Hingga Akhir Tahun 5.000 Keluarga Kabupaten Mukomuko Masih Ketegori Miskin

Reporter: Firmansyah |

Editor: Patris Muwardi |

Selasa , 26 Nov 2024 - 23:38

KPM: Rutin menerima Bansos karena terkatagori miskin --FOTO: Firmansyah.Koranrb.Id

MUKOMUKO,KORANRB.ID – Berdasarkan data Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Mukomuko, hingga akhir tahun 2024 setidaknya masih ada 5.000 keluarga masih kategori miskin.

Karena itu pula, 5.000 keluarga itu masih terdata sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial (Bansos). Baik bansos Program Keluarga Harapan (PKH) maupun penerima bansos program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Hal ini disampaikan Plt. Kepala Dinsos Kabupaten Mukomuko, M. Arpi, SH. Tentunya angka KPM bansos ini masih cukup tinggi ini menjadi tanggung jawab daerah bagaimana bisa dikurangi. Tentunya dengan mensejahterakan KPM tersebut, melalui program-program yang bisa membuat mereka mandiri.

"Untuk mengentaskan kemiskinan yang membelenggu ribuan keluarga, kami sudah terus melakukan pembinaan, pendamping untuk meningkatkan kesejahteraan,” kata Arpi.

Sudah menjadi tugas pendamping PKH dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) agar bisa membuat penerima bantuan sosial di Mukomuko menjadi mandiri secara ekonomi.

Sebelum penerima PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini bisa mandiri secara ekonomi, mereka akan terus diberikan bantuan sosial oleh pemerintah.

Sebab dengan adanya PKH, secara keseluruhan dapat membantu KPM. Mulai untuk membantu kebutuhan hidup sehari-hari, juga bantuan untuk anak sekolah, orang tua, hingga lanjut usia.

"Dengan adanya bantuan sosial dari pemerintah dan pembinaan dari pendamping PKH beserta TKSK, diharapkan memberikan penguatan ekonomi dan bisa memberikan waktu kepada KPM bisa mandiri. Yang tentunya juga akan menguntungkan daerah, sebab terjadinya penurunan angka kemisikinan,” jelas Arpi.

Selanjutnya dikatakan Arpi, apabila ada usulan permodalan untuk usaha dari KPM, maka para pendamping sebagai penanggung jawab dapat mengajukan bantuan usaha kepada instansi terkait.

Setelah perekonomian KPM membaik, maka yang bersangkutan secara otomatis akan dikeluarkan sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah.

hingga akhir tahun 5.000 keluarga kabupaten mukomuko masih ketegori miskin                            mukomuko,koranrb.id – berdasarkan data dinas sosial (dinsos) kabupaten mukomuko, hingga akhir tahun 2024 setidaknya masih ada 5.000 keluarga masih kategori miskin. 
karena itu pula, 5.000 keluarga itu masih terdata sebagai keluarga penerima manfaat (kpm) bantuan sosial (bansos). baik bansos program keluarga harapan (pkh) maupun penerima bansos program bantuan pangan non tunai (bpnt). 
hal ini disampaikan plt. kepala dinsos kabupaten mukomuko, m. arpi, sh. tentunya angka kpm bansos ini masih cukup tinggi ini menjadi tanggung jawab daerah bagaimana bisa dikurangi. tentunya dengan mensejahterakan kpm tersebut, melalui program-program yang bisa membuat mereka mandiri.
baca juga:dugaan tipikor perjalanan dinas, 87 pegawai sekretariat dprd tercantum: minggu depan jaksa mulai periksa
baca juga:dituntut 10 tahun, guru terdakwa asusila minta keringanan hukuman
"untuk mengentaskan kemiskinan yang membelenggu ribuan keluarga, kami sudah terus melakukan pembinaan,  pendamping untuk meningkatkan kesejahteraan,” kata arpi.
sudah menjadi tugas pendamping pkh dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (tksk) agar bisa membuat penerima bantuan sosial di mukomuko menjadi mandiri secara ekonomi. 
sebelum penerima pkh dan bantuan pangan non tunai (bpnt) ini bisa mandiri secara ekonomi, mereka akan terus diberikan bantuan sosial oleh pemerintah. 
sebab dengan adanya pkh, secara keseluruhan dapat membantu kpm. mulai untuk membantu kebutuhan hidup sehari-hari, juga bantuan untuk anak sekolah, orang tua, hingga lanjut usia. 
"dengan adanya bantuan sosial dari pemerintah dan pembinaan dari pendamping pkh beserta tksk, diharapkan memberikan penguatan ekonomi dan bisa memberikan waktu kepada kpm bisa mandiri. yang tentunya juga akan menguntungkan daerah, sebab terjadinya penurunan angka kemisikinan,” jelas arpi. 
selanjutnya dikatakan arpi, apabila ada usulan permodalan untuk usaha dari kpm, maka para pendamping sebagai penanggung jawab dapat mengajukan bantuan usaha kepada instansi terkait.
setelah perekonomian kpm membaik, maka yang bersangkutan secara otomatis akan dikeluarkan sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah.
baca juga:bawaslu mukomuko ingatkan pengawas tps jeli terhadap pelanggaran, logistik pilkada rampung didistribusi
baca juga:hingga awal november, total 95 kasus hpr di mukomuko
"itu aturan mainnya. kalau mereka sudah bisa memiliki usaha yang dapat menopang perekonomian, maka kita keluarkan dari daftar penerima bantuan sosial,” ujar arpi.
sejumlah 5.000 kpm atau keluarga miskin di kabupaten mukomuko yang masih menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah, sebenarnya jumlah itu sudah berkurang. walaupun pengurangannya tidak signifikan dan tidak terlalu tajam. 
bekisar 5 hingga 10 kpm setiap tahunnya yang tidak lagi menjadi penerima bantuan sosial. 
maka dari itu diharapkan setiap pendamping pkh dan tksk dari kementerian sosial setiap tahunnya bisa mengantarkan sebanyak 20 kpm menjadi mandiri secara ekonomi. 
sebab untuk jumlah pendamping pkh dan tksk saat ini totalnya ada 37 orang, sehingga jika 1 pendamping bisa mengelurkan 20 orang dari angka kemiskinan. 
baca juga:libur pilkada, dukcapil mukomuko tetap buka pelayanan di 3 lokasi ini 
baca juga:tingkatkan pad, pemkab mukomuko akan uji petik potensi pajak
dalam 1 tahun jumlah penerima pkh dapat berkurang sebanyak 740 kpm.
"sebenarnya pendamping yang bekerja langsung dibawah intruksi kemensos ini, setiap bulannya rutin menjalankan program pembinaan kpm. baik itu meliputi pelatihan keterampilan bagi kpm dan lainnya. hanya saja memang membutuhkan proses untuk mengeluarkan ribuan kpm terbebas dari belenggu kemiskinan,” demikian arpi

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 27 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan