PMH Pembebasan Lahan Pemkab Seluma Ditemukan, Kejari Koordinasi ke Kemendagri Sebelum Penetapan Tersangka

Reporter: M.Zulkarnain Wijaya |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Sabtu , 21 Dec 2024 - 22:49

KOORDINASI: Kejari Seluma Koordinasi ke Kemendagri Sebelum Penetapan Tersangka kasus pembebasan lahan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma. ZULKARNAIN/RB--

Hasil dari olah data oleh KAP akan disandingkan dengan hasil penghitungan dari KJPP yang sudah lebih dahulu turun ke lokasi.

Untuk lokasi yang dilakukan penilaian dan pengolahan data mencakup titik yang beberapa diantaranya saat ini telah berdiri perkantoran Pemkab Seluma diatasnya, termasuk Dinas Perikanan, Dinas Kominfo, Dinas Sosial, Dinas PUPR, Inspektorat Seluma, Kesbangpol, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perkimhub Seluma dan beberapa dinas lainnya.

"Untuk KJPP untuk memastikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) lahan, sedangkan KAP untuk mengolah atau audit data yang nantinya akan mengarah kepada jumlah kerugian negara," pungkas Kasi Pidsus.

Adapun total pembebasan lahan dalam rentang 2009 hingga 20211 tersebut diketahui mencapai Rp11 miliar, dengan rincian luas lahan pada tahun 2009 seluas 20 hektare, pada tahun 2010 seluas 18 hektare, dan terakhir tahun 2011 seluas 16 hektare.

Untuk diketahui, kasus pembebasan lahan ini diusut setelah melakukan pendalaman terhadap kasus tukar guling lahan, diduga dua kasus ini masih erat berkaitan. Sedangkan untuk kasus tukar guling lahan pada hari ini, Kamis 14 November dilakukan sidang perdana di Pengadilan Negeri Tipikor kelas IA Bengkulu.

pmh pembebasan lahan pemkab seluma ditemukan, kejari koordinasi ke kemendagri sebelum penetapan tersangka                             koranrb.id – kejaksaan negeri (kejari) seluma pastikan kasus pembebasan lahan pemerintah kabupaten (pemkab) seluma ada unsur perbuatan melawan hukum (pmh) dan berpeluang besar ada tersangka. 
namun sebelum adanya penetapan tersebut, penyidik kejari seluma akan melakukan koordinasi ke kementerian dalam negeri (kemendagri).
ini diungkapkan oleh kepala kejari (kajari) seluma, wuriadi paramitha, sh mh melalui kasi pidana khusus (pidsus), ahmad gufroni, sh mh. 
disebutkannya, bahwa jaksa akan meminta pendapat ahli dari kemendagri dan ahli hukum pidana.
baca juga:rp 423,5 juta buat 8 parpol, penerima banpol tahap ii ta 2024
baca juga:kasus narkoba di mukomuko meningkat: disinyalir sumbar wilayah pemasok sabu dan ganja
untuk memastikan produk hukum dari pemkab seluma saat proses pembebasan lahan pada tahun anggaran 2009, 2010, dan 2011 tersebut sudah sesuai prosedur atau menyalahinya. 
terutama terkait detail proses keluarnya peraturan bupati (perbup) seluma mengenai pedoman pembebasan lahan.
"kita akan koordinasi ke ahli yang ada di kemendagri untuk memastikan tindakan yang dilakukan pemkab seluma pada masa tersebut sudah tepat atau tidak. sehingga kita tidak salah langkah dalam menetapkan arah kasus ini. yang jelas menurut kami perbuatan melawan hukum sudah ada, saat ini tinggal mencari berapa kepastian kerugian negaranya," papar kasi pidsus.
sebelumnya pada pekan lalu kejari seluma berturut-turut mengundang konsultan jasa penilai publik (kjpp) dan  kantor akuntan publik (kap) ke lokasi lahan pemerintah kabupaten (pemkab) seluma yang dilakukan pembebasan pada tahun 2009, 2010, dan 2011 lalu.
baca juga:kasus narkoba di mukomuko meningkat: disinyalir sumbar wilayah pemasok sabu dan ganja
baca juga:rejang lebong bidik 3 besar nasional penilaian ombudsman 2025
tujuan mengundang kap untuk mengaudit lahan yang telah dibebaskan, sehingga nantinya bisa ditentukan berapa kisaran kerugian negara (kn) yang terdapat didalam kasus ini.
sejauh ini kejari seluma menduga ada mark up dalam pembebasannya tersebut.
hasil dari olah data oleh kap akan disandingkan dengan hasil penghitungan dari kjpp yang sudah lebih dahulu turun ke lokasi.
untuk lokasi yang dilakukan penilaian dan pengolahan data mencakup titik yang beberapa diantaranya saat ini telah berdiri perkantoran pemkab seluma diatasnya, termasuk dinas perikanan, dinas kominfo, dinas sosial, dinas pupr, inspektorat seluma, kesbangpol, dinas lingkungan hidup, dinas perkimhub seluma dan beberapa dinas lainnya.
baca juga:desember ini diprediksi belum ada penetapan bupati terpilih 
baca juga: bawaslu bengkulu selatan siap hadapi sidang di mk, ini perkaranya
"untuk kjpp untuk memastikan nilai jual objek pajak (njop) lahan, sedangkan kap untuk mengolah atau audit data yang nantinya akan mengarah kepada jumlah kerugian negara," pungkas kasi pidsus.
adapun total pembebasan lahan dalam rentang 2009 hingga 20211 tersebut diketahui mencapai rp11 miliar, dengan rincian luas lahan pada tahun 2009 seluas 20 hektare, pada tahun 2010 seluas 18 hektare, dan terakhir tahun 2011 seluas 16 hektare.
untuk diketahui, kasus pembebasan lahan ini diusut setelah melakukan pendalaman terhadap kasus tukar guling lahan, diduga dua kasus ini masih erat berkaitan. sedangkan untuk kasus tukar guling lahan pada hari ini, kamis 14 november dilakukan sidang perdana di pengadilan negeri tipikor kelas ia bengkulu.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 22 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan