Belanja Bibit Ratusan Juta, PAD BBI Dinas Perikanan Kepahiang Nihil

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Ade Haryanto |

Minggu , 08 Dec 2024 - 22:04

BBI: Kantor BBI Peraduan Binjai tak kunjung mampu menghasilkan PAD. --HERU/RB

belanja bibit ratusan juta, pad bbi dinas perikanan kepahiang nihil                            kepahiang, koranrb.id - diperkuat anggaran belanja bibit ternak hingga ratusan juta, ternyata tak cukup membuat dinas perikanan dan ketahanan pangan kabupaten kepahiang memberikan hasil pendapatan asli daerah (pad) maksimal.
untuk mencapainya, dinas perikanan dan ketahanan pangan sejatinya bisa mewujudkannya.
ini lantaran dinas perikanan dan ketahanan pangan sudah lama memiliki balai benih ikan (bbi), yang berada di desa  penanjung panjang kecamatan tebat karai.
namun, sejauh ini realisasinya tak kunjung terwujud. 
baca juga:antisipasi lonjakan harga bahan pokok jelang akhir tahun 2024 
sebagai gambaran, bbi peraduan binjai memiliki luas lahan 5 hektar.
terdiri dari 3 hektar untuk bangunan perkantoran, sisanya 2 hektar untuk berupa kolam pembibitan. 
di sini juga terdapat 60 titik kolam, yang mayoritas sudah lama tak berfungsi. 
pada sirup lkpp jelas terlihat item belanja bahan-bahan bibit ternak/bibit ikan pada dinas perikanan dan ketahanan pangan, sebesar rp461.250.000 bersumber dari apbd p ta 2024.  
baca juga:pejabat setwan kepahiang mulai dipanggil jaksa, mulai penyidikan tgr? 
sebelumnya, masih bersumber dana apbd ta 2024 dengan item belanja yang sama juga telah dianggarkan sebesar rp73 juta, dengan waktu pemilihan pada april 2024.
sayangnya, realisasi pad yang dihasilkan dinas perikanan masih nihil alias nol rupiah. 
pada laporan bidang pendapatan badan keuangan daerah (bkd) kabupaten kepahiang, dinas perikanan dan ketahanan pangan dibebankan target pad sebesar rp10 juta. 
capaian target pad tersebut, diproyeksi diperoleh dari retribusi daerah berupa retribusi jasa usaha dan retribusi penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit.
baca juga:kekurangan benih padi, petani bisa usulkan ke distan
tercatat di bulan oktober, ada laporan pad dinas perikanan dan ketahanan pangan rp500 ribu, namun dengan realisasi akhirnya adalah nol rupiah.
diwawancarai, kabid pendapatan bkd kabupaten kepahiang amarrullah muttaqin tak menampik masih adanya opd dengan capaian pad nol rupiah. 
dijelaskan, per november 2024 realisasi pad secara keseluruhan mencapai rp44,2 miliar atau 77,01 persen dari target yang dibebankan. yakni, rp57,01 miliar.
"catatan realisasi pad kita per november, sudah 77,01 persen. untuk beberapa opd, memang masih ada yang nol rupiah," kata amar. 
baca juga:partisipasi pemilih di bengkulu tengah mencapai 85,95 persen
bkd lanjutnya, masih terus dalam proses penagihan terus berjalan.
sektor-sektor pendapatan yang menjadi penyumbang pad kabupaten kepahiang, masih dalam proses penyelesaian. 
penerimaan pad terbesar masih berasal dari penerimaan padak daerah, deviden dan penerimaan pengembalian tgr yang dikelola oleh bkd dengan nilai lebih kurang rp7 miliar, rsud rp6,3 miliar.
dijelaskan, ada sejumlah jenis usaha wajib menyetorkan pajaknya ke daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. 
baca juga:dinas dikbud minta guru segera ajukan pencairan tpg triwulan iv
diantaranya, usaha hotel, pertashop, reklame sarang walet dan rumah makan, hingga pbb tower telekomunikasi.
selain  pajak bumi bangunan, perkotaan dan pedesaan (pbb-p2) kelima sektor usaha tersebut di atas diyakini dapat mendongkrak capaian pad 2024. 
guna mencapainya,  bkd kepahiang mesti lebih memaksimalkan kinerja agar target pad yang ingin dibidik terealisasi. 
seperti gencar menggunakan aplikasi, pengelolaan pad yang terintegrasi merupakan bagian dari upaya menciptakan tata kelola pad yang akuntabel. 
baca juga:masih sepi peminat, baru 12 peserta daftar pppk tahap ii
sekaligus dapat meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan pembayaran pajak daerah di kabupaten kepahiang. 
disampaikan, dengan aplikasi pelaporan dan pembayaran pajak daerah secara online merupakan bagian dari upaya meraup pad secara maksimal.
sebagai gambaran,  tidak semua objek pajak dan potensi pajak merupakan kewenangan pemerintah daerah.
daerah yang memiliki kewenangan memungut pajak hotel dan restoran, pajak reklame, pbb-p2 dan retribusi.
sedangkan, pph 21, pnpb, pajak pertambahan nilai, hgu, galian c, kehutanan, terminal dan lainnya, merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 9 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan