Lelang Mes Pemda Lebong di Bandung Batal Tahun Ini, PAD Tidak Tercapai Target

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: Fazlul Rahman |

Minggu , 22 Dec 2024 - 22:00

MES PEMDA : Kondisi Mes Pemda Lebong yang berada di Bandung, Provinsi Jawa Barat.--Dok/rb

KORANRB.ID – Mes Pemerintah Daerah (Pemda) Lebong, yang berada di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat direncanakan akan dilelang 2024 ini.

Dalam perjalanan Mes Pemda Lebong di Bandung itu batal dilelang tahun ini. Karena masih ada beberapa persyaratan belum terpenuhi untuk melelang mes Pemda itu.

“Dengan sisah waktu tinggal beberapa hari lagi ini, bisa kita pastikan Mes Pemda di Bandung itu batal dilelang tahun ini,” ujar Kepala Bidang Pendapatan, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Lebong, Munginsidi, S.Sos, Minggu, 22 Desember 2024.

Akibat mess pemda batal dilelang tahun ini, menjadi salah satu faktor Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak mencapai target. Karena, mess pemda dimasukan dalam PAD sektor pendapatan lain-lain di tahun ini.

Penerimaan PAD lain-lain yang sah hanya tercapai 23 persen, dari target Rp49 miliar, hanya terealisasi Rp11 miliar.

“Realisasi ini rendah, karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kita menargetkan ada penjualan mes kit yang di Bandung,” kata Mongin.

Kemudian, terang mongin, PAD sektor lain-lain ini juga ditargetkan dari Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Rp10,9 miliar. Namun, dalam perjalanan dan hasil audit BPK RI perwakilan Bengkulu, Kabupaten Lebong hanya mendapatkan TGR di Rp5,9 miliar.

“Ini (TGR, red) sudah terealisasi di Kasda Lebong, sehingga ini juga berpengaruh terhadap realisasi PAD di Kabupaten Lebong secara umum,” tuturnya.

Sementara itu, Kabid Aset BKD Lebong, Gundala, SE mengatakan, sebelumnya penerbitan 4 sertifikat tanah mess Pemda Lebong, sudah di proses oleh Badan Pertahankan Negara (BPN) Bandung, Provinsi Jawa Barat.

Pasalnya, 4 sertifikat tanah mess Pemda Lebong yang berada di Bandung, dikabarkan hilang. Karena, 4 sertifikat tanah itu hilang, membuat Pemda Lebong menjadi terhambat untuk melelang mess Pemda itu.

lelang mes pemda lebong di bandung batal tahun ini, pad tidak tercapai target                            koranrb.id – mes pemerintah daerah (pemda) lebong, yang berada di kota bandung, provinsi jawa barat direncanakan akan dilelang 2024 ini.
dalam perjalanan mes pemda lebong di bandung itu batal dilelang tahun ini. karena masih ada beberapa persyaratan belum terpenuhi untuk melelang mes pemda itu.
“dengan sisah waktu tinggal beberapa hari lagi ini, bisa kita pastikan mes pemda di bandung itu batal dilelang tahun ini,” ujar kepala bidang pendapatan, badan keuangan daerah (bkd) kabupaten lebong, munginsidi, s.sos, minggu, 22 desember 2024.
akibat mess pemda batal dilelang tahun ini, menjadi salah satu faktor pendapatan asli daerah (pad) tidak mencapai target. karena, mess pemda dimasukan dalam pad sektor pendapatan lain-lain di tahun ini.
baca juga:pemkab rejang lebong dan pmmi bengkulu lolaborasi wujudkan kabupaten inklusif
baca juga:libur nataru, pelayanan poli rsud mukomuko tutup, operasi tetap buka, begini sistem pelayanannya 
penerimaan pad lain-lain yang sah hanya tercapai 23 persen, dari target rp49 miliar, hanya terealisasi rp11 miliar. 
“realisasi ini rendah, karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kita menargetkan ada penjualan mes kit yang di bandung,” kata mongin. 
kemudian, terang mongin, pad sektor lain-lain ini juga ditargetkan dari tuntutan ganti rugi (tgr) rp10,9 miliar. namun, dalam perjalanan dan hasil audit bpk ri perwakilan bengkulu, kabupaten lebong hanya mendapatkan tgr di rp5,9 miliar.
“ini (tgr, red) sudah terealisasi di kasda lebong, sehingga ini juga berpengaruh terhadap realisasi pad di kabupaten lebong secara umum,” tuturnya. 
sementara itu, kabid aset bkd lebong, gundala, se mengatakan, sebelumnya penerbitan 4 sertifikat tanah mess pemda lebong, sudah di proses oleh badan pertahankan negara (bpn) bandung, provinsi jawa barat.
pasalnya, 4 sertifikat tanah mess pemda lebong yang berada di bandung, dikabarkan hilang. karena, 4 sertifikat tanah itu hilang, membuat pemda lebong menjadi terhambat untuk melelang mess pemda itu. 
baca juga:hari ini, nal dan asn lebong kembali gelar aksi kedua
baca juga:211.438 warga telah rekam e-ktp, upaya jemput bola tetap dilanjutkan
"sekarang sertifikat itu sudah masih diproses di bpn," kata gundala. 
diterangkan, gundala, setelah sertifikat sudah diterbitkan. baru mes pemda lebong yang ada di bandung itu akan dilakukan proses balik nama. 
“setelah urusan sertifikat selesai, baru bisa kita masukan dalam proses lelang,” ucapnya. 
untuk diketahui, sejumlah persyaratan administrasi yang belum lengkap serta harus dilakukannya kajian untuk penilaian harga yang teknisnya harus melibatkan pihak ketiga.
dalam hal ini kantor penilai jasa publik (kjpp) setempat yang harus sesuai dengan lokasi aset yang hendak dilelang. termasuk penggunaan jasa kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (kpknl) bandung untuk pelaksanaan lelangnya.
sementara untuk nilai jualnya sendiri sesuai hasil penilaian yang dilakukan kjpp tahun 2023 berkisar rp14,3 miliar. 
namun tentunya harus dilakukan penilaian kembali di tahun 2024 ini karena bisa saja nilainya telah mengalami perubahan, bisa naik atau turun tergantung njop (nilai jual objek pajak) serta kondisi asetnya. 
baca juga:211.438 warga telah rekam e-ktp, upaya jemput bola tetap dilanjutkan
baca juga:kegiatan terancam tunda bayar bila dbh tak cair, bkd minta opd siapkan surat pengakuan hutang 
diketahui, aset mess pemkab lebong itu berupa 5 unit gedung yang dibangun di atas lahan seluas 1 hektare. 
seluruh aset, baik lahan maupun bangunan terpecah dalam 8 sertifikat kepemilihan. sementara 4 dari 8 sertifikat itu saat ini tidak dalam penguasaan pemkab lebog dengan dalih tercecer. pada 5 unit gedung itu terdapat 19 kamar. namun 15 kamar sudah dalam kondisi rusak berat. 
pembangunan mess pemda itu awalnya dimaksudkan sebagai tempat tinggal bagi warga lebong yang menempuh pendidikan tinggi di bandung. namun faktanya tidak ada warga lebong yang berminat menempatinya karena kondisinya yang tidak terawat. 
dilansir sebelumnya, sesuai ide bupati uang hasil penjualan aset tak bergerak itu akan digunakan untuk membangun rumah singgah di dekat rsud m yunus, kota bengkulu. fasilitasnya bisa dinikmati oleh masyarakat ketika ada keluarga yang menjalani pengobatan di kota bengkulu.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 23 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan