BPKD Rejang Lebong Tegaskan Batas Waktu Pengajuan Anggaran Akhir Tahun 2024

Reporter: Arie Saputra Wijaya |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Sabtu , 14 Dec 2024 - 22:53

KANTOR: Tampak foto kantor BPKD Rejang Lebong di hari kerja. ARIE SAPUTRA WIJAYA/RB--

“Kami juga telah menegaskan penerapan menu GU Nihil pada aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) Rejang Lebong. Ini adalah bagian dari upaya kami untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” tambahnya.

Untuk RSUD dan puskesmas yang menggunakan sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), usulan pengajuan SP2B Triwulan (TW) IV harus diterima oleh BPKD paling lambat pada tanggal 30 Desember 2024.

Selain itu untuk SPM LS (Surat Perintah Membayar Langsung), pihaknya juga menetapkan batas waktu pengajuan SPM LS untuk beberapa kategori pengeluaran, yakni LS Pengeluaran Bendahara paling lambat 13 Desember 2024.

Untuk LS Pihak Ketiga, Dana Desa (ADD), Bantuan Sosial, dan Hibah paling lambat 20 Desember 2024.

“Terakhir LS Konstruksi atau Pengerjaan Fisik paling lambat 23 Desember 2024,” ujar Andi.

Ia juga menegaskan bahwa ketepatan waktu dalam pengajuan sangat penting untuk memastikan seluruh proses administrasi berjalan sesuai jadwal.

“Kami berharap semua OPD dapat mematuhi tenggat waktu yang sudah ditentukan agar tidak ada kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan daerah,” ujarnya.

Andi menegaskan, bahwa SE ini telah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Rejang Lebong, yang juga memberikan instruksi langsung kepada seluruh bendahara OPD untuk segera menindaklanjuti pengajuan anggaran.

Ia menambahkan bahwa pihaknya telah menyiapkan sistem pengawasan untuk memastikan bahwa seluruh OPD mematuhi aturan tersebut.

“Kami telah menerapkan mekanisme pengawasan berbasis aplikasi SIPD untuk memantau status pengajuan anggaran. Dengan sistem ini, kami bisa langsung melihat OPD mana yang belum mengajukan dokumen sesuai jadwal,” jelasnya.

Selain itu, BPKD juga membuka layanan konsultasi bagi OPD yang mengalami kesulitan dalam proses pengajuan anggaran.

“Kami siap membantu agar seluruh OPD dapat menyelesaikan pengajuan tepat waktu. Jangan sampai terjadi keterlambatan yang berujung pada tidak terealisasinya anggaran untuk program yang telah direncanakan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Andi mengimbau kepada seluruh OPD untuk mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam SE ini.

bpkd rejang lebong tegaskan batas waktu pengajuan anggaran akhir tahun 2024                            koranrb.id - badan pengelola keuangan daerah (bpkd) kabupaten rejang lebong telah mengambil langkah tegas dalam pengelolaan keuangan daerah menjelang akhir tahun 2024. 
melalui surat edaran (se) nomor 879/bid3/bpkd/2024, bpkd menetapkan batas waktu pengajuan anggaran untuk seluruh organisasi perangkat daerah (opd) di wilayah tersebut. 
se ini telah disampaikan sejak satu bulan lalu dan diharapkan menjadi panduan untuk memastikan kelancaran administrasi keuangan daerah.
kepala bpkd rejang lebong, andi ferdian, se menjelaskan bahwa langkah ini dilakukan untuk meminimalkan potensi keterlambatan yang dapat menghambat realisasi program kerja pemerintah daerah.
baca juga:hasil audit dana kampanye pilkada seluma, pengeluaran teguh rp200 juta, erjon rp500 juta
baca juga: target turun, pemprov dapat pembagian pajak galian c bengkulu utara 
“sejak satu bulan lalu, kita sudah menyampaikan se, dan silakan opd untuk mematuhinya. hal ini penting untuk menjaga kelancaran proses pengelolaan keuangan,” ujar andi.
dalam se tersebut, disebutkan sejumlah tenggat waktu penting yang harus diperhatikan oleh setiap opd. 
adapun rincian jadwal tersebut diantaranya usulan spd (surat penyediaan dana), di mana opd diharapkan mengajukan usulan spd untuk bulan desember selambat-lambatnya pada tanggal 29 november 2024.
tenggat waktu ini diberikan agar pihak bpkd memiliki cukup waktu untuk memproses dan memverifikasi dokumen sebelum realisasi anggaran.
baca juga:konsisten impor perhiasan indonesia, importir perhiasan emas di uea diganjar primaduta award
baca juga:industri ceramic tableware dan glassware nasional makin pikat pasar global
kemudian spm gu (surat perintah membayar ganti uang), yang harus diterima oleh bpkd paling lambat pada tanggal 13 desember 2024. 
andi ferdian juga menegaskan bahwa jika terdapat sisa pada pengajuan gu, maka sisa tersebut wajib disetorkan kembali ke kas daerah selambat-lambatnya pada tanggal 27 desember 2024.
“kami juga telah menegaskan penerapan menu gu nihil pada aplikasi sipd (sistem informasi pemerintahan daerah) rejang lebong. ini adalah bagian dari upaya kami untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” tambahnya.
baca juga:kewirausahaan sektor publik: tugas siapa? oleh: syaiful anwar ab
baca juga:kewirausahaan sektor publik: tugas siapa? oleh: syaiful anwar ab
untuk rsud dan puskesmas yang menggunakan sistem badan layanan umum daerah (blud), usulan pengajuan sp2b triwulan (tw) iv harus diterima oleh bpkd paling lambat pada tanggal 30 desember 2024. 
selain itu untuk spm ls (surat perintah membayar langsung), pihaknya juga menetapkan batas waktu pengajuan spm ls untuk beberapa kategori pengeluaran, yakni ls pengeluaran bendahara paling lambat 13 desember 2024. 
untuk ls pihak ketiga, dana desa (add), bantuan sosial, dan hibah paling lambat 20 desember 2024.
“terakhir ls konstruksi atau pengerjaan fisik paling lambat 23 desember 2024,” ujar andi.
ia juga menegaskan bahwa ketepatan waktu dalam pengajuan sangat penting untuk memastikan seluruh proses administrasi berjalan sesuai jadwal. 
“kami berharap semua opd dapat mematuhi tenggat waktu yang sudah ditentukan agar tidak ada kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan daerah,” ujarnya.
andi menegaskan, bahwa se ini telah ditandatangani oleh sekretaris daerah (sekda) rejang lebong, yang juga memberikan instruksi langsung kepada seluruh bendahara opd untuk segera menindaklanjuti pengajuan anggaran. 
ia menambahkan bahwa pihaknya telah menyiapkan sistem pengawasan untuk memastikan bahwa seluruh opd mematuhi aturan tersebut.
“kami telah menerapkan mekanisme pengawasan berbasis aplikasi sipd untuk memantau status pengajuan anggaran. dengan sistem ini, kami bisa langsung melihat opd mana yang belum mengajukan dokumen sesuai jadwal,” jelasnya.
selain itu, bpkd juga membuka layanan konsultasi bagi opd yang mengalami kesulitan dalam proses pengajuan anggaran.
“kami siap membantu agar seluruh opd dapat menyelesaikan pengajuan tepat waktu. jangan sampai terjadi keterlambatan yang berujung pada tidak terealisasinya anggaran untuk program yang telah direncanakan,” tambahnya.
lebih lanjut, andi mengimbau kepada seluruh opd untuk mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam se ini. 
ia juga mengingatkan bahwa keterlambatan dalam pengajuan anggaran tidak hanya akan menghambat proses administrasi, tetapi juga dapat berdampak pada capaian kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan.
“kita harus bekerja sama untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan lancar. ketepatan waktu adalah kunci utama dalam memastikan program-program pemerintah dapat terealisasi sesuai rencana,” pungkasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 15 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan