Dewan Sidak Proyek Kemiskinan Ekstrem Rp5,1 Miliar, Kajari: Silakan Buat Laporan!

Reporter: Rusman Afrizal |

Editor: Ade Haryanto |

Senin , 23 Dec 2024 - 22:11

Bak penampungan terakhir, sebelum air bersih dialirkan ke masyarakat penerima--RUSMAN AFRIZAL/RB

dewan sidak proyek kemiskinan ekstrem rp5,1 miliar, kajari: silakan buat laporan!                            bintuhan, koranrb.id - proyek penanganan kemiskinan ekstrem (pke) di desa bukit makmur kecamatan muara sahung kabupaten kaur rp5,1 miliar yang di kelola oleh balai prasarana permukiman wilayah (bppw) bengkulu semakin menarik perhatian banyak pihak.
hari ini, selasa 23 desember 2024 wakil ketua ii  dprd kaur mardianto, s.a.p beserta anggota dprd kaur komisi ii ade afriliza putri, s.sos akan sidak ke lokasi proyek pke di desa bukit makmur tersebut.
tujuan utama sidak itu untuk melihat hasil pengerjaan proyek tersebut yang banyak dikeluhkan masyarakat di desa bukit makmur.
"besok kita akan langsung ke lokasi, dengan salah satu anggota dewan lainnya warga asli kecamatan muara sahung," kata mardianto senin, 23 desember 2024.
baca juga:ini 3 kasus korupsi diungkap aph sepanjang 2024 di kepahiang, 3 terpidana jalani vonis hakim
mardianto sebelumnya juga telah berkoordinasi dengan pihak pemerintah desa (pemdes) setempat meminta konfirmasi terkait dengan kegiatan tersebut. 
laporan dari pihak pemdes pun membenarkan bahwa banyak sekali rangkaian kegiatan proyek pke yang tidak sesuai.
tempat galian lobang peletakan pipa yang mulai ambles--ist/rb 
namun untuk memastikan keberadaannya, dirinya sendiri akan langsung melakukan pengecekan ke lokasi. memastikan apakah benar pembangunan yang dilakukan oleh pihak kontraktor tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat.
"kita tinjau tidak ada maksut atau tujuan pribadi, semuannya demi memastikan agar apa yang dibangun di kaur ini bisa bermanfaat bagi masyarakat," tegasnya.
baca juga:ketua dpd ri dan harian rb bangun sinergitas ciptakan percepatan pembangunan melalui pemberitaan positif
setelah melakukan peninjauan tersebut, barulah nanti dirinya memastikan langkah apa yang harus ditempuh terkait dengan kegiatan ini. 
setelah peninjauan kemungkinan besar pihak pengelola kegiatan baik itu kontraktor, bppw dan pihak yang terlibat lainnya akan dipanggil untuk duduk bersama melakukan pembahasan terkait dengan kegiatan tersebut.
"nanti akan kita panggil, kita buka semuanya. cari solusinya bagaimana caranya supaya proyek pke ini bukan hanya asal jadi tapi bermanfaat untuk masyarakat," jelasnya.
sementara itu kajari kaur pofrizal sh, mh, melalui kasi pidsus bobbi muhammad ali akbar sh, mh, mengajak kepada masyarakat yang merasa tidak puas dengan pembangunan yang dilakukan oleh bppw tersebut agar secepatnya bisa membuat laporan ke kejaksaan negeri (kejari) kaur.
baca juga:demo asn lebong dan nal, tpp dibayar setelah dbh cair, 25 anggota dprd lebong tidak di tempat
sehingga kejari kaur bisa masuk dan melihat seperti apa rab atau rangkaian kegiatan dari proyek tersebut.
"silahkan buat laporan, kalau sudah ada laporan nanti walaupun dalam masa pemeliharaan kita bisa minta atau melihat rab kegiatan tersebut," tegas bobbi.
bobbi juga belum bisa banyak memberikan steatment terkait dengan kegiatan ini, untuk itu kejari kaur memerlukan beberapa tahapan supaya nanti bisa benar-benar mulai melakukan pengumpulan data dan bahan keterangan (pulbaket).
apabila memang ada indikasi kerugian negara maka akan naik ketahapan penyelidikan, penyidikan lalu penetapan tersangka.
baca juga:posko terminal simpang nangka sediakan layanan 24 jam selama perayaan nataru
"karena belum melakukan pengecekan langsung, kita belum bisa steatment banyak.
setelah kita pelajari nanti maka ini akan kita tindak lanjuti," tukasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 24 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan