4 Terdakwa Tipikor Pasar Inpres Bintuhan Cicil KN Rp400 Juta

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Kamis , 28 Nov 2024 - 23:38

ROMPI: Para terdakwa perkara tipikor proyek pembangunan Pasar Inpres Bintuhan Kabupaten Kaur bersiap memakai rompi usai persidangan. WEST JER TOURINDO/RB--

BENGKULU - Kerugian Negara (KN) yang timbul pada perkara tindak pidana korupsi (tipikor) proyek pembangunan Pasar Inpres Bintuhan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 sudah dipulihkan sebagain oleh para terdakwa sebesar Rp400 juta.

Terdakwa mengembalikan uang kerugian negara dan sudah dititipkan pada Kejaksaan Negeri Kaur.

Pada perkara ini terdakwa yang terseret meliputi mantan Kadis Perindagkop Kaur tahun 2022 juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Agusman Efendi.

Kemudian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pandariadmo, Direktur CV. SYB Melden Efendi selaku peminjam perusahaan CV. SYB Soudarmadi Agus.

Selanjutnya anggota Pokja UKPBJ Kaur, Thavib Setiawan, Peminjam Perusahaan CV. TJK, Indrayoto dan Wakil Direktur CV. TP selaku Konsultan Perencana, Rustam Effendi.

Disampaikan Kasi Pidsus Kejari Kaur Bobbi Muhammat Akbar, SH bahwa memang benar pada perkara ini kerugian negera yang sudah dihitung mencapai Rp2,6 miliar sudah dicicil sebesar Rp400 juta.

"Kalau untuk KN pada perkara tipikor proyek pembangunan Pasar Inpres Bintuhan Kabupaten Kaur Sudah dikembalikan sebagain, namun baru sedikit yaitu baru Rp400 juta," ungkap Bobbi.

Untuk terdakwa yang sudah mengembalikan kerugian negara tersebut yakni terdakwa Melden Efendi, Thavib Setiawan, Pandariadmo, Agusman Efendi.

"Untuk terdakwa yang sudah mengembalikan itu ada empat namun sifatnya titipan dan sudah kami laporkan pada pengadilan," terang Bobbi

Sementara itu Penasihat Hukum (PH) terdakwa yaitu Deden Abdul Hakim, SH mengatakan bahwa memang sudah mengembalikan kerugian negara sebagain untuk sisanya masih menunggu dari para terdakwa.

4 terdakwa tipikor pasar inpres bintuhan cicil kn rp400 juta                            bengkulu - kerugian negara (kn) yang timbul pada perkara tindak pidana korupsi (tipikor) proyek pembangunan pasar inpres bintuhan kabupaten kaur tahun anggaran 2022 sudah dipulihkan sebagain oleh para terdakwa sebesar rp400 juta.
terdakwa mengembalikan uang kerugian negara dan sudah dititipkan pada kejaksaan negeri kaur.
pada perkara ini terdakwa yang terseret meliputi mantan kadis  perindagkop kaur tahun 2022 juga sebagai kuasa pengguna anggaran (kpa), agusman efendi. 
kemudian pejabat pembuat komitmen (ppk), pandariadmo, direktur cv. syb  melden efendi selaku peminjam perusahaan cv. syb soudarmadi agus.
baca juga:ppk nasal perdana gelar pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan 
baca juga:rachmat-tarmizi menang di 6 kecamatan bengkulu tengah, evi-rico menang di 5 kecamatan 
selanjutnya anggota pokja ukpbj kaur, thavib setiawan, peminjam perusahaan cv. tjk, indrayoto dan wakil direktur cv. tp selaku konsultan perencana, rustam effendi. 
disampaikan kasi pidsus kejari kaur bobbi muhammat akbar, sh bahwa memang benar pada perkara ini kerugian negera yang sudah dihitung mencapai rp2,6 miliar sudah dicicil sebesar rp400 juta.
"kalau untuk kn pada perkara tipikor proyek pembangunan pasar inpres bintuhan kabupaten kaur sudah dikembalikan sebagain, namun baru sedikit yaitu baru rp400 juta," ungkap bobbi.
untuk terdakwa yang sudah mengembalikan kerugian negara tersebut yakni terdakwa melden efendi, thavib setiawan, pandariadmo, agusman efendi.
baca juga:perkuat dakwaan korupsi pembangunan rumah aren rp300 juta, 2 ahli beberkan ini
baca juga:paslon teguh dikunjungi simpatisan, ingatkan terus kawal suara pilkada seluma 
"untuk terdakwa yang sudah mengembalikan itu ada empat namun sifatnya titipan dan sudah kami laporkan pada pengadilan," terang bobbi
sementara itu penasihat hukum (ph) terdakwa yaitu deden abdul hakim, sh mengatakan bahwa memang sudah mengembalikan kerugian negara sebagain untuk sisanya masih menunggu dari para terdakwa.
"memang uang yang dicicil adalah uang pengganti dan sudah dititipkan pada kejari kaur," ungkap deden.
“kita pastikan untuk kerugian negara akan kita cicil dan kita pulihkan sebelum sidang tuntutan digelar, “ tutup deden.
sekedar mengulas, kerugian negara (kn) sebesar rp2,6 miliar yang timbul dalam perkara tindak pidana korupsi (tipikor) proyek pembangunan pasar inpres bintuhan kabupaten kaur tahuh anggaran 2022 dimulai dari adanya rekayasa tender ketika lelang.
baca juga:ppk di kabupaten seluma mulai gelar pleno rekapitulasi suara tingkat kecamatan
baca juga:progres bsps pke 291 unit rumah di kabupaten seluma mencapai 70 persen
hal tersebut terungkap dalam sidang perdana agenda dakwaan tujuh terdakwa yang terseret perkara tersebut.
berlangsung kemarin, 25 november 2024 di pengadilan negeri (pn) tipikor bengkulu bertindak sebagai ketua majelis, agus hamzah, sh, mh.
jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri (kejari) kaur mendakwa tujuh terdakwa dengan pasal 2 dan pasal 3 undang-undang tipikor.
dalam dakwaan menyatakan 7 terdakwa yang telah merugikan negara hingga rp2,6 miliar didakwa subsidair dan primair undang-undang tipikor.
"berdasarkan apa yang dilakukan tujuh terdakwa yang mana mereka telah merugikan negara hingga rp2,6 miliar. didakwa dengan undang-undang tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana," ungkap bobbi di muka persidangan.
"secara subsidair dan primair pada pasal pasal 2  ayat (1) juncto pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kitab undang-undang hukum pidana. kemudian secara subsidair pasal 3 juncto pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp," papar bobbi di muka persidangan.
dia melanjutkan bahwa 7 telah melanggar hukum dengann melakukan korupsi terhadap uang pembangunan pasar inpres bintuhan yang dana tersebut berasal dari negara.
"tindakan para terdakwa berdampak merugikan negara," jelas bobbi.
setelah persidangan usai, bobbi menjelaskan bebarapa tindakan melawan hukum tujuh terdakwa.
“pada perkara ini para terdakwa kita yakini melakukan perbuatan melawan hukum seperti mengurangi volume, markp up anggaran, rekayasa tender di tingkat lelang,” jelas bobbi.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 29 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan