Dana Pilkades Rp2 Miliar Diusulkan di APBD 2025

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: Ade Haryanto |

Senin , 09 Dec 2024 - 22:52

Anggota Komisi II DPRD Lebong, Muhammad Gunadi Mursalin.--FIKI/RB

Dalam waktu dekat ini, DPRD Lebong akan memanggil Dinas Pemberdayaan Masyrakat Desa (PMD) Kabupaten Lebong untuk membahas terkait revisi Perda Pilkades dan membahasan usulan anggaran Rp2 miliar untuk pelaksanaan Pilkades di 2025.

“Kami akan mempertanyakan Rp2 miliar itu cukup atau tidak untuk pelaksanaan Pilkades.

Terlepas itu nanti dana itu kurang atau tidak.

Kalau nanti pelaksanaan Pilkades di bawah Agustus diusahkan dana sering diambil dari ADD.

Kalaupun nanti dilaksanakan di atas September untuk kekurangannya nanti akan kita anggarkan di APBD-P 2025,” tuturnya.

Gunadi juga mengingatkan kepada seluruh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang desanya akan melaksanakan Pilakades di 2024, agar mengajukan surat permohonan akan dilaksanakan Pilkades kepada PMD Kabupaten Lebong.

“Sura permohonan pelaksanaan Pilkades dari BPD Itu diserahkan selambat-lambatnya 6 Bulan seblum pelaksanaan Pilkades,” sampainya.

Kalau memang nanti tidak ada pengajuan dari BPD, maka dasar PMD untuk mengajukan Pilkades tidak ada, sehingga BPD yang tidak mengajukan surat permohonan pelaksanaan Pilkades tidak akan bisa melaksanakan Pilkades di 2025.

“Nanti juklak dan juknisnya akan dikeluarkan oleh Bupati di 2025,” tutupnya.

dana pilkades rp2 miliar diusulkan di apbd 2025                            lebong, koranrb.id – pemerintah kabupaten lebong telah mengusulkan anggaran rp2 miliar untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) di anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) lebong tahun anggaran 2025.
hal ini dibenarkan, anggota komisi ii dprd lebong, muhammad gunadi mursalin, senin, 9 desember 2024.
diterangkan gunadi, usulan anggaran rp2 miliar untuk pelaksanaan pilkades 2025 mendatang, sudah disetujui oleh dprd lebong dan sudah masuk dalam draf rancangan peraturan daerah (perda) apbd lebong ta 2025.
“dalam pembahasan anggaran sempat kita pertanyakan dengan tapd bahwa mereka menyatakan bahwa anggaran pilkades itu sudah mereka siapkan sekitar rp2 miliar,” kata gunadi. 
baca juga:masa kerja kpps dan pam tps berakhir, pps dan ppk diminta siapkan laporan kegiatan 
saat ini, dprd lebong dan pemerintah kabupaten lebong masih menunggu hasil evaluasi raperda apbd lebong ta 2025 yang dilakukan oleh pemerintah provinsi bengkulu. 
“terlepas dari itu, jika hasil evaluasi itu sudah diterima dari provinsi, pilkades ini juga belum bisa dilaksanakan secara cepat,” ujarnya.
meski anggaran pilkades nanti sudah resmi disetujui berdasarkan hasil evaluasi dari pemerintah provinsi, pelaksanaan pilkades belum bisa dilaksanakan awal 2025.
karena masih terkendala peraturan daerah tentang pilkades.
baca juga:kejaksaan bengkulu perang terhadap korupsi, pulihkan kerugian negara rp6,5 miliar, 43 dik, 51 lidik didalami 
pasalnya, hingga saat ini pemerintah kabupaten lebong belum juga mengajukan revisi perda pilkades kepada dprd lebong.
perda pilkades harus dilakukan revisi, karena terbitnya undang-undang nomor 3 tahun 2024 tentang desa.
dalam undang-undang tersebut ada perubahan masa jabatan kepala desa, sebelumnya 6 tahun menjadi 8 tahun dengan maksimal dua periode.
“karena, masih terkendala perda pilkades belum dinaikan oleh pmd ke dprd lebong untuk disahkan menjadi perda revisi perda pilkades,” bebernya. 
baca juga:tim totaici polres bengkulu selatan bekuk 2 pelaku kasus penganiayaan 
dalam waktu dekat ini, dprd lebong akan memanggil dinas pemberdayaan masyrakat desa (pmd) kabupaten lebong untuk membahas terkait revisi perda pilkades dan membahasan usulan anggaran rp2 miliar untuk pelaksanaan pilkades di 2025.
“kami akan mempertanyakan rp2 miliar itu cukup atau tidak untuk pelaksanaan pilkades.
terlepas itu nanti dana itu kurang atau tidak.
kalau nanti pelaksanaan pilkades di bawah agustus diusahkan dana sering diambil dari add.
baca juga:hakordia 2024, kejari lebong gelar penyuluhan hukum kades, ingatkan tidak selewengkan dana desa
kalaupun nanti dilaksanakan di atas september untuk kekurangannya nanti akan kita anggarkan di apbd-p 2025,” tuturnya. 
gunadi juga mengingatkan kepada seluruh badan permusyawaratan desa (bpd) yang desanya akan melaksanakan pilakades di 2024, agar mengajukan surat permohonan akan dilaksanakan pilkades kepada pmd kabupaten lebong.
“sura permohonan pelaksanaan pilkades dari bpd itu diserahkan selambat-lambatnya 6 bulan seblum pelaksanaan pilkades,” sampainya.  
kalau memang nanti tidak ada pengajuan dari bpd, maka dasar pmd untuk mengajukan pilkades tidak ada, sehingga bpd yang tidak mengajukan surat permohonan pelaksanaan pilkades tidak akan bisa melaksanakan pilkades di 2025. 
“nanti juklak dan juknisnya akan dikeluarkan oleh bupati di 2025,” tutupnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 10 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan