“Bersih-bersih” di Setwan Kepahiang, Ketua DPRD Igor: InsyaAllah Berjalan

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Riky Dwiputra |

Kamis , 02 Jan 2025 - 22:25

Gedung DPRD Kepahiang. Bersih-bersih dilakukan Setwan Kepahiang --Heru/RB

Terkait dengan pembayaran TGR dari semua pejabat baik anggota DPRD maupun ASN dilingkungan DPRD Kabupaten Kepahiang.

Khususnya pada alokasi tahun 2021 hingga 2023, Nanda menegaskan belum ada pihak-pihak terkait yang melakukan pelunasan.

Untuk itu, penyidik terus bekerja mendalami keterangan para saksi. Guna mengungkap aliran dana secara jelas sampai dapat menetapkan para tersangka dalam perkara dugaan korupsi di gedung wakil rakyat tersebut.

Sebagai gambaran, dari catatan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Kepahiang, pengembalian Tuntutan Ganti Rugi (TGR) di sekretariat DPRD (Setwan) Kepahiang sejauh ini baru mencapai Rp755.129.590. Dari nilai tersebut, pengembalian TGR yang dilakukan di Setwan masih terbilang kecil.

Informasi diperoleh, nilai temuan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI di lingkungan Setwan Kepahiang nilainya menembus angka Rp11,4 miliar.

Kejari Kepahiang sendiri, telah meningkatkan status penyidikan (Dik) sejak awal Desember 2024 dengan berpegang BPK di Setwan Tahun Anggaran (TA) 2021-2023.

