Percepat Penyaluran KUR Melalui UMKM

BENGKULU, KORANRB.ID - Pemerintah daerah bersama penyelenggara keuangan di Provinsi Bengkulu dan berbagai pihak lainnya, diminta untuk mengoptimalkan penyaluran program Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada masyarakat atau pelaku UMKM. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu Isnan Fajri, S.Sos, M. Kes, mengatakan Provinsi Bengkulu memiliki kuota penyaluran KUR hingga mencapai Rp 10 triliun, dan hal tersebut harus dimanfaatkan dengan baik bagi masyarakat dan pelaku UMKM daerah. 

Menurutnya, solusi bagi masyarakat, karena bunganya  sangat rendah dan tanpa agunan. Hal tersebut sangat baik dimanfaatkan untuk perekonomian kerakyatan. 

BACA JUGA:Sumbangsih PPAT Besar Dalam Pembangunan

"Penggerak perekonomian daerah itu kan UMKM, makanya perlu di support dengan KUR. Dan kuota Provinsi Bengkulu inikan Rp 10 triliun untuk penyalurannya," ujar Isnan, yang juga secara resmi membuka kegiatan Capacity Building serta Sosialisasi Literasi dan  Inklusi Keuangan untuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu, di Hotel Pasir Putih Resort Kota Bengkulu, kemarin (24/10).

Dikatakan Isnan, seluruh stakeholder di Povinsi Bengkulu harus bahu membahu demi mencapai realisasi KUR. Ia sangat mengapresiasi kegiatan capacity building tersebut, karena ke depan akan berdampak pada peningkatan penyaluran KUR daerah.

  Dengan begitu, perekonomian Bengkulu akan menggeliat. Pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BACA JUGA:Dempo: Jangan Pilih Pemimpin Cuma Modal Baliho

"Kita mengapresiasi para pihak perbankan dan dari OJK yang memfasilitasi dan mendorong kegiatan ini. Mudah-mudahan ini bisa benar-benar menggerakkan perekonomian kita," tutupnya. 

Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bengkulu, Tito Adji Siswantoro, mengatakan melalui Capacity Building serta Sosialisasi Literasi dan  Inklusi Keuangan untuk TPAKD se-Provinsi Bengkulu tersebut, diharapkan dapat merumuskan program-program yang baik bagi TPAKD di daerah dan tujuan utama, dalam peningkatan inklusi keuangan di Provunsi Bengkulu.

''Kita dari sisi literasinya memang rendah sekitar 38 persen ya, dan dengan kegiatan kita ini tujuannya meningkatkan literasinya," kata Tito.

 Sementara untuk inklusi keuangan di Provinsi Bengkulu, memang lebih tinggi yakni 80 persen. Hanya saja saat ini yang harus dilakukan, merapatkan jarak antar literasi dan inklusi tersebut. "Artinya tidak terlalu renggang jaraknya. Karena untuk inklusi itu harusnya literasinya juga tinggi, jadi seimbang," ungkapnya.

BACA JUGA:Usulkan Rp 1,05 Miliar untuk Traffic Lightf di Tiga Simpang Kota Bengkulu

Melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan pihak OJK, Tito berharap nantinya dapat meningkatkan inklusi keuangan daerah dengan berbagai program yang telah dibentuk oleh TPAKD di kabupaten dan kota dengan salah satu programnya adalah sosialisasi-sosialisasi untuk produk-produk keuangan maupun literasi keuangan dan beberapa berbagai program yang lainnya.