Masalah Sampah Berserakan, Dewan Pesan Ini Kepada Pemkab Bengkulu selatan

KORANRB.ID - Permasalahan sampah di Kabupaten Bengkulu Selatan mendapat sorotan DPRD Bengkulu Selatan. Pihak dewan meminta pemerintah daerah tegas dalam penertiban sampah di masyarakat. 

Anggota Komisi I DPRD Bengkulu Selatan Edwien Alfha SH mengatakan, permasalahan sampah terjadi di setiap daerah kabupaten ataupun provinsi. Hanya saja pemerintah daerahnya bisa menanggulangi sampah dan daerah menjadi bersih. 

Berkaca dengan kota-kota besar dan maju, sampah buka suatu permasalahan rumit. Pemerintah daerahnya penuh inovasi dan masyarakat bisa diatur. 

"Bukan suatu tugas berat, yang penting pemerintah mau dan berinovasi. Bukan sekedar mempermaslahkan fakta di lapangan,," ujar Edwien.

BACA JUGA:Hearing Soal Proyek Tak Tuntas, Ini Dokumen yang Diminta Dewan Hingga Hearing Diskor

Wilayah Bengkulu Selatan menurut Edwien masih mudah diatur. Masyarakat Bengkulu Selatan tidak seburuk yang dikira di media sosial.

"Kami siap berkerjasama dengan OPD terkait bahas bersama, permasalahan lingkungan," kata Edwien.

Sebelumnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) mengeluhkan sampah di jalan Tebing Lubuk Manau Kecamatan Manna kembali dipenuhi oleh sampah liar.

Kepala DLHK Bengkulu Selatan, Ir.Haroni SP menegaskan pihaknya akan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku pembuang sampah liar. 

BACA JUGA:Meski Telah Diberi Sanksi, Satgas Saberpungli Pastikan Tetap Panggil Oknum PPPK RSUD Tais

“Kami akan bekerja sama dengan penegak perda dan pihak kepolisian untuk menindak pelaku sesuai Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku. Dalam aturan tersebut, ada sanksi berupa peringatan hingga pidana ringan bagi pelanggar,” kata Haroni.

Untuk mencegah terulangnya kejadian serupa, Haroni menyampaikan DLHK Bengkulu Selatan akan menempatkan petugas pengawas di lokasi rawan sampah liar, khususnya di Jalan Lintas Sumatera Lubuk Manau.

Selain itu, pengadaan armada khusus untuk mengangkut sampah liar juga direncanakan agar pembersihan dapat dilakukan lebih cepat dan teratur. 

"Mulai Januari kita akan lakukan pengawasan, untuk jumlah petugas pengawasnya nanti kita musyawarahkan dulu," sampainya.