Proyek BPPW Rp5,1 Miliar Selesai Tapi Tak Bisa Dinikmati Maksimal, Praktisi Hukum: Ini Ada yang Salah

Reporter: Rusman Afrizal |

Editor: Ade Haryanto |

Sabtu , 28 Dec 2024 - 22:20

SALURAN AIR: Bangunan bendungan intake proyek penanganan kemiskinan ekstren BPPW Bengkulu Rp5,1 miliar.--RUSMANAFRIZAL/RB

"Harus banyak yang digali, salah satunya adalah pemilihan PT RUJA ini menjadi pelaksana.

Harus dibuka lagi proses lelang yang lalu, dari berapa PT yang ikut lelang kenapa RUJA yang dipilih," jelas Sopian.

Sopian menjelaskan, ketika masa pemeliharaan proyek ini telah selesai maka masyarakat Kaur siapapun itu berhak membuat laporan mengenai kegiatan ini, jika memang hasilnya masih belum maksimal.

Sehingga Aparat Penegak Hukum (APH) yang ada di wilayah hukum Kaur bisa menindak kegiatan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sebab pagu anggaran untuk pengerjaan proyek tersebut tidaklah sedikit, sehingga harus benar-benar dikawal.

"Kalau sudah selesai pemeliharaan nanti dan pembangunan masih tidak ada perubahan belum bisa dinikmati.

Masyarakat berhak buat laporan ke APH, bukan sedikit pagu anggaran kegiatan ini," tegasnya.

Sopian mengharap, saat masa pemeliharaan ini ada titik temu antara pihak yang berkompeten dalam mencari titik penyelesaian masalah.

Karena pada intinya, yang diinginkan masyarakat adalah bagaimana nanti bangunan tersebut bisa berfungsi sebagaimana yang telah direncanakan.

Perihal upaya hukum, itu sebenarnya adalah langkah terakhir yang akan diambil.

"Proyek ini harus selesai, dan masyarakat penerima manfaat bisa menikmatinya," pungkasnya.

Sementara itu, kendati pipa yang bocor telah diperbaiki, namun tetap saja aliran air yang seharusnya bisa dinikmati oleh 59 Kelompok Penerima Manfaat (KPM) hingga saat ini belum mengalir secara maksimal.

proyek bppw rp5,1 miliar selesai tapi tak bisa dinikmati maksimal, praktisi hukum: ini ada yang salah                            bintuhan, koranrb.id – proyek pembangunan saluran air bersih, penanganan kemiskinan ekstrem (pke)   rp5,1 miliar dikelola oleh bppw bengkulu terus menjadi sorotan.
apalagi proyek yang dikerjakan oleh pt. riski utama jaya abadi (ruja) di desa bukit makmur kecamatan muara sahung tersebut, setelah selesai dibangun tidak bisa dinikmati dengan maksimal oleh masyarakat penerima manfaat.
selain masyarakat awam, ahli-ahli hukum juga ikut menyoroti proyek penanganan kemiskinan ekstrem bppw bengkulu tersebut.
salah seorang praktisi hukum yang juga sering memperhatikan berbagai kegiatan pembangunan di provinsi bengkulu, sopian saidi siregar, sh, m.kn saat dimintai tanggapan terkait dengan kegiatan ini mengatakan jika memang proyek tersebut tidak bisa digunakan padahal sudah selesai kontrak pembangunan tentu ada hal yang salah.
baca juga: anggaran banyak buat perjalanan dinas, kinerja disparpora kepahiang jadi sorotan
disampaikan pengacara kondang di provinsi bengkulu ini, ada banyak sekali yang harus diperhatikan, yang pertama adalah terkait dengan perencanaan kegiatan tersebut.
pemilihan desa bukit makmur sebagai tempat dibangunnya proyek tersebut pasti sudah melalui perencanaan yang panjang dan berbagai pertimbangan yang matang. 
artinya jika sampai bangunan tidak bisa dinikmati sudah pasti ada hal yang salah dari pihak pengelola kegiatan tersebut.
"tentu kalau yang namanya bangunan susah selesai di bangun tapi tidak bisa dimanfaatkan ada hal yang salah," ujarnya.
baca juga:setwan kepahiang bersih-bersih, pohon rawan tumbang dipangkas semua
selain perencanaan, kemudian kualitas dari bangunan proyek tersebut harus dipertanyakan. 
sebab bangunan dengan pagu yang begitu besar seharusnya, hasil pengerjaan yang di hasilkan bisa sesuai dengan apa yang menjadi tujuan awal.
kemudian, sopian berasumsi bahwa tidak menutup kemungkinan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut ada hal-hal lain yang tidak diketahui. 
misalnya dari pihak pelaksana atau pihak ketiga yang melaksanakan kegiatan bukanlah orang yang berkompeten sehingga bangunan yang dikerjakan tidak maksimal.
baca juga:pemkab rejang lebong akan rumahkan ribuan honorer pada 2025
"harus banyak yang digali, salah satunya adalah pemilihan pt ruja ini menjadi pelaksana.
harus dibuka lagi proses lelang yang lalu, dari berapa pt yang ikut lelang kenapa ruja yang dipilih," jelas sopian.
sopian menjelaskan, ketika masa pemeliharaan proyek ini telah selesai maka masyarakat kaur siapapun itu berhak membuat laporan mengenai kegiatan ini, jika memang hasilnya masih belum maksimal. 
sehingga aparat penegak hukum (aph) yang ada di wilayah hukum kaur bisa menindak kegiatan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku. 
baca juga:cara mudah membuat cireng yang enak dan gurih, bisa dari rumah 
sebab pagu anggaran untuk pengerjaan proyek tersebut tidaklah sedikit, sehingga harus benar-benar dikawal.
"kalau sudah selesai pemeliharaan nanti dan pembangunan masih tidak ada perubahan belum bisa dinikmati.
masyarakat berhak buat laporan ke aph, bukan sedikit pagu anggaran kegiatan ini," tegasnya.
sopian mengharap, saat masa pemeliharaan ini ada titik temu antara pihak yang berkompeten dalam mencari titik penyelesaian masalah. 
baca juga:cara pembuatan berbagai pudding coklat favorit di rumah bersama keluarga
karena pada intinya, yang diinginkan masyarakat adalah bagaimana nanti bangunan tersebut bisa berfungsi sebagaimana yang telah direncanakan. 
perihal upaya hukum, itu sebenarnya adalah langkah terakhir yang akan diambil.
"proyek ini harus selesai, dan masyarakat penerima manfaat bisa menikmatinya," pungkasnya. 
sementara itu, kendati pipa yang bocor telah diperbaiki, namun tetap saja aliran air yang seharusnya bisa dinikmati oleh 59 kelompok penerima manfaat (kpm) hingga saat ini belum mengalir secara maksimal.
baca juga:buruan dicoba! ini dia resep cara membuat crepes yang enak 
hal ini disampaikan langsung oleh kepala desa bukit makmur h. m. zari aziz.
"informasinya pihak kontraktor sudah pulang, perbaikan pipa di satu titik yang sempat viral kemaren, itu sudah selesai," ucap kades.
disampaikan kades, meskipun perbaikan pipa yang bocor tersebut telah selesai namun kenyataannya informasi yang ia dapatkan dari beberapa warga yang mendapat bantuan aliran air bersih tersebut, aliran air masih sama saja seperti sebelum adanya perbaikan.
belum semua warga bisa merasakan manfaatnya.
baca juga:ini 11 tanda kucing anda mengalami gangguan kesehatan, buruan cek sebelum menyesal 
bahkan untuk di wilayah rt 6, di kawasan paling ujung pipa air tersebut mengalir hanya satu jam saja.
sedangkan untuk beberapa rumah lainnya banyak yang bergantian untuk menghidupkan keran supaya tekanan air bisa sampai ke rumah lainnya.
"tekanan air masih sama, belum kencang.
warga masih bergantian menghidupkan air, kalau serentak semuanya, tekanan air ini tidak kuat," sampai kades.
baca juga:10 tips pdkt ampuh, dijamin bikin pasangan luluh
kades sangat yakin, selama pipa di bendungan intake tidak diubah ukurannya sama dengan pipa yang di bawah, maka tekanan air ke bawah tidak akan maksimal.
mengingat jarak titik awal bendungan hingga ke rumah-rumah warga penerima manfaat tersebut kurang lebih itu sekitar 2 kilometer dan banyak sekali tebing.
"kalau pipa awal tidak diganti, saya rasa ini tekanan air tidak akan kencang.
tapi kita lihat saja nanti, mungkin pihak pekerja lebih paham situasi di lapangan seperti apa," jelasnya. 
sementara itu tim humas bppw bengkulu, riduan ketika dikonfirmasi terkait perkembangan perbaikan yang bakal dilakukan untuk mengatasi keluhan masyarakat terhadap proyek saluran air bersih ini, rb tidak mendapatkan jawaban.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 29 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan