Rp 423,5 Juta Buat 8 Parpol, Penerima Banpol Tahap II TA 2024

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Sabtu , 21 Dec 2024 - 22:46

Kakan Kesbangpol Kabupaten Kepahiang Musi Dayan, S.Si. HERU/RB--

rp 423,5 juta buat 8 parpol, penerima banpol tahap ii ta 2024                            koranrb.id - total 8 parpol yang berhasil mendudukkan wakilnya di dprd kepahiang sesuai hasil pemilihan legislatif februari 2024 lalu, segera  menikmati pencairan dana bantuan politik (banpol) ta 2024. 
total, di ta 2024 ini pemkab kepahiang menyiapkan dana banpol rp423.525.000.
dari sisi parpol, parpol yang diberikan pemkab kepahiang berkurang dari periode sebelumnya. dari 12 parpol, tinggal tersisa 8 parpol saja. 
kepala badan kesbangpol kabupaten kepahiang musi dayan, s.si menerangkan, pengalokasian banpol 2024 mengacu pada hasil pilleg 2024. 
baca juga:kasus narkoba di mukomuko meningkat: disinyalir sumbar wilayah pemasok sabu dan ganja
baca juga:rejang lebong bidik 3 besar nasional penilaian ombudsman 2025
"untuk tahap 1 sudah dicairkan dari apbd murni, untuk apbd -p ini hanya untuk 8 parpol saja sesuai hasil pilleg," jelas musi dayan. 
saat ini, menuju proses pencairan banpol 2024 saat ini pengurus parpol tengah disibukkan dalam hal verifikasi berkas.
 bulan ini juga, dana banpol 2024 akan dicairkan kepada masing-masing pengurus parpol. 
adapun rincian besaran dana parpol 2024 adalah sebagai berikut ,perindo rp86.285.000, nasdem rp80.920.000, golkar rp69.815.000, pdi-p rp45.750.000, gerindra rp45.575.000, demokrat rp38.990.000, pkb rp32.200.000 dan pks rp 23.990.000.
baca juga: laporan dedy-agi dicabut, penetapan walikota terpilih tunggu konfirmasi mk ri
baca juga:bkd lebong didesak kontraktor, cairkan dak pendidikan, ini alasannya
pemberian dana banpol ini berdasarkan pp nomor 5 tahun 2009 tentang bantuan keuangan kepada partai politik.
penggunaan dana banpol yang diterima oleh setiap parpol, harus sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. yakni untuk pendidikan politik dan kesekretariatan, serta untuk biaya operasional. 
dana banpol diwajibkan 60 persen digunakan untuk pendidikan politik dan 40 persennya untuk kesekretariatan, serta operasional.
selanjutnya, semua anggaran dana banpol wajib dipertanggungjawabkan, yang kemudian akan dilakukan audit oleh bpk.
baca juga:desember ini diprediksi belum ada penetapan bupati terpilih 
baca juga:geliatkan manufaktur, pemerintah beri insentif bagi pelaku industri dan masyarakat
hasil audit itu akan menjadi salah satu syarat wajib untuk pengajuan pencairan dana banpol pada tahun berikutnya.
hitungan dan banpol untuk hasil pilleg 2024 lanjutnya, tak mengalami perubahan dari periode sebelumnya. yakni, sebesar rp15.000 per suara sah. 
besaran dana banpol yang diterima setiap parpol, tinggal dikalikan dengan jumlah suara sah yang telah ditetapkan kpu kabupaten kepahiang. 
bagi parpol yang akan mengajukan pencairan dapat melengkapi sejumlah persyaratan. 
 sebagaimana terlampir dalam ketentuan sippn menpan, syarat yang mesti diajukan adalah, surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada bupati dengan tembusan ketua kpu kabupaten dan kepala bakesbangpol.
lalu,  surat keputusan dpp parpol yang menetapkan susunan kepengurusan dpc/dpd parpol tingkat kabupaten yang telah dilegalisir oleh ketua dan sekretaris parpol, fotokopi  npwp parpol.
surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara parpol hasil pemilu dprd kabupaten yang telah dilegalisir oleh sekretaris kpud.
nomor rekening kas umum partai politik, rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik untuk pendidikan politik, laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari apbd kab/kota tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh bpk.
serta,  surat pernyataan ketua parpol yang menyatakan pertanggungjawaban secara formil maupun materil atas penggunaan anggaran bantuan keuangan parpol.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 22 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan