OPD Diminta Cepat Realisasikan APBD TA 2025

KORANRB.ID - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu, diminta segera merealisasikan anggaran yang telah dialokasikan pada Tahun Anggaran (TA) 2025 mendatang.

Walaupun saat ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bengkulu TA 2025, masih dievaluasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI).

Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Drs. Sumardi, MM mengatakan, APBD Provinsi Bengkulu TA 2025, saat ini masih dalam tahap evaluasi Kemendagri RI.

“Nantinya setelah evaluasi selesai, jika ada perubahan, maka dibahas kembali di Forum Bandan Anggaran (Banggar) pada awal tahun depan,” sampai Sumardi, Minggu, 22 Desember 2024.

Sumardi juga mengatakan, bahwa sejak awal pihaknya mengingatkan dan meminta masing-masing OPD, untuk cekatan dalam merealisasikan alokasi anggaran pada tahun depan.

BACA JUGA:Proyek Penanganan Kemiskinan Ekstrem, Bukan Cuma Saluran Air, Rabat Beton dan Toilet Juga Diprotes Warga

BACA JUGA:Objek Wisata Harus Tampilkan Peta Rawan Bencana

“Caranya bisa dengan segera memulai proses lelang, terutama di bulan Januari dan Februari. Jangan menunggu terlalu lama, karena nantinya berpengaruh terhadap angka serapan anggaran serta percepatan pembangunan daerah,” terang Sumardi.

Lebih lanjut, Sumardi menerangkan, setelah APBD dievaluasi dan disahkan, tahapan untuk merealisasikan sudah harus segera dijalankan. Seperti memulai proses lelang dan lainnya. 

“Seiring dengan itu, anggaran bisa beredar di tengah-tengah masyarakat, yang juga mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Sumardi.

Sumardi menambahkan, fungsi APBD untuk mengatasi berbagai persoalan yang menjadi kendala di daerah, sekaligus memastikan perputaran anggaran berjalan cepat. 

“Ketika OPD cekatan dalam belanja, uang beredar di masyarakat meningkat. Jadi OPD tidak perlu menunggu ketetapan teknis, bisa terlalu lama,” kata Sumardi.

Sumardi mengemukakan, dengan penetapan Perda APBD TA 2025 yang berlaku mulai sejak 1 Januari 2025 hingga 31 Desember 2025, seharusnya proses lelang dan realisasi anggaran dapat segera dilakukan.

BACA JUGA:Hingga Desember, Realisasi Pajak Hotel Baru 90 Persen