“bersih-bersih” di setwan kepahiang, ketua dprd igor: insyaallah berjalan                            koranrb.id – “bersih-bersih” tengah berjalan di lingkungan sekretariat dprd (setwan) kabupaten kepahiang.
sempat tersendat, proses peralihan jabatan sekretaris dprd dengan penunjukkan pelaksana tugas (plt) sekretaris dprd kabupaten kepahiang, dendi, s.sos., mm bisa berjalan lancar. 
ketua dprd kabupaten kepahiang igor gregory deyefiandro saat diwawancarai, kamis 2 januari 2024 memastikan proses peralihan jabatan sekwan ke plt tak menjadi persoalan.
roda pemerintahan di setwan lanjutnya, secara perlahan mulai berjalan dengan baik pasca telah ditetapkannya plt. sekwan. 
baca juga:rambah hutan jadi kebun kelapa sawit di mukomuko adalah kejahatan luar biasa
baca juga:pemkab siapkan penyambutan bupati dan wabup lebong terpilih
"setelah ditunjuk plt sekwan, memang sempat ada hambatan. alhamdulillah, serah terima telah tuntas termasuk serah terima spesimennya juga telah selesai. tak ada lagi kendala sekarang," terang igor. 
seiring dengan penunjukan plt sekwan, penertiban administrasi akan dilakukan bersama kalangan asn di lingkungan setwan. 
"administrasi kita tertibkan, kita lakukan sama-sama dengan kawan-kawan sekretariatan," tambah igor. 
diakui, penunjukkan plt. sekwan kepahiang dilakukan lantaran banyak pekerjaan di jajaran kesekretariatan dewan tak berjalan maksimal.
baca juga:ketua dprd: ini tahun revolisioner, hut ke-21 kabupaten kepahiang
baca juga:tahun ini, lebong hanya terima dak pendidikan rp 9 miliar
disinggung mengenai persoalan hukum yang tengah mendera lingkungan setwan kepahiang, dirinya menunggu sampai ada kepastian hukum keluar. 
"selama ini kan, ada hambatan karena komunikasi susah dibangun, karena banyak pihak-pihak yang menghilang dan menghindar. dalam proses transisi saat ini, kita tetap menunggu adanya kepastian hukum terkait persoalan hukum di sekretariat dprd yang sedang berjalan saat ini," kata igor. 
ia berharap, ke depan setwan kepahiang berjalan dengan baik hingga tak menemui persoalan hukum.
"batasi mana yang jadi punya kita. jangan sampai kawan-kawan di lembaga dprd terjerumus semua. jangan sampai lagi ada masalah," tambah igor, 
baca juga:17 desa di rejang lebong raih dana desa fantastis lebih dari rp 1 miliar
baca juga:jangan tambah libur, 6 januari sudah masuk sekolah
dikonfirmasi terpisah, plt. sekwan dendi menyampaikan akan melaksanakan amanah yang telah diberikan atasan. langkah awal, dirinya telah membangun komunikasi dengan kalangan anggota dprd kepahiang dan staf.
"kita jalani secara perlahan, untuk tahap awal ini komunikasi yang tengah kita bangun," ujar dendi.  
telah tertuang dalam surat perintah pelaksana tugas nomor 800.1.3.1/4384/bkdpsdm/bid.1/2024, bertandatangan langsung bupati kepahiang hidayatullah sjahid. masa kerja plt sekretaris dprd (sekwan) kabupaten kepahiang, hanya berlangsung untuk 3 bulan ke depan saja. terhitung, mulai senin 16 desember 2024 hingga 16 maret 2025. 
di sisi lain, upaya penyidikan dugaan korupsi di lingkungan setwan terus bergulir di pidsus kejari kepahiang.
baca juga:uji coba makan bergizi gratis butuh rp 37,5 miliar, anggaran selama satu tahun
baca juga:wow! berikut 5 jenis ikan makerel, paling banyak dikonsumsi manusia
dalam perkara ini, penyidik pidsus kejari kepahiang terus memburu uang negara dari perkara dugaan korupsi sekretariat dprd kabupaten kepahiang tahun 2021 - 2023.
sejauh ini, penyidik masih mengacu pada hasil laporan hasil pemeriksaan (lph) bpk ri perwakilan bengkulu dengan total temuan mencapai rp11,4 miliar.
artinya, bukan hanya asn di lingkungan dprd kabupaten kepahiang sajak yang mesti bertanggung jawab. sebab, dalam lhp bpk ri, semua anggota dprd kabupaten kepahiang periode 2019 - 2024, juga ada tgr di tahun 2021 sampai 2024.  
"untuk kerugian negara, sejauh ini kita masih mengacu pada lhp bpk. jadi, semua keterangan para saksi yang kita periksa masih dilakukan pendalaman," tegas kasi intelijen nanda handika sh. 
baca juga:reptil purba asia tenggara! berikut 5 fakta unik buaya siam, terancam punah
baca juga:breaking news: kebakaran rumah di seluma, pemilik rumah tewas, ini dugaan asal api
terkait dengan pembayaran tgr dari semua pejabat baik anggota dprd maupun asn dilingkungan dprd kabupaten kepahiang.
khususnya pada alokasi tahun 2021 hingga 2023, nanda menegaskan belum ada pihak-pihak terkait yang melakukan pelunasan. 
untuk itu, penyidik terus bekerja mendalami keterangan para saksi. guna mengungkap aliran dana secara jelas sampai dapat menetapkan para tersangka dalam perkara dugaan korupsi di gedung wakil rakyat tersebut. 
sebagai gambaran, dari catatan bidang perdata dan tata usaha negara (datun) kejari kepahiang, pengembalian tuntutan ganti rugi (tgr) di sekretariat dprd (setwan) kepahiang sejauh ini baru mencapai rp755.129.590. dari nilai tersebut, pengembalian tgr yang dilakukan di setwan masih terbilang kecil. 
informasi diperoleh, nilai temuan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara sesuai laporan hasil pemeriksaan (lhp) bpk ri di lingkungan setwan kepahiang nilainya menembus angka rp11,4 miliar.
kejari kepahiang sendiri, telah meningkatkan status penyidikan (dik) sejak awal desember 2024 dengan berpegang bpk di setwan tahun anggaran (ta) 2021-2023.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 3 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan