Tanggapi Tuntutan Massa, Pj Sekda Lebong Mahmud Siam: Tidak Ada Sikap Bupati Tunda Pembayaran

KORANRB.ID – Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Lebong, Mahmud Siam, SP., MM menanggapi tuntutan massa aksi yang terjadi pada 11 Desember 2024 lalu.

Mahmud siam menegaskan, tidak ada sikap dari Bupati Lebong, Kopli Ansori, S.Sos maupun dari dirinya untuk menunda pembayaran, salah satunya pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Kondisi ini, disebabkan karena tidak tersedianya keuangan di Kas Daerah (Kasda) untuk membayar TPP tersebut.

TPP baru bisa dibayarkan setelah transfer Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi Bengkulu dan DBH Pemerintah Pusat ditransfer ke Kasda.

BACA JUGA:TPG Triwulan IV dan Tambahan Tunjangan 100 Persen Guru Cair Serentak

BACA JUGA:Serang Pemotor di Anggut Atas, 8 Geng Motor Ditangkap Anggota Polresta Bengkulu

“Sekali lagi saya ingin mengatakan, bahwa tidak ada satu sikapun dari Bupati, kami seluruh staf jajarannya untuk membekukan atau menunda pembayaran ketika uangnya ada,” tegas Mahmud Siam, Minggu, 15 Desember 2024. 

Dijelaskan Mahmud Siam, beberapa waktu lalu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong sudah berkirim surat kepada Gubernur Bengkulu, meminta pembayaran DBH untuk Kabupaten Lebong.

Bahkan, saat ini Plt Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Lebong, Riswan Effendi, MM saat ini sedang berada di Jakarta, mengurus Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang DBH Pusat.

Dengan harapan, DBH baik dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat bisa segera dibayarkan sebelum tutup tahun.

BACA JUGA:250 Haktare Sawah Tadah Hujan di Bengkulu Tengah Mulai Ditanami Padi

BACA JUGA:8 Tanda Ini Tunjukan Kesehatan Pria Menurun, Simak Penjelasanya

“Artinya, yang kita sampaikan itu adalah yang sebenarnya. Perkara masyarakat masih memelintir tidak percaya itu kami belepas diri. Bahwa demo kemarin masih tidak mempercayai bahwa apa yang kita lakukan itu juga terserah,” katanya. 

Semua konflik terjadi dan semua rencana yang sudah dirancang tidak bisa dijalankan, ketika uang di Kasda tidak tersedia.