Hakordia 2024, Momentum Perkuat Langkah Berantas KKN

Reporter: Abdilatul Fatwa |

Editor: Ade Haryanto |

Senin , 09 Dec 2024 - 22:55

SAKSIKAN: Plt. Gubernur Bengkulu Dr. H Rosjonsyah Sahili dan pejabat Pemprov Bengkulu saat ikuti peringatan Harkordia 2024 secara daring, kemarin--IST/RB

hakordia 2024, momentum perkuat langkah berantas kkn                            bengkulu, koranrb.id - hari anti korupsi sedunia (hakordia) 2024 sebagai momentum untuk memperkuat langkah nyata dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotismen (kkn) di berbagai sektor pemerintahan provinsi (pemprov) bengkulu.
sebagaimana diketahui, beberapa pejabat tinggi pemprov bengkulu, yakni gubernur, sekretaris daerah (sekda) terjaring dugaan kasus korupsi oleh komisi pemberantasan korupsi (kpk) republik indonesia (ri).
diungkapkan, pelaksana tugas (plt) gubernur bengkulu, dr. h rosjonsyah sahili, seusai mengikuti puncak peringatan hakordia 2024 secara daring dari ruang kerja wakil gubernur bengkulu, senin, 9 desember 2024.
dimana, ia menyerukan agar seluruh pemangku kepentingan di daerah untuk bersatu dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih. 
baca juga:dana pilkades rp2 miliar diusulkan di apbd 2025
dikarenakan, hakordia harus dimanfaatkan sebagai peluang untuk melakukan pembenahan menyeluruh demi perubahan ke arah yang lebih baik.
“kita perlu melakukan pembenahan secara serius.
saya, sebagai plt gubernur bengkulu, ingin menjadikan hakordia ini sebagai momentum penting untuk memperkuat upaya menekan angka korupsi di bengkulu,” sampai rosjonsyah.
rosjonsyah juga menyoroti kondisi monitoring center for prevention (mcp) bengkulu yang masih berada di angka 72, jauh dari standar ideal kpk sebesar 90.
baca juga:masa kerja kpps dan pam tps berakhir, pps dan ppk diminta siapkan laporan kegiatan 
selain itu, rosjonsyah mengingatkan bahwa posisi bengkulu saat ini berada dalam zona merah terkait dugaan tindak pidana korupsi, sehingga diperlukan komitmen bersama untuk segera memperbaiki situasi ini.
“bengkulu harus giat membangun dan sadar akan tindakan korupsi adalah hal kejahatan yang salah,” ujar rosjonsyah.
sementara itu, menteri koordinator bidang politik dan keamanan ri, budi gunawan, menyampaikan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang menghambat pembangunan. 
ia menegaskan pentingnya upaya pemberantasan korupsi yang menyeluruh, sesuai arahan presiden ri prabowo subianto.
baca juga:kejaksaan bengkulu perang terhadap korupsi, pulihkan kerugian negara rp6,5 miliar, 43 dik, 51 lidik didalami 
sehingga, dengan melalui peringatan hakordia ini, diharapkan seluruh wilayah, termasuk bengkulu, dapat memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi, demi masa depan yang lebih baik.
“pemberantasan korupsi harus dilakukan mulai dari pemerintah pusat hingga ke tingkat desa atau kelurahan. saya juga mengimbau seluruh aparat penegak hukum untuk tegas dalam menjalankan tugasnya.
jika korupsi berhasil diberantas, dampaknya akan sangat positif bagi perkembangan ekonomi bangsa,” ungkap budi.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 10 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan