Rencana Aksi NAL dan ASN di Pemkab Lebong, Ada 4 Tuntutan, Diantaranya TPP 5 Bulan Belum Dibayar

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: Riky Dwiputra |

Selasa , 10 Dec 2024 - 22:13

Kantor Pemkab Lebong menjadi lokasi utama aksi damai pada hari Rabu 11 Desember 2024. --fiki/rb

rencana aksi nal dan asn di pemkab lebong, ada 4 tuntutan, diantaranya tpp 5 bulan belum dibayar                             koranrb.id - rabu, 11 desember 2024, yayasan nuansa alam lestari (nal) dan aparatur sipil negara (asn) lebong akan menggelar aksi damai di depan kantor bupati lebong dan dprd lebong.
aksi damai ini akan berlangsung mulai pukul 09.wib, dengan estimasi massa yang akan dihadirkan lebih kurang 1.000 orang.
menanggapi aksi ini, asisten ii sekretariat daerah (setda) lebong, reko haryanto, s.sos., m.si berharap agar pejabat di badan keuangan daerah (bkd) lebong yang berwenang menjawab tuntutan massa aksi untuk dihadirkan untuk memberikan klarfikasi. 
“terkait rencana aksi besok untuk menannyakan pembayaran tpp, kita berharap bkd dihadirkan untuk memberikan klarifikasi secara langsung dan disampaikan secara terbuka progresnya sudah sampai mana,” ujar reko, selasa, 10 desember 2024. 
baca juga:razia operasi pekat di kota curup, polisi amankan senjata tajam dan alat kontrasepsi
baca juga:peringatan hakordia: wujudkan bengkulu yang bersih dan berintegritas
tambahan penghasilan pegawai (tpp) yang belum dibayarkan selama lima bulan kepada lebih kurang 1.400 orang asn yang ada di kabupaten lebong.
sehingga,  salah satu tuntutan yang akan dibawa massa aksi hari ini ada mendesak pemkab lebong segera membayarakan tpp asn yang belum dibayarkan.
“dengan harapan kami, rekan-rekan di bkd lebong agar tetap memberikan kejelasan terkait tpp yang belum dibayarkan selama ini,” tambahnya.
karena sesuai dengan regulasi yang ada, tpp wajib diberikan kepada asn sesuai dengan absensi atau kehadiran asn dalam bekerja. 
baca juga:punya usia panjang! berikut 5 fakta unik ikan koi, asalnya dari jepang 
baca juga:bawaslu bengkulu tengah surati bkn, rekomendasi sanksi untuk asn tidak netral dalam pilkada 2024
“mungkin sedang beproses, karena pak bupati sudah menyampaikan hal tersebut. kita tunggu saja prosesnya sampai dengan sejauh mana,” singkatnya.
untuk diketahui, dalam aksi damai yang akan dilaksanakan, ada empat point tuntutan yang akan disampaikan kepada para pemangku kebijakan di kabupaten lebong, pertama menuntut pencairan tambahan penghasilan pegawai (tpp) yang belum dibayarkan selama lima bulan, kedua menutut pencairan dana ganti uang (gu) organisasi perangkat daerah (opd), ketiga menuntut pencairan dana pembayaran langsung (ls) dan keemapat menuntut pencarian gaji rapel guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) serta menuntut pembayaran gaji honorer. 
“iya benar, surat yang beredar itu memang benar dari yayasan nal sebagai surat pembritahuan aksi damai,” kata ketua yayasan nal lebong, devi gunawan. 
aksi damai itu, dikomandoi oleh devi gunawan sebagai koordinator lapangan (korlap) dan dibantu oleh wakil korlap i wilyan bachtiar, wakil korlap ii fakhrurozi, s.sos., m.si.
“untuk massa aksi kami perkirakan lebih kurang 1000 orang,” ujar devi gunawan. 
baca juga:diterjang abrasi, tempat penangkaran penyu ambruk, pemerintah diminta segera lakukan penanganan
baca juga:pendaftar pppk tahap ii masih sepi, bkpsdm terbitkan surat edaran
surat pembritahuan aksi damai dengan nomor 041/ynal/xii/aksi/2024 sudah disampaikan kepada polres lebong untuk meminta pengamanan saat aksi damai berlangsung.
diberitakan sebelumnya, pada 5 desember 2024 lalu beberapa perwakilan asn lebong sudah menggelar audensi bersama bagian akutansi badan keuangan daerah (bkd) lebong. 
hasil audensi itu, pihak bkd memastikan akan membayar tpp asn lebong setelah dana bagi hasil (dbh) rp20 miliar dari provinsi bengkulu dan dbh rp40 miliar dari pemerintah pusat masuk ke kas daerah (kasda).
kemudian, beredar video klarifikasi yang disampaikan langsung oleh bupati lebong, kopli ansori, s.sos degan point yang sama.  tpp baru akan dibayarkan setelah dbh provinsi dan dbh dari pemerintah pusat masuk ke kasda. 
“artinya ada rp60 miliar yang masih kita tunggu hingga akhir desember. sementara kita membutuhkan anggaran lebih kurang rp30 miliar sampai rp40 miliar hingga akhir tahun. insya allah jika dbh provinsi dan pusat sudah ditransfer ke kabupaten lebong. insya alla kabupaten lebong tetap pada stabilitas keuangan yang terpantau,” ujarnya bupati.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 11 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan