Dewan Kabupaten Kaur Minta Warga Penerima Manfaat Layangkan Surat Protes ke Kontraktor

dewan kabupaten kaur minta warga penerima manfaat layangkan surat protes ke kontraktor bintuhan, koranrb.id – wakil ketua ii dprd kabupaten kaur mengatakan, masyarakat penerima manfaat pembangunan saluran air bersih proyek penanganan kemiskinan ekstrem (pke) rp5,1 miliar bppw bengkulu melayangkan surat protes ke rekanan yakni  pt. riski utama jaya abadi (ruja). supaya hal-hal yang janggal dalam fisik proyek tersebut bisa segera diperbaiki, mumpung masih dalam masa pemeliharaan. sehingga warga desa bukit makmur kecamatan muara sahung kabupaten kaur bisa menikmati manfaat proyek itu secepatnya. hal ini disampaikan langsung oleh waka ii dprd kaur mardianto, s.ap. baca juga:jelang tahun baru, bapokting di lebong merangkak naik "selama masa pemeliharaan ini, silakan masyarakat penerima manfaat untuk menyampaikan protes kepada pihak kontraktor. supaya perbaikan bisa benar-benar dilakukan dengan baik sehingga bangunan tersebut bisa segera dimanfaatkan," kata mardianto. dirinya ingin, bangunan tersebut kedepan benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat penerima manfaat. kemudian terkait dengan petisi laporan ke aph mardianto mengungkapkan itu terlalu dini.  baca juga: sepanjang 2024, polres lebong terima 199 laporan, 52 kasus diselesaikan dengan rj sebab yang paling utama dalam duduk permasalahan ini bagaimana caranya agar bangunan benar-benar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat penerima manfaat. "sebagai masyarakat kaur, pada intinya yang kita inginkan dalam permasalahan ini adalah azas manfaat dari bangunan tersebut supaya benar-benar bisa dinikmati," terangnya. ditambahkan mardianto, seperti apapun nanti solusi kedepannya bangunan tersebut manfaatnya harus bisa dirasakan oleh masyarakat penerima manfaat.  sehingga dirinya sangat mengharapkan kepada pihak kontraktor, selama masa pemeliharaan ini perbaikan kerusakan bangunan dapat segera ditanggulangi sehingga kedepannya tidak ada lagi permasalahan ataupun protes dari masyarakat. baca juga:sepanjang 2024, 2.909 ton sampah masuk tpa lebong "mudah-mudahan perbaikan yang dilakukan oleh pihak kontraktor cepat selesai, dan bangunan ini bisa segera dimanfaatkan," tukasnya. terpisah, kepala desa bukit makmur h. m. zari aziz mengatakan sampai sekarang air masih macet, kendalanya mereka juga tidak tahu.  pihak kontraktor yang sebelumnya memperbaiki pipa bocor sekarang juga sudah tidak tampak lagi di lokasi. "masih macet, entah apa lagi kendalanya saya tidak tau," ujarnya. baca juga:pasca pilkada, 7 pejabat pemkab lebong ajukan pindah luar daerah dirinya juga mengaku sampai dengan saat ini pihak kontraktor selaku pelaksana kegiatan juga belum ada menghubungi dirinya mengenai perbaikan saluran air bersih yang masih macet. begitupun dengan pihak bppw, juga belum ada komunikasi langkah apa nanti yang akan diambil jika bangunan ini tidak bisa difungsikan. "pihak pengelola tidak ada komunikasi dengan saya, apakah akan ada perbaikan lagi atau seperti apa nanti. yang jelas sekarang air macet lagi," ujarnya. kades menegaskan, apabila nanti sampai masa pemeliharaan berakhir dan bangunan juga tidak bisa berfungsi dengan normal masyarakat tidak bisa menikmati, dirinya bersama semua warga penerima manfaat membuat petisi.  baca juga:kejar realisasi pajak daerah, pemkab kepahiang gandeng jaksa, ditagih langsung ke desa yakni ungkapan ketidak kepuasan dengan pembangunan saluran air bersih tersebut. "kalau tidak selesai juga nanti, insya allah kita akan buat petisi. atau laporan ke aph untuk mengusut kegiatan ini," tegasnya. sementara itu, pembangunan saluran air bersih proyek pke ini juga banyak disoroti oleh para pengamat hukum. setelah masa pemeliharaan nanti jika bangunan tidak bisa dimanfaatkan maka tanda tanya besar jika sampai aparat penegak hukum (aph) tidak masuk untuk mengusut kegiatan ini. seperti yang disampaikan oleh dosen fakultas hukum universitas bengkulu randy pradityo sh, mh, meskipun dirinya tidak terlalu paham dengan detail permasalahan kegiatan tersebut, namun apa yang muncul dari pemberitaan, pengakuan masyarakat, serta peninjauan yang dilakukan anggota dprd kaur, harusnya aph di wilayah tersebut sudah mendapatkan gambaran apa permasalahan yang sebenarnya terjadi di sana. baca juga:pemerintah kabupaten kepahiang alokasikan rp1,3 miliar dbh sawit 2025 hanya untuk infrastruktur sehingga nanti setelah masa pemeliharaan, harus dilakukan audit langsung yang melibatkan para ahli untuk menguji apakah pembangunan proyek yang menelan anggaran cukup fantastis ini sudah sesuai dengan spesifikasi atau adakah permasalahan lain di dalamnya. "jika selesai masa pemeliharaan tidak selesai juga pembangunan ini, maka harus ada langkah dari aph. saya rasa untuk saat ini aph juga sudah punya cukup bukti untuk masuk ke proyek ini," jelasnya.   

Tag

• # surat protes
• # layangkan protes
• # warga penerima manfaat
• # dewan kaur
• # dprd kabupaten kaur

Share

• 
• 
• 
• 
•