Tanggapi Tuntutan Massa, Pj Sekda Lebong Mahmud Siam: Tidak Ada Sikap Bupati Tunda Pembayaran

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: Riky Dwiputra |

Minggu , 15 Dec 2024 - 21:19

Ratusan massa saat menggelar aksi damai di depan Kantor Bupati Lebong, Rabu, 11 Desember 2024 lalu.--fiki/rb

“Tidak ada yang bisa kita lakukan selain dari menunggu dan berusaha dan saya kira sebenarnya hampir di seluruh wilayah Indonesia dan berulang kali juga terjadi di Lebong transfer itu terjadi di akhir tahun, itu memang terjadi,” ujarnya.

Meski tidak menemui langsung massa, saat terjadi aksi pada 11 Desember 2024 lalu, Bupati Kopli sudah menitipkan pesan kepada Mahmud Siam untuk disampaikan kepada masyarkat melalui tulisan ini.

“Kita justru beterima kasih terhadap semua yang dilakukan kemarin (Aksi 11 Desember, red). Kenapa berterima kasih, kita berharap demo atau keluhan masyarakat ini dapat sampai ke Provinsi dan dapat didengar ke Pusat, bahwa akibat dari terlambatnya atau belum dibayarkannya DBH sesuai dengan yang dijanjikan kepada Kabupaten Lebong, ini menimbulkan dampak seperti yang kita lihat saat ini,” tutur Mahmud menyampaikan pesan Bupati Lebong.

Atas persoalan yang ada, Mahmud Siam berharap semua pihak dapat bersikap dengan bijak. Karena, kondisi ini terjadi bukan tanpa sebab.

“Satu lagi saya sampaikan bahwa Pak Bupati tidak ada agenda lain lagi, selain mensukseskan jalannya pelantikan Bupati baru,” tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, Ratusan massa dari Yayasan Nuansa Alam Lestari (NAL) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Lebong, Rabu, 11 Desember 2024 menggelar aksi damai di depan Kantor Bupati Lebong dan Kantor DPRD Lebong.

Aksi ini berlangsung sejak Pukul 09.00 WIB hingga Pukul 14.22 WIB.

Pertama kali, massa menggelar aksi didepan Kantor Bupati Lebong, dengan membawa empat tuntutan, pertama menuntut Pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang belum dibayarkan selama lima bulan, kedua menutut pencairan dana Ganti Uang (GU) Organisasi Perangkat Daerah (OPD), ketiga menuntut pencairan dana Pembayaran Langsung (LS) dan keemapat menuntut pencarian gaji rapel Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta menuntut pembayaran gaji Honorer. perangkat desa, kelurahan dan tunjangan sertifikasi guru.

Namun aksi itu tidak membuahkan hasil. Pasalnya, tidak satupun Pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong menemui massa aksi untuk mengklarifikasi tuntutan massa aksi.

Sehingga aksi berlanjut di depan Kantor DPRD Lebong, dengan membawa dua tuntutan, pertama massa aksi meminta DPRD Lebong memanggil pihak Pemkab Lebong untuk mengklarifikasi empat point di atas, kedua massa aksi meminta DPRD Lebong menyurati Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia perwakilan Bengkulu untuk melakukan audit investigasi keuangan Pemkab Lebong Tahun Anggaran 2024.

tanggapi tuntutan massa, pj sekda lebong mahmud siam: tidak ada sikap bupati tunda pembayaran                             koranrb.id – penjabat sekretaris daerah (pj sekda) lebong, mahmud siam, sp., mm menanggapi tuntutan massa aksi yang terjadi pada 11 desember 2024 lalu.
mahmud siam menegaskan, tidak ada sikap dari bupati lebong, kopli ansori, s.sos maupun dari dirinya untuk menunda pembayaran, salah satunya pembayaran tambahan penghasilan pegawai (tpp).
kondisi ini, disebabkan karena tidak tersedianya keuangan di kas daerah (kasda) untuk membayar tpp tersebut.
tpp baru bisa dibayarkan setelah transfer dana bagi hasil (dbh) provinsi bengkulu dan dbh pemerintah pusat ditransfer ke kasda.
baca juga:tpg triwulan iv dan tambahan tunjangan 100 persen guru cair serentak
baca juga:serang pemotor di anggut atas, 8 geng motor ditangkap anggota polresta bengkulu 
“sekali lagi saya ingin mengatakan, bahwa tidak ada satu sikapun dari bupati, kami seluruh staf jajarannya untuk membekukan atau menunda pembayaran ketika uangnya ada,” tegas mahmud siam, minggu, 15 desember 2024. 
dijelaskan mahmud siam, beberapa waktu lalu pemerintah kabupaten (pemkab) lebong sudah berkirim surat kepada gubernur bengkulu, meminta pembayaran dbh untuk kabupaten lebong.
bahkan, saat ini plt kepala badan keuangan daerah (bkd) lebong, riswan effendi, mm saat ini sedang berada di jakarta, mengurus peraturan menteri keuangan (pmk) tentang dbh pusat.
dengan harapan, dbh baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat bisa segera dibayarkan sebelum tutup tahun.
baca juga:250 haktare sawah tadah hujan di bengkulu tengah mulai ditanami padi
baca juga:8 tanda ini tunjukan kesehatan pria menurun, simak penjelasanya
“artinya, yang kita sampaikan itu adalah yang sebenarnya. perkara masyarakat masih memelintir tidak percaya itu kami belepas diri. bahwa demo kemarin masih tidak mempercayai bahwa apa yang kita lakukan itu juga terserah,” katanya. 
semua konflik terjadi dan semua rencana yang sudah dirancang tidak bisa dijalankan, ketika uang di kasda tidak tersedia. 
“tidak ada yang bisa kita lakukan selain dari menunggu dan berusaha dan saya kira sebenarnya hampir di seluruh wilayah indonesia dan berulang kali juga terjadi di lebong transfer itu terjadi di akhir tahun, itu memang terjadi,” ujarnya.
meski tidak menemui langsung massa, saat terjadi aksi pada 11 desember 2024 lalu, bupati kopli sudah menitipkan pesan kepada mahmud siam untuk disampaikan kepada masyarkat melalui tulisan ini. 
baca juga:sempat diamankan polisi, odgj tak sadarkan diri dalam siring akhirnya meninggal dunia
baca juga:wow! berikut 7 hewan yang tidak mempunyai lambung
“kita justru beterima kasih terhadap semua yang dilakukan kemarin (aksi 11 desember, red). kenapa berterima kasih, kita berharap demo atau keluhan masyarakat ini dapat sampai ke provinsi dan dapat didengar ke pusat, bahwa akibat dari terlambatnya atau belum dibayarkannya dbh sesuai dengan yang dijanjikan kepada kabupaten lebong, ini menimbulkan dampak seperti yang kita lihat saat ini,” tutur mahmud menyampaikan pesan bupati lebong.
atas persoalan yang ada, mahmud siam berharap semua pihak dapat bersikap dengan bijak. karena, kondisi ini terjadi bukan tanpa sebab. 
“satu lagi saya sampaikan bahwa pak bupati tidak ada agenda lain lagi, selain mensukseskan jalannya pelantikan bupati baru,” tutupnya. 
diberitakan sebelumnya, ratusan massa dari yayasan nuansa alam lestari (nal) dan aparatur sipil negara (asn) lebong, rabu, 11 desember 2024 menggelar aksi damai di depan kantor bupati lebong dan kantor dprd lebong.
baca juga:meninggal diserempet mobil paket jnt di sukaraja, ini identitas lengkap korban laka lantas
baca juga:sangat berisik! berikut 5 fakta unik yellow headed amazon, hidup dalam kawanan
aksi ini berlangsung sejak pukul 09.00 wib hingga pukul 14.22 wib.
pertama kali, massa menggelar aksi didepan kantor bupati lebong, dengan membawa empat tuntutan, pertama menuntut pencairan tambahan penghasilan pegawai (tpp) yang belum dibayarkan selama lima bulan, kedua menutut pencairan dana ganti uang (gu) organisasi perangkat daerah (opd), ketiga menuntut pencairan dana pembayaran langsung (ls) dan keemapat menuntut pencarian gaji rapel guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) serta menuntut pembayaran gaji honorer. perangkat desa, kelurahan dan tunjangan sertifikasi guru.
namun aksi itu tidak membuahkan hasil. pasalnya, tidak satupun pejabat dilingkungan pemerintah kabupaten (pemkab) lebong menemui massa aksi untuk mengklarifikasi tuntutan massa aksi. 
sehingga aksi berlanjut di depan kantor dprd lebong, dengan membawa dua tuntutan, pertama massa aksi meminta dprd lebong memanggil pihak pemkab lebong untuk mengklarifikasi empat point di atas, kedua massa aksi meminta dprd lebong menyurati badan pemeriksa keuangan (bpk) republik indonesia perwakilan bengkulu untuk melakukan audit investigasi keuangan pemkab lebong tahun anggaran 2024.
baca juga:petani senyum! cek harga kopi robusta per hari ini, 15 desember 2024
baca juga:ini 9 keuntungan menjadi penggemar musik metal
kemudian, ada beberapa perwakilan dprd lebong salah satunya wakil ketua ii dprd lebong, rinto putra cahyo menemui massa aksi.
kemudian, perwakilan massa diajak perwakilan dprd lebong untuk menggelar audensi di ruang rapat internal dprd lebong.
dari audensi itu mendapati kesepakatan, bahwa dprd lebong akan menyurati bpk ri perwakilan bengkulu untuk melakukan audit investigasi keuangan pemkab lebong ta 2024.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 16 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan