Selama Pilkada Mukomuko, Bawaslu Tangani 16 Kasus Dugaan Pelanggaran

Reporter: Firmansyah |

Editor: Riky Dwiputra |

Rabu , 11 Dec 2024 - 22:29

Pos pelaporan di Kantor Bawaslu Mukomuko--firmansyah/rb

selama pilkada mukomuko, bawaslu tangani 16 kasus dugaan pelanggaran                            koranrb.id – selama pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) mukomuko tahun 2024 dari 16 posko pengaduaan dugaan pelanggaran pilkada.
badan pengawas pemilu (bawaslu) telah menangani 16 laporan dan temuan dugaan pelanggaran pilkada mukomuko.
hal ini disampaikan ketua bawaslu kabupaten mukomuko, teguh wibowo melalui anggota komisioner bawaslu rustam effendi.
meskipun ada 16 laporan yang telah ditangani bawaslu selama pilkada namun tidak ada dugaan yang berakibat fatal.
baca juga:plt gubernur rosjonsyah beberkan modus mafia tanah, diantaranya pemalsuan dokumen 
baca juga:3 nama hasil seleksi jptp diajukan ke bupati rejang lebong, pelantikan harus persetujuan kemendagri
“benar, kami menerima sebanyak 16 laporan. baik itu laporan maupun temuan dari jajaran bawaslu,”kata rustam.
rustam menambahkan, dari 16 laporan itu untuk 3  laporan indikasi pelanggaran peraturan perundang-undangan.
lalu 4 laporan sudah direkomendasikan ke bupati mukomuko pada waktu itu.
sedangkan 9 laporan tidak memenuhi syarat formil dan materil.
baca juga:masih banyak calon jemaah haji di rejang lebong belum cetak paspor
baca juga:perumda tirta bukit kaba siapkan layanan cepat tangkap untuk atasi masalah air bersih
artinya laporan itu tidak ditindaklanjuti. sebab telah diberikan waktu saat itu kepada pelapor namun tidak dapat menunjukan dan melengkapi berkas dugaan.
“selurunya sudah rampung kita proses sebelum waktu pencoblosan 27 november 2024 lalu. jadi tidak ada laporan yang atau temuan yang tidak kita proses,”sampai rustam.
rustam juga menyampaikan, untuk temuan dari jajaran bawaslu mulai dari dugaan pelanggaran undang-undang lainnya, cuti kampanye, netralitas asn dan pembagian sembako. seluruhnya tergabung di dalam 16 dugaan pelanggaran yang ditangani. 
3 bpd dan 2 tenaga honorer kepada bupati mukomuko setelah dilakukan kajian dengan bukti-bukti yang mengarahkan bahwa 5 orang tersebut terbukti tidak netral. berkaitan dengan peristiwa tersebut maka bupati lah yang akan memberikan sanksi terhadap 5 orang yang telah melakukan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
baca juga:umk bengkulu tengah tahun 2025 naik 6,5 persen menjadi rp rp 2.816.834 
baca juga:4 jabatan eselon ii dijabat plt, mutasi tunggu bupati definitif
”telah kami lakukan  kajian dan terbukti, maka dari itu hasil kajian kami teruskan ke bupati, dan bupati lah yang akan memberikan sanksi kepada bawahannya tersebut,”katanya. 
sementara itu, berkaitan dengan pelantikan kepala daerah paska pemilihan umum, ketua kpu mukomuko marjono mengatakan, pelatikan paslon 02 huda dan rahmadi sebagai bupati dan wakil bupati mukomuko.
sesuai dengan peraturan presiden (pp) nomor 80 tahun 2024 tentang perubahan atas pp nomor 16 tahun 2016 tentang tata cara pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. pasal 22a juga menyebutkan, pelantikan gubernur dan wakil gubernur hasil pilkada 2024 dilaksanakan serentak pada 7 februari 2025.
sementara itu, pelantikan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota hasil pilkada 2024 berlangsung serentak pada 10 februari 2025.
“maka dari itu saat ini kita juga tengah mempersiapkan untuk rangkaian pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih, sebagai tugas terakhir penyelenggara pilkada,”tandasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Kamis, 12 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan