Demo Kantor Gubernur, Tuntut Tutup PLTU Teluk Sepang

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: Fazlul Rahman |

Senin , 23 Dec 2024 - 23:19

DEMO: Demo di depan Kantor Gubernur Bengkulu yang digelar Senin 23 Desember 2024 dengan tuntutan tutup PLTU Teluk Sepang. --WEST JER TOURINDO/RB

Fakta-fakta tersebut mendorong massa untuk mengajukan tuntutan tegas kepada Gubernur Bengkulu. Adapun tuntutan mereka meliputi penutupan PLTU Teluk Sepang, pemindahan jaringan SUTT dari pemukiman, pemberian rasa aman bagi warga, serta ganti rugi atas kerusakan elektronik.

Setelah memberikan tuntutan ke pihak Pemerintah Provinsi Bengkulu para massa aksi pergi sebeb dari pihak pemprov di minta menghadiran pihak Teluk Sepang namaun hal tersbut tidak bisa di kabulkan.

Akhirnya masa aksi dipimpin oleh Cimbio meninggalkan gedung Gubernur dan memberikan ultimatum tiga hari untuk memberikan kejelas jika tidak juga didampat maka masa akan turun kembali.

“Kita kasih waktu dari tanggal 23 hingga 27 Desember. Jika tidak ada kejelasan, kami akan kembali turun ke jalan,” tegas Cimbyo.

Namun, ia juga mengecam kurangnya kehadiran pemerintah di tengah masyarakat terdampak. “Tidak ada yang melindungi rakyat. Apa fungsinya pemerintah kalau tidak hadir di saat rakyat butuh,” ujar Cimbyo.

Sementara itu, Kabid Energi dan Ketenagalistrikan Dinas ESDM Provinsi Bengkulu, Rozani Andawari, menyebutkan bahwa pihaknya berupaya merespons tuntutan assa sesuai prosedur.

“Semua harus sesuai aturan. Tidak bisa semerta-merta,” jelasnya.

Rozani mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan PT TLB, yang mengaku telah membantu warga terkait dampak SUTT.

“Kami akan minta klarifikasi lebih lanjut dari PT TLB,” ujarnya.

Namun, Rozani juga menambahkan bahwa semua PLTU di Indonesia memiliki masa operasional terbatas.

“PLTU memiliki kontrak 25 tahun. Untuk PLTU Teluk Sepang, masa operasionalnya hingga 2038,” tutupnya.

demo kantor gubernur, tuntut tutup pltu teluk sepang                            bengkulu, koranrb. id – puluhan massa aksi yang tergabung dalam aliansi peduli masyarakat padang kuas kabupaten seluma, senin (23/12) pagi demo di kantor gubernur bengkulu.
mereka merasa terdampak dari saluran udara tegangan tinggi (sutt) pltu teluk sepang yang dirasakan oleh warga desa padang kuas, kabupaten seluma.
pada aksi damai ini massa yang hadir terdiri dari mahasiswa berbagai perguruan tinggi serta ibu-ibu dari desa padang kuas, mereka menyuarakan kekecewaan terhadap pemerintah yang dinilai abai terhadap penderitaan rakyat.
disampaikan koordinator lapangan aksi, cimbyo layas ketaren bahwa hari ini mereka hadir guna menyuarakan rasa sakit yang sudah hadir sejak tahun 2020 dan rasa sakit tersbut ingin di ceritakan warga pada pejabat negara yang ada di provinsi bengkulu.
baca juga:tahun depan bantuan badan hukum kub ada lagi, kelompok nelayan di mukomuko diminta ajukan proposal
baca juga:empat senjata api anggota polres bengkulu selatan ditarik, ini penyebabnya
meski masyarakat sudah membawa air dan cerita tentang kesaksitan mereka sejak 2020 ketika mereka terdampak langsung dari saluran udara tegangan tinggi (sutt) pltu teluk sepang yang mana mereka meras di rugikan ats hal tersebut namun hari ini pemerinta ada jasatnya tapi tidak ada fungsinya.
“pemerintah hari ini kemana. kenapa tidak hadir di tengah-tengah rakyat,” seru cimbyo layas ketaren, dalam orasinya.
massa membawa replika tower sutt yang dijatuhkan sebagai simbol perlawanan terhadap dampak buruk yang dialami warga. bahkan, beberapa demonstran melilitkan kabel listrik ke leher sebagai bentuk protes visual terhadap ancaman kesehatan yang mereka rasakan akibat radiasi listrik dari jaringan transmisi tersebut.
para massa aksi menuntut penyelsaian terhadap dampaknya yang  sangat dirasakan oleh warga. tercatat. 165 peralatan elektronik rusak.
empat orang warga tersengat listrik tegangan tinggi. total kerugian materi mencapai rp155.685.000. trauma terhadap petir sejak 2020.
masalah kesehatan, seperti sakit kepala dan nyeri sendi, sejak 2022. penurunan harga tanah di sekitar jaringan transmisi.
baca juga:hujan lebih 24 jam di mukomuko, 3 sungai ini dipantau bpbd
baca juga:targetkan rp 80 triliun untuk harbolnas, bina dan epic sale
fakta-fakta tersebut mendorong massa untuk mengajukan tuntutan tegas kepada gubernur bengkulu. adapun tuntutan mereka meliputi penutupan pltu teluk sepang, pemindahan jaringan sutt dari pemukiman, pemberian rasa aman bagi warga, serta ganti rugi atas kerusakan elektronik.
setelah memberikan tuntutan ke pihak pemerintah provinsi bengkulu para massa aksi pergi sebeb dari pihak pemprov di minta menghadiran pihak teluk sepang namaun hal tersbut tidak bisa di kabulkan.
akhirnya masa aksi dipimpin oleh cimbio meninggalkan gedung gubernur dan memberikan ultimatum tiga hari untuk memberikan kejelas jika tidak juga didampat maka masa akan turun kembali.
“kita kasih waktu dari tanggal 23 hingga 27 desember. jika tidak ada kejelasan, kami akan kembali turun ke jalan,” tegas cimbyo.
namun, ia juga mengecam kurangnya kehadiran pemerintah di tengah masyarakat terdampak.  “tidak ada yang melindungi rakyat.  apa fungsinya pemerintah kalau tidak hadir di saat rakyat butuh,” ujar cimbyo. 
baca juga:distan seluma bagikan 1,8 ton benih padi di air latak
baca juga:10 kasus narkoba ditangani polres seluma, paling banyak sabu
sementara itu, kabid energi dan ketenagalistrikan dinas esdm provinsi bengkulu, rozani andawari, menyebutkan bahwa pihaknya berupaya merespons tuntutan assa sesuai prosedur. 
“semua harus sesuai aturan. tidak bisa semerta-merta,” jelasnya.
rozani mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan pt tlb, yang mengaku telah membantu warga terkait dampak sutt. 
“kami akan minta klarifikasi lebih lanjut dari pt tlb,” ujarnya.
namun, rozani juga menambahkan bahwa semua pltu di indonesia memiliki masa operasional terbatas.
“pltu memiliki kontrak 25 tahun. untuk pltu teluk sepang, masa operasionalnya hingga 2038,” tutupnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 24 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan