Depan Jaksa Mulai Periksa

Reporter: Firmansyah |

Editor: Patris Muwardi |

Selasa , 26 Nov 2024 - 23:33

RAPAT: Anggota DPRD Mukomuko priode sebelumnya yang saat ini tengah disorot Kejari terkait anggaran--FOTO: Firmansyah.Koranrb.Id

MUKOMUKO,KORANRB.ID – Kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) anggaran perjalanan dinas di Sekretariat DPRD Mukomuko tahun anggaran 2023, status pengusutan sudah tahap penyidikan Kejaksaan Negeri (Kejari) Mukomuko.

Cukup banyak pihak yang akan menjalani pemeriksaan terkait kasus tersebut. Berdasarkan data terhimpun RB di lapangan, setidaknya ada 87 pegawai Sekretariat DPRD Mukomuko yang namanya tercantum sebagai pengguna anggaran perjalanan dinas.

Baik itu berstatus ASN, maupun non-ASN dengan anggaran kurang lebih mencapai Rp 1,5 miliar. Itu belum termasuk 25 anggota DPRD Mukomuko periode 2019-2024.

Dalam tahap penyidikan, Kejari Mukomuko memastikan minggu depan dimulai dilakukan pemeriksaan saksi-saksi. Surat panggilan untuk pemeriksaan telah dilayangkan jaksa ke pihak-pihak terkait dalam penggunaan anggaran perjalanan dinas di Sekretariat DPRD Mukomuko.

Kepala kejari (Kajari) Mukomuko Yusmanelly SH, MH melalui Kasi Pidsus Agrin Nico Reval, SH, MH, membenarkan pemeriksaan saksi-saksi akan dilakukan minggu depan.

Jaksa penyidik Kejari Mukomuko masih membutuhkan keterangan saksi-saksi tersebut untuk memperkuat alat bukti, sebelum dilakukan penetapan tersangka yang diperkiraan berjemaah (dalam jumlah besar).

“Sudah kita jadwalkan minggu depan, saksi-saksi kita panggil untuk kembali dimintai keterangan. Sedangkan terkait jabatan dan namanya belum bisa kami informasikan, yang pastinya belasan orang,” kata Agrin.

Sebelumnya memang sudah dilakukan pemeriksaan belasan saksi ketika kasus yang ditangani itu masih tahap penyelidikan, yakni pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) dan pengumpulan data (Puldata).

Berdasarkan keterangan saksi di penyelidikan, memang mengarah kepada adanya tindakan pidana penyalahgunaan anggaran perjalanan dinas.

Maka dari itu ketika pemanggilan di tahap selanjutnya, saksi akan diminta menunjukan beberapa dokumen berkaitan dengan penggunaan anggaran tersebut.

dugaan tipikor perjalanan dinas, 87 pegawai sekretariat dprd tercantum: minggu depan jaksa mulai periksa                            mukomuko,koranrb.id – kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) anggaran perjalanan dinas  di sekretariat dprd mukomuko tahun anggaran 2023, status pengusutan sudah tahap penyidikan kejaksaan negeri (kejari) mukomuko. 
cukup banyak pihak yang akan menjalani pemeriksaan terkait kasus tersebut. berdasarkan data terhimpun rb di lapangan, setidaknya ada 87 pegawai sekretariat dprd mukomuko yang namanya tercantum sebagai pengguna anggaran perjalanan dinas.
baik itu berstatus asn, maupun non-asn dengan anggaran kurang lebih mencapai rp 1,5 miliar. itu belum termasuk 25 anggota dprd mukomuko periode 2019-2024.
dalam tahap penyidikan, kejari mukomuko memastikan minggu depan dimulai dilakukan pemeriksaan saksi-saksi. surat panggilan untuk pemeriksaan telah dilayangkan jaksa ke pihak-pihak terkait dalam penggunaan anggaran perjalanan dinas di sekretariat dprd mukomuko.
baca juga: libur hari ini, layanan perbankan kembali buka kamis 
baca juga:bawaslu mukomuko ingatkan pengawas tps jeli terhadap pelanggaran, logistik pilkada rampung didistribusi
kepala kejari (kajari) mukomuko yusmanelly sh, mh melalui kasi pidsus agrin nico reval, sh, mh, membenarkan pemeriksaan saksi-saksi akan dilakukan minggu depan. 
jaksa penyidik kejari mukomuko masih membutuhkan keterangan saksi-saksi tersebut untuk memperkuat alat bukti, sebelum dilakukan penetapan tersangka yang diperkiraan berjemaah (dalam jumlah besar).
“sudah kita jadwalkan minggu depan, saksi-saksi kita panggil untuk kembali dimintai keterangan. sedangkan terkait jabatan dan namanya belum bisa kami informasikan, yang pastinya belasan orang,” kata agrin.
sebelumnya memang sudah dilakukan pemeriksaan belasan saksi ketika kasus yang ditangani itu masih tahap penyelidikan, yakni pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) dan pengumpulan data (puldata). 
berdasarkan keterangan saksi di penyelidikan, memang mengarah kepada adanya tindakan pidana penyalahgunaan anggaran perjalanan dinas. 
baca juga:bupati sapuan kunjungan ke malin deman, pastikan hal ini
baca juga:honorer dipangkas besar-besaran, alokasi gaji rp19 miliar tersisa rp7 miliar 
maka dari itu ketika pemanggilan di tahap selanjutnya, saksi akan diminta menunjukan beberapa dokumen berkaitan dengan penggunaan anggaran tersebut.
“kalau sebelumnya kita panggil mereka, status kasus masih penyelidikan. sekarang sudah penyidikan, tentu informasi yang kita gali harus lebih dalam lagi,” sampainya.
dikatakan agrin, untuk dugaan unsur pidana korupsi dalam perkara tersebut, adanya perbuatan mark up (penggelembungan) biaya perjalanan dinas, dan ada juga yang fiktif atau adanya spj perjalanan dinas sementara kegiatan tak dilakukan.
selain itu jika melihat laporan hasil pemeriksaan (lhp) badan pemeriksaan keuangan (bpk) yang dikeluarkan tahun 2024, terdapat kelebihan bayar perjalanan dinas di sekretariat dprd mukomuko tahun 2023 mencapai rp3 miliar.
"terkait dugaan mark up, ya bisa jadi nota hotel yang mereka gunakan. sedangkan fiktif ini ada oknum-oknum yang tidak berangkat namun tercatat berangkat. tapi untuk lebih jelas nanti kita pastikan lagi setelah dilakukan pemeriksaan ulang saksi,’’ beber agrin.
baca juga:pengusutan korupsi jangan tebang pilih: penyidikan perjalanan dinas dprd mukomuko 
baca juga:disdikbud mukomuko kumpulkan 199 kepsek, ada apa? 
agrin juga menyampaikan, pengusutan kasus ini diawali pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) di pertengahan bulan oktober 2024, kemudian di akhir oktober status berubah menjadi penyelidikan setelah ditemukan alat bukti yang cukup danya perbuatan yang mengarah kepada tindakan pidana korupsi. atas dasar tersebut, pada 22 november 2024 status kasus naik menjadi penyidikan.
"untuk dugaan perkara perjalanan dinas ini kami naikan status 22 november 2024 lalu dari penyelidikan menjadi penyidikan, sebab dugaan pidana menguat,’’ sebut agrin.
setelah nantinya telah dilakukan pemeriksan ulang saksi, agrin mengatakan akan dilakukan telaah dan meminta lembaga terkait melakukan audit. sehingga dapat diketahui berapa kerugian negara, baru kemudian penetapan tersangka.
“nanti akan kita lakukan audit dengan melibatkan lembaga yang memiliki kewenangan dalam hal tersebut. yang pastinya secepatnya perkara ini akan kita tuntaskan penyidikannya,” pungkasnya

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 27 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan