8 Terlapor Penyegelan Ruang Kerja Wabup Lebong Sudah Diperiksa, Ada Potensi Pemanggilan Saksi Lain

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Sabtu , 04 Jan 2025 - 23:56

PENYEGELAN: 8 Terlapor Penyegelan Ruang Kerja Wabup Sudah Diperiksa. FOTO: Kasat Reskrim Polres Lebong, AKP. Rabnus Supandri, S.Sos. FIKI/RB--

“Nanti saat gelar perkara baru kita bisa menentukan bagaimana kelanjutan kasus ini,” tutupnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum Wakil Bupati Lebong, Rio Cende Putra, SH mendesak Polres Lebong segera menetapkan tersangka kasus dugaan penyegelan ruang kerja Wakil Bupati Lebong oleh massa aksi dari Forum Penyelamat Birokrasi Lebong, 6 November 2024.

Dikatakan Rio, laporan atas dugaan penyegelan ruang kerja Wakil Bupati Lebong sudah dilayangkan pihaknya ke Polres Lebong, sejak 19 November 2024.

Namun, sampai saat ini pihak Polres Lebong belum juga menetapkan tersangka atas kasus tersebut.

“Laporan sudah kami layangkan, namun penetapan tersangka belum dilakukan. Kami harap Polres Lebong segera tetapkan tersangka,” kata Rio.

Terang Rio, dalam laporan yang disampaikan ke Polres Lebong pada 19 November 2024, ada delapan oknum massa aksi berstatus ASN Lebong yang dilaporkan ke Polres Lebong.

“Demi tercapainya tujuan supremasi hukum di negara Republik Indonesia, saya mengharapkan Polres Lebong segera menetapkan 8 terlapor sebagai tersangka,” pintanya.

Lanjutnya, dalam laporan yang disampaikan, sudah dilampirkan alat bukti yang bisa menjerat delapan orang terlpor.

“Sudah jelas mereka (8 terlpor, red) melakukan perbuatan melawan hukum,” tambahnya.

Untuk diketahui, Aksi penyegelan ruang kerja Wakil Bupati Lebong oleh oknum dari massa aksi Forum Penyelemat Birokrasi Lebong, 6 November 2024 lalu berbuntut panjang.

Dampak dari aksi penyegelan itu, Selasa, 19 November 2024 Plt Bupati Lebong, Drs. Fahrurrozi, M.Pd bersama Kuasa Hukumnya mendatangi Satreskrim Polres Lebong untuk melaporkan beberapa oknum dari massa aksi yang melakukan penyegelan.

Akibat penyegelan itu berdampak besar terhadap kinerja yang ada di Pemerintah Kabupaten Lebong.

Semenjak laporan itu dilayakan ke Polres Lebong, hingga saat ini belum diketahui siapa saja oknum massa aksi yang dilaporkan oleh Plt Bupati Lebong.

8 terlapor penyegelan ruang kerja wabup lebong sudah diperiksa, ada potensi pemanggilan saksi lain                            koranrb.id – delapan terlapor dugaan penyegelan ruang kerja wakil bupati (wabup) lebong, sudah memenuhi panggilan satreskrim polres lebong.
delapan terlapor, merupakan massa aksi dari forum penyelamat birokrasi lebong. pada aksi 6 november 2024, delapan orang yang diduga aparatur sipil negara (asn) di lingkungan pemkab lebong, melakukan penyegelan ruang kerja wabup.
delapan orang terlapor dalam kasus ini, di antaranya ms, ek, zu, bi, dp, en, er dan ik.
dalam pemanggilan yang dilakukan satreskrim polres lebong, ms sempat mangkir dari panggilan satreskrim polres lebong. 
baca juga:teridentifikasi, pelaku pembunuhan nenek dan cucu di kaur diburu polisi
baca juga:pemdes kota agung seluma timur belum kembalikan temuan kerugian negara rp320 juta
sehingga, penyelidikan kasus ini sedikit terhambat. baru-baru ini, ms akhirnya memenuhi panggilan satreskrim polres lebong dan sudah dimintai keterangan.
kapolres lebong, akbp. awilzan, s.i.k., mh, melalui kasat reskrim, akp. rabnus supandri, s.sos mengatakan, ms mendatangi satreskrim polres lebong pada 25 desember 2024 lalu.
saat tiba di satreskrim polres lebong, ms langsung diperkisa untuk dimintai keterangan.
“delapan terlapor sudah selesai kita periksa, ke depan tidak menutup kemungkinan ada saksi lain yang akan kita periksa,” kata rabnus, sabtu, 4 januari 2025.
baca juga:derby della madonnina di final supercopa italia: ac milan vs inter milan
baca juga:februari 2025 esdm mulai pendataan, ini penerima bantuan listrik gratis prioritas 2025 di provinsi bengkulu
rabnus menjelaskan, setelah selesai memeriksa terlapor dan saksi-saksi, satreskrim polres lebong akan melakukan gelar perkara untuk menetukan arah kasus ini.
dalam gelar perkara yang akan dilakukan, akan ditentukan arah kasus yang melibatkan 8 asn lebong ini, apakah akan naik ke penyidikan atau akan dihentikan karena tidak cukup bukti atau bukan tindak pidana.
“nanti saat gelar perkara baru kita bisa menentukan bagaimana kelanjutan kasus ini,” tutupnya.
sementara itu, kuasa hukum wakil bupati lebong, rio cende putra, sh mendesak polres lebong segera menetapkan tersangka kasus dugaan penyegelan ruang kerja wakil bupati lebong oleh massa aksi dari forum penyelamat birokrasi lebong, 6 november 2024.
baca juga:penggunaan dana program sosial wajib terbuka! bi bengkulu harus transparan, ombudsman buka ruang pelaporan
baca juga:air terjun geluguran ulu manna menarik: pengunjung keluhkan banyak sampah 
dikatakan rio, laporan atas dugaan penyegelan ruang kerja wakil bupati lebong sudah dilayangkan pihaknya ke polres lebong, sejak 19 november 2024.
namun, sampai saat ini pihak polres lebong belum juga menetapkan tersangka atas kasus tersebut.
“laporan sudah kami layangkan, namun penetapan tersangka belum dilakukan. kami harap polres lebong segera tetapkan tersangka,” kata rio.
terang rio, dalam laporan yang disampaikan ke polres lebong pada 19 november 2024, ada delapan oknum massa aksi berstatus asn lebong yang dilaporkan ke polres lebong. 
“demi tercapainya tujuan supremasi hukum di negara republik indonesia, saya mengharapkan polres lebong segera menetapkan 8 terlapor sebagai tersangka,” pintanya.
lanjutnya, dalam laporan yang disampaikan, sudah dilampirkan alat bukti yang bisa menjerat delapan orang terlpor. 
“sudah jelas mereka (8 terlpor, red) melakukan perbuatan melawan hukum,” tambahnya.  
untuk diketahui, aksi penyegelan ruang kerja wakil bupati lebong oleh oknum dari massa aksi forum penyelemat birokrasi lebong, 6 november 2024 lalu berbuntut panjang.
dampak dari aksi penyegelan itu, selasa, 19 november 2024 plt bupati lebong, drs. fahrurrozi, m.pd bersama kuasa hukumnya mendatangi satreskrim polres lebong untuk melaporkan beberapa oknum dari massa aksi yang melakukan penyegelan. 
akibat penyegelan itu berdampak besar terhadap kinerja yang ada di pemerintah kabupaten lebong. 
semenjak laporan itu dilayakan ke polres lebong, hingga saat ini belum diketahui siapa saja oknum massa aksi yang dilaporkan oleh plt bupati lebong. 
pasalnya, setelah laporan itu masuk ke polres lebong, rb sempat mengkonfirmasi kuasa hukum drs. fahrurrozi, menanyakan siapa saja yang dilaporkan. 
namun, kuasa hukum pelapor belum mau mengungkap siapa saja yang masuk dalam list laporan tersebut.  
"yang jelas ada beberapa oknum massa aksi yang melakuk penyegelan itu yang kita laporkan," kata kuasa hukum fahrurrozi, rio cende maha putra, sh, beberapa waktu lalu. 
untuk diketahui, ribuan massa yang mengatasnamakan sebagai forum penyelamat birokrasi kabupaten lebong, melakukan demonstrasi di tiga lokasi berbeda, rabu, 6 november 2024.
massa demonstrasi, merupakan gabungan dari asn di lingkungan pemkab lebong, guru, tenaga harian lepas terdaftar (thlt) dan juga ada gabungan dari perangkat desa yang ada di kabupaten lebong.
demonstrasi dimulai pukul 9.00 wib di depan kantor bank bengkulu cabang muara aman, dengan menyampaikan empat point tuntutan.
kemudian, aksi dilanjutkan di depan kantor pemkab lebong dengan menyampaikan tiga point tuntutan. 
saat menggelar aksi di depan kantor pemkab lebong, masa aksi melakukan penyegelan ruang kerja plt bupati lebong.
penyegelan ini, merupakan bentuk kekecewaan masa aksi karena plt bupati tidak berada di tempat saat masa ingin menyampaikan tuntutan.  
selanjutnya, aks demonstrasi berlanjut didepan gedung dprd lebong dengan menyampaikan empat point aspirasi yang harus ditindak lanjuti oleh dprd lebong. 
salah satu tuntutan masa aksi kepada dprd lebong, meminta dprd lebong segera memanggil plt bupati lebong, drs. fahrurrozi, m.pd untuk dimintai keterangan mengenai kebijakan yang dikeluarkan selama menjabat sebagai plt bupati.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 5 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan