Pemprov Masih Tunggu Hasil Evaluasi APBD TA 2025 dari Kemendagri

Reporter: Abdilatul Fatwa |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Sabtu , 14 Dec 2024 - 23:01

TEKEN: Penandatanganan oleh Plh Sekda Provinsi Bengkulu, Haryadi dan unsur pimpinan DPRD Provinsi Bengkulu pada paripurna pengesahan APBD TA 2025 bulan lalu. ABDI/RB--

pemprov masih tunggu hasil evaluasi apbd ta 2025 dari kemendagri                            koranrb.id – pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu saat ini masih menunggu evaluasi rancangan peraturan daerah (raperda) anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) tahun anggaran (ta) 2025 menjadi peraturan daerah (perda) oleh kementerian dalam negeri (kemendagri) republik indonesia (ri).
sebagaimana diketahui, apbd ta 2024 telah disahkannya november 2024 lalu, yang ditandatangani unsur pimpinan dprd provinsi bengkulu dan pelaksana harian (plh). sekretaris daerah (sekda) provinsi bengkulu, dr. haryadi spd,msi.
diungkapkan plh sekda provinsi bengkulu, haryadi bahwa, evaluasi tersebut salah satu upaya yang dilakukan kemendagri ri untuk memastikan agar perda yang telah ditetapkan dan disahkan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
lebih tepatnya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.
baca juga:jurnal visual berlangsung satu bulan, 17 seniman tampilkan beragam karya, kolaborasi benmall dan asb
baca juga:nelayan setop melaut, pasokan ikan di bengkulu utara minim, harga di pasaran tinggi 
“untuk evaluasi apbd pasca telah diparipurnakan, saat ini apbd kita masih di kementerian untuk dilakukan proses evaluasi oleh kemendagri,” sampai haryadi, sabtu, 14 desember 2024.
lebih lanjut, haryadi mengatakan, pihaknya sangat menginginkan evaluasi dari apbd ta 2025 tersebut secepatnya rampung oleh kemendagri ri.
hal itu dikarenakan, agar seluruh rangkaian pekerjaan dan program dapat segera dilaksanakan atau direalisasikan oleh pemprov bengkulu.
“kita ingin secepat mungkin kalau maunya kita. tapi kita tunggu proses yang dilakukan sesuai regulasi, mekanisme dan ketentuan yang berlaku,” ucap haryadi pada rb.
baca juga:sengketa pilkada, bawaslu bengkulu selatan siapkan langkah ini 
baca juga:dana kampanye paslon 02 pilkada kepahiang hanya habiskan rp211 juta
haryadi membeberkan, untuk evaluasi apbd ta 2025 pada tingkatan kabupaten/kota se provinsi bengkulu diketahui telah mulai dievaluasi oleh pemprov bengkulu.
diketahui, untuk evaluasi apbd tingkat kabupaten/kota memang merupakan wewenang dari gubernur bengkulu, hal itu lantaran gubernur bengkulu merupakan perwakilan atau perpanjangan tangan dari pemerintah pusat.
di mana berdasarkan mekanisme. setelah apbd ta 2025 kabupaten/kota di evaluasi oleh gubernur bengkulu, maka, selanjutnya hasil evaluasi tersebut disampaikan ke mendagri ri.
“sebagian sudah selesai dan sebagian lainnya sedang proses,” beber haryadi.
baca juga:kpu kaur tunggu surat resmi kpu ri, terkait jadwal penetapan bupati dan wakil bupati terpilih
baca juga:bpkd rejang lebong tegaskan batas waktu pengajuan anggaran akhir tahun 2024
sebagai informasi, pengesahan apbd ta 2025 provinsi bengkulu telah disetujui, yakni dengan pendapatan berada pada angka rp 2,92 triliun dan belanja daerah sebesar rp 2,997 triliun. sehingga ada defisit anggaran sekitar rp76,9 miliar. 
sebagai informasi pada berita sebelumnya, sebanyak 4 rancangan peraturan daerah (raperda) yang ditarik oleh dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) provinsi bengkulu.
adapun raperda tersebut, di antaranya raperda usulan gubernur tentang air permukaan yang ditarik dengan surat gubernur bengkulu nomor:100.3.2/507/b.2/ 2024 tanggal 16 april 2024.
raperda usulan gubernur tentang irigasi yang ditarik dengan surat gubernur 100.3.2/507/8.2/2024 tanggal 16 april 2024.
raperda usulan gubernur tantang perubahan atas peraturan daerah provinsi bengkulu nomor 2 tahun 2014 tentang pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, ditarik dengan surat gubernur no.100.3.2/720/b.2/2024 tanggal 30 mei 2024.
raperda usulan gubernur tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2015 tentang lembaga penjamin kredit daerah bagi koperasi, kelompok nelayan kecil dan gabungan kelompok tani, ditarik dengan surat gubernur no.100.3.2/720/b.2/2024 tanggal 30 mei 2024.
“terdapat beberapa raperda yang memang ditarik. ada beberapa benturan regulasi, dan atas masukan pemerintah daerah,” sampai ketua badan pembentukan perda (bapemperda) dprd provinsi bengkulu, ali saftaini.
lebih lanjut, ali menyampaikan, terkait  raperda usulan gubernur provinsi bengkulu tahun 2025 dan raperda inisiatif dprd provinsi bengkulu tahun 2025 pada rencana usulan program pembentukan peraturan daerah provinsi bengkulu tahun 2025.
di antaranya, raperda usulan gubernur provinsi bengkulu tahun 2025 disampaikan dengan surat nomor 100.3.2/1758/8.2/2024 tertanggal 21 november 2024.
meliputi, apbd provinsi bengkulu tahun anggaran (ta) 2025, perubahan apbd provinsi bengkulu ta 2025, pertanggung jawaban apbd provinsi bengkulu ta 2024.
rencana pembangunan jangka menengah daerah (rpjmd) provinsi bengkulu 2025-2029, perubahan atas perda nomor 7 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. dan kebijakan dan strategi daerah sanitasi provinsi bengkulu.
“itu raperda usulan gubernur bengkulu,” singkat ali.
adapun raperda inisiatif terkait rjpmd provinsi bengkulu untuk tahun 2025, seperti tentang perlindungan pekerja rumah tangga yang merupakan raperda lanjutan 2024.
kemudian, tentang pengelolaan zakat yang merupakan raperda lanjutan 2024, raperda inisiatif dprd provinsi bengkulu tentang badan musyawarah adat provinsi bengkulu.
“khusus raperda inisiatif tentang musyawarah adat, itu baru,” beber ali.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 15 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan