Waduh! 792 Unit Randis Pemkab Seluma Nunggak Pajak, Total Capai Rp991 Juta

Reporter: M.Zulkarnain Wijaya |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Minggu , 22 Dec 2024 - 22:06

RANDIS: UPTD PPD Samsat Kabupaten Seluma mencatat saat ini total 792 unit Kendaraan Dinas (Randis) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma menunggak pembayaran Pajak. Foto Kepala UPTD Samsat Seluma, Alam Nasrah--

SELUMA - UPTD PPD Samsat Kabupaten Seluma mencatat saat ini total 792 unit Kendaraan Dinas (Randis) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma menunggak pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Ini diungkapkan Kepala UPTD PPD (Samsat) Seluma, Alam Nasrah, M. Pd.

Adapun totalnya hampir mencapai miliaran, tepatnya Rp991.227.500.

Jumlah ini merupakan akumulasi dari 5 jenis kendaraan, yaitu penumpang, bus, barang, khusus dan roda dua.

"Bukan hanya sepeda motor ataupun mobil minibus, namun ada 5 jenis kendaraan dinas milik Pemkab Seluma. Jika dihitung totalnya sekitar Rp 991 juta. Untuk kendaraan mobil itu masuk dalam jenis penumpang," ungkap Alam Nasrah.

Disampaikan Alam Nasrah, rincian dari 792 unit tersebut yakni penumpang 60 unit dengan nominal Rp208 juta, bus 4 unit dengan nominal Rp28 juta, barang 106 unit dengan nominal Rp443 juta, khusus 0 unit dengan nominal Rp0, dan roda dua 622 unit dengan nominal Rp310 juta.

"Jadi dari 792 unit tersebut, terbanyak ada pada sepeda motor dengan jumlah total 622 unit. Namun untuk tagihan pajak total terbesar Rp 443 juta," sampai Alam Nasrah.

Fakta uniknya, Alam Nasrah mengungkapkan sebanyak 792 unit tersebut bukan hanya menunggak selama 1 tahun, namun ada yang 2 hingga 3 tahun.

Bahkan ada yang sudah mati pajak platnya. Ini mengindikasikan minimnya rasa tanggungjawab oleh para instansi pemilik kendaraan untuk menunaikan niat sebagai wajib pajak.

Padahal dalam beberapa tahun terakhir, Bapenda Provinsi Bengkulu telah melaksanakan beberapa kali pemutihan pajak melalui Samsat di seluruh Kabupaten / Kota.

waduh! 792 unit randis pemkab seluma nunggak pajak, total capai rp991 juta                            seluma - uptd ppd samsat kabupaten seluma mencatat saat ini total 792 unit kendaraan dinas (randis) pemerintah kabupaten (pemkab) seluma menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor (pkb).
ini diungkapkan kepala uptd ppd (samsat) seluma, alam nasrah, m. pd.
adapun totalnya hampir mencapai miliaran, tepatnya rp991.227.500. 
jumlah ini merupakan akumulasi dari 5 jenis kendaraan, yaitu penumpang, bus, barang, khusus dan roda dua.
"bukan hanya sepeda motor ataupun mobil minibus, namun ada 5 jenis kendaraan dinas milik pemkab seluma. jika dihitung totalnya sekitar rp 991 juta. untuk kendaraan mobil itu masuk dalam jenis penumpang," ungkap alam nasrah.
baca juga:duh! lelang kendaraan dinas pemkab kepahiang banyak tidak laku
baca juga:paripurna pemberhentian dan pengangkatan bupati terpilih tunggu keputusan kpu 
disampaikan alam nasrah, rincian dari 792 unit tersebut yakni penumpang 60 unit dengan nominal rp208 juta, bus 4 unit dengan nominal rp28 juta, barang 106 unit dengan nominal rp443 juta, khusus 0 unit dengan nominal rp0, dan roda dua 622 unit dengan nominal rp310 juta.
"jadi dari 792 unit tersebut, terbanyak ada pada sepeda motor dengan jumlah total 622 unit. namun untuk tagihan pajak total terbesar rp 443 juta," sampai alam nasrah.
fakta uniknya, alam nasrah mengungkapkan sebanyak 792 unit tersebut bukan hanya menunggak selama 1 tahun, namun ada yang 2 hingga 3 tahun. 
bahkan ada yang sudah mati pajak platnya. ini mengindikasikan minimnya rasa tanggungjawab oleh para instansi pemilik kendaraan untuk menunaikan niat sebagai wajib pajak.
baca juga:dana banpol 2024 rampung disalurkan di mukomuko, 10 parpol dapat rp550 juta
baca juga:dugaan pungli, saber pungli bakal panggil pjs kades 
padahal dalam beberapa tahun terakhir, bapenda provinsi bengkulu telah melaksanakan beberapa kali pemutihan pajak melalui samsat di seluruh kabupaten / kota.
"ini terhitung hingga 19 desember saja dan kemungkinan masih bertambah. jumlah tersebut bukan hanya rekap 1 tahun, namun rekapan akumulasi dari tahun tahun sebelumnya," imbuh alam nasrah.
diungkapkan alam, saat ini uptd samsat pemkab seluma sudah menyurati pemkab seluma untuk dapat segera membayarkan pajak randis tersebut.
karena nantinya hasil dari pembayaran tersebut juga akan kembali masuk ke kas daerah (kasda) seluma melalui dana bagi hasil (dbh) dari pemerintah provinsi bengkulu.
baca juga:pemkab mukomuko gelar pasar murah, stabilkan harga bapok jelang nataru
baca juga:lelang mes pemda lebong di bandung batal tahun ini, pad tidak tercapai target
"diharapkan dengan disurati, maka bupati seluma dapat segera memerintahkan instansi terkait untuk dapat segera membayarkan pajaknya," jelas alam.
terkait randis yang tidak membayar lantaran dilelang, alam juga menambahkan bahwa meskipun dilelang sebaiknya dilakukan upaya balik nama, karena tunggakan pajak akan dihapus jika ada laporan balik nama ke pemilik baru.
"penunggakan ini sebenarnya cukup disayangkan, karena saat program pemutihan pajak tidak juga dimanfaatkan kesempatannya untuk melunasi pembayaran pajak yang bahkan hingga bertahun tahun belum dilunasi, ada yang dua tahun hingga lima tahun lamanya," pungkas alam. 
sekadar informasi, badan pendapatan daerah (bapenda) seluma mencatat realisasi capaian pendapatan asli daerah (pad) sektor pajak bumi bangunan (pbb) mencapai rp1,75 miliar, artinya saat ini tersisa rp50 juta dari target pajak sektor pbb tahun 2024 ini.
baca juga:pemkab rejang lebong dan pmmi bengkulu lolaborasi wujudkan kabupaten inklusif
baca juga:12 capaian inspektorat bengkulu utara, opd dan desa diingatkan soal pelaporan akhir tahun 
hal dibenarkan bapenda seluma, suparjoh. atas hal ini ia pun optimis capaian tersebut melebihi target.
"alhamdulillah untuk realisasi pad dari sektor pbb sampai oktober mencapai rp1,75 miliar. tentu ini akan bertambah dan kita optimis akhir tahun target rp1,8 miliar tercapai bahkan terlampaui,” sampai suparjo.
suparjoh mengungkapkan adapun faktor penghambat realisasi pad sektor pbb tercapai, yakni saat menagih pajak pbb di masyarakat ternyata ada yang mempunyai sertifikat ganda.
kemudian adanya perbedaan nama antara sertifikat tanah dan bangunan dengan nama wajib pajak di tagihan pbb, hal ini menyebabkan masyarakata tidak membayar.
dengan demikian, suparjoh berharap agar para camat, kades dan lurah yang merupakan ujung tombak dalam penagihan pbb. 
dapat memaksimalkan upaya penagihan kepada setiap wajib pajak di wilayah masing-masing. 
"keberhasilan pembayaran pbb tentu tidak lepas dari kerja keras camat dan kades/lurah, kami berharap agar masyarakat dapat membayar pbb tepat waktu," harap suparjoh.
dari 14 kecamatan yang ada di kabupaten seluma, ternyata dua kecamatan tertinggi realisasi pembayaran pbb yakni kecamatan talo dan kecamatan seluma.
masing masing yakni kecamatan talo 71 persen dan kecamatan seluma 56 persen.
sedangkan realisasi paling rendah ada di kecamatan seluma timur dengan jumlah persentasi 56 persen.
ditambahkan kabid pendataan dan pendaftaran bapenda seluma, rudi hartono, pada tahun ini bapenda seluma melakukan kenaikan tagihan pajak pbb. 
kenaikan dilakukan bervariatif, tergantung dari nilai jual objek pajak (njop). 
jika di bawah rp250 juta, kenaikannya sebesar 25 persen. 
jika njop rp250 juta hingga rp500 juta, kenaikannya sebesar 30 persen. 
dan jika njop-nya di atas rp1 miliar maka akan dikenakan kenaikan sekitar 40 persen.
“semakin tinggi nilai njop nya maka kita naikkan jumlah tagihan pajaknya. alasan kenaikan ini dilakukan yakni untuk mendongkrak pad. terlebih lagi saat ini di kabupaten seluma banyak pabrik pabrik dan gudang yang mulai berinvestasi,” papar rudi.
bagi masyarakat kabupaten seluma yang ingin membayar pbb, rudi mengatakan tidak perlu harus ke bank bengkulu untuk antre.
karena saat ini pemkab seluma, bank bengkulu dan retail modern seperti alfamart dan indomart sudah menjalin kerjasama untuk pembayaran pbb agar lebih mudah.
meskipun pembayarannya melalui retail modern, namun uangnya nanti masih akan masuk melalui rekening kas umum daerah (rkud) yang terintegrasi ke bank bengkulu.
“sudah kita jalin kerjasamanya ditahun ini, jadi warga dapat memiliki opsi lain untuk membayar pbb. terlebih lagi retail modern sudah tersebar banyak di kabupaten seluma,” papar rudi.
untuk diketahui, pbb adalah pajak yang dikenakan atas tanah dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. 
berikut adalah beberapa fungsi utama dari pbb:
pbb merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah. pajak ini membantu meningkatkan kas daerah yang digunakan untuk berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.
dana yang diperoleh dari pbb kerap dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya. 
hal ini penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 23 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan