Penggunaan Dana Program Sosial Wajib Terbuka! BI Bengkulu Harus Transparan, Ombudsman Buka Ruang Pelaporan

Reporter: RENO DWI PRANOTO |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Sabtu , 04 Jan 2025 - 23:42

Dana PBSI: Penggunaan Dana Program Sosial Wajib Terbuka! BI Bengkulu Harus Transparan, Ombudsman Buka Ruang Pelaporan. FOTO: Plh Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bengkulu, Jaka Andhika, SH, CLA. RENO/RB--

KORANRB.ID – Penyaluran dana Program Sosial Bank Indonesia (PBSI) di Bengkulu menuai sorotan berbagai pihak.

Pasalnya, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bengkulu tidak bisa menyampaikan kemana saja PBSI di Bengkulu disalurkan.

Dana PBSI ini mulai mencuat pasca Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan korupsi dalam program tersebut.

Pengamat Hukum Universitas Bengkulu (Unib), Zico Junius Fernando, SH, MH menuturkan, dalam konteks hukum tata kelola keuangan negara, BI sebagai lembaga negara yang independen tetap terikat pada prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 yang mengatur bahwa pengelolaan keuangan negara harus diaudit secara independen oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Ketidakmampuan memberikan data terkait penyaluran PSBI berpotensi melanggar prinsip tersebut dan membuka ruang bagi spekulasi adanya ketidakwajaran dalam pengelolaan program sosial ini,” jelas Zico.

Lebih lanjut, