Dewan Kabupaten Kaur Minta Warga Penerima Manfaat Layangkan Surat Protes ke Kontraktor

BACA JUGA:Sepanjang 2024, 2.909 Ton Sampah Masuk TPA Lebong

"Mudah-mudahan perbaikan yang dilakukan oleh pihak kontraktor cepat selesai, dan bangunan ini bisa segera dimanfaatkan," tukasnya.

Terpisah, Kepala Desa Bukit Makmur H. M. Zari Aziz mengatakan sampai sekarang air masih macet, kendalanya mereka juga tidak tahu. 

Pihak kontraktor yang sebelumnya memperbaiki pipa bocor sekarang juga sudah tidak tampak lagi di lokasi.

"Masih macet, entah apa lagi kendalanya saya tidak tau," ujarnya.

BACA JUGA:Pasca Pilkada, 7 Pejabat Pemkab Lebong Ajukan Pindah Luar Daerah

Dirinya juga mengaku sampai dengan saat ini pihak kontraktor selaku pelaksana kegiatan juga belum ada menghubungi dirinya mengenai perbaikan saluran air bersih yang masih macet.

Begitupun dengan pihak BPPW, juga belum ada komunikasi langkah apa nanti yang akan diambil jika bangunan ini tidak bisa difungsikan.

"Pihak pengelola tidak ada komunikasi dengan saya, apakah akan ada perbaikan lagi atau seperti apa nanti. Yang jelas sekarang air macet lagi," ujarnya.

Kades menegaskan, apabila nanti sampai masa pemeliharaan berakhir dan bangunan juga tidak bisa berfungsi dengan normal masyarakat tidak bisa menikmati, dirinya bersama semua warga penerima manfaat membuat petisi. 

BACA JUGA:Kejar Realisasi Pajak Daerah, Pemkab Kepahiang Gandeng Jaksa, Ditagih Langsung ke Desa

Yakni ungkapan ketidak kepuasan dengan pembangunan saluran air bersih tersebut.

"Kalau tidak selesai juga nanti, insya Allah kita akan buat petisi. Atau laporan ke APH untuk mengusut kegiatan ini," tegasnya.

Sementara itu, pembangunan saluran air bersih Proyek PKE ini juga banyak disoroti oleh para pengamat hukum.

Setelah masa pemeliharaan nanti jika bangunan tidak bisa dimanfaatkan maka tanda tanya besar jika sampai Aparat Penegak Hukum (APH) tidak masuk untuk mengusut kegiatan ini.