3 Ahli Meringankan Bantah Keterangan Ahli JPU Kejati Bengkulu, Perkara Tipikor Proyek Jembatan Taba Terunjam

3 ahli meringankan bantah keterangan ahli jpu kejati bengkulu, perkara tipikor proyek jembatan taba terunjam koranrb.id – sebanyak tiga saksi ahli meringankan dihadirkan penasihat hukum (ph) tiga terdakwa yang terseret perkara dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) proyek pengerjaan penggantian jembatan air taba terunjam b cs bengkulu tengah tahun anggaran 2020. sidang agenda pemeriksaan saksi meringankan berlangsung kamis, 12 desember 2024 di pengadilan negeri tipikor bengkulu, dengan diketuai mejalis hakim, paisol, sh. tiga terdakwa dalam perkara ini meliputi dua kontraktor ferra lolita dan zainul abidin serta pegawai negeri sipil (pns) di bpjn bengkulu, mardi. sementara tiga saksi ahli meringankan yang hadir yakni ahli hukum pidana dari universitas pajajaran, dr. soma wijaya, ahli konstruksi dari kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat republik indonesia (ri), robert e. sihotang, st dan ahli auditor yang merupakan mantan ketua badan pemeriksa keuangan (bpk) ri wilayah riau dr. h. eko sembodo, se, mm, m.ak, cfra. baca juga:prediksi libur nataru di kota bengkulu: volume kendaraan meningkat, cuaca masih ekstrem baca juga:rumah sakit pendidikan unib ditarget rampung april 2025 dalam persidangan kemarin, ketiga ahli meringankan membantah semua keterangan saksi ahi yang telah dihadirkan jaksa penuntut umum (jpu) kejati bengkulu selama sidang pembuktian. pertama ahli konstruksi robert e memberikan keterangan di muka persidangan bahwa keterangan ahli konstruksi yang jpu hadirkan itu tidak bisa dikatakan sebagai penelitian bahkan cacat secara metodologi. alasannya kata dia, ahli tidak meneliti secara keseluruhan artinya metode yang di gunakan salah. "menurut keilmuan saya bahwa apa yang diteliti para ahli konstruksi yang dihadirkan jaksa itu batal sebab secara metode salah," ungkap robert. baca juga:pengumuman hasil, tunggu seleksi kompetensi pppk kabupaten/kota selesai baca juga:pemprov lengkapi syarat, rencana induk perkeretaapian bengkulu-lubuklinggau kemudian ahli hukum pidana, soma wijaya. ia memberikan keterangan dalam persidangan bahwa penghitungan serta pasal yang digunakan jaksa tidak bisa didakwakan terhadap terdakwa, sebab dari mulai penyelidikan yang dilakukan itu salah. soma wijaya menerangkan, seperti pada penetapan kerugian negara (kn) yang dikeluarkan bpkp perwakilan bengkulu, menurutnya ahli bpkp menghitung kn berdasarkan hasil penelitian ahli konstruksi yang salah. “jika di awal saja salah maka semuanya slah dengan begitu saksi yang memberikan keterang itu salah,” sampainya ia tak menampik bahwa secara hukum perkara ini salah jika dilihat dari sudut pandang pidana dengan apa yang dilakukan para terdakwa.  baca juga:cbsd sosiologi fisip unib menyasar pkk kelurahan bajak baca juga:pidi 4.0 berperan wujudkan smart manufacturing “namun ada hal yang menjadi sorotan kami. salah satunya penetapan kn yang diambil dari unsur yang salah, artinya perhitungan yang dilaporkan itu cacat secara hukum," terang soma. ia melanjutkan, belum lagi menganalisa mengenai pasal 2 dan pasal 3 yang dialamatkan kepada para terdakwa. di mana pasal yang lebih pas terhadap para terdakwa secara teori pidana menurut ilmu yang dimiliki saksi itu tidak pas jika pasal digunakan ada memperkaya diri. sebab belum ada pembuktian bahwa terdakwa khususnya mardi memperkaya diri. "ahli ini salah secara hukum sebab para ahli meneliti dengan teori salah dan penetapan kn dari hasil penelitian ahli konstruksi salah jadi secara hukum semuanya dikatakan cacat secara hukum," terang soma. untuk ahli auditor, eko sembodo menyampaikan bahwa dirinya sepakat dengan ahli pidana bahwa keterangan ahli yang dihadir kan kejati bengkulu tidak valid. alasannya kata dia, jika melihat dari dokumen perhitungan ada kesalahan, sebab ada nilai dalam perkara ini yang dikalikan dengan 0 dan hasilnya bilangan 0, jadi itu salah satu yang membuat cacat. "perhitungan itu dengan tegas saya katakan cacat. sebab perhitungan mereka tidak valid masa angka nominal di atas 0 dikalikan dengan 0 hasilnya nol kan itu lucu," terang eko. usai persidangan, jpu kejati bengkulu, syaiful amri, sh saat diwawancarai rb mengatakan bahwa apa yang diungkapkan saksi tidak berdasar.  sebab para ahli yang meringankan tidak turun ke lapangan dan memeriksa sendiri jembatan yang menjadi objek perkara ini. "kami masih berpegang teguh pada saksi yang kami hadirkan atas keterangan tadi kami menyatakan keterangan itu tidak berdasar," terang syaiful. sementara itu penasihat hukum (ph) para terdakwa mardi, dr. saim aksinuddim, sh, mh menjelaskan bahwa saksi ahli meringankan yang dihadirkan sudah menjelaskan poin-poin penting, sehingga tinggal hakim yang bisa menilainya. "dari pemaparan para ahli yang kita hadirkan tadi bisa kita sampaikan bahwa keterangan ahli dari jpu itu tidak berdasar dan keterangan itu cacat. namun kembali lagi pada hakim yang menilai," tutup saim. 

Tag

• # proyek jembatan
• # ahli jpu
• # bantah keterangan
• # ahli meringankan
• # jpu kejati
• # perkara tipikor

Share

• 
• 
• 
• 
•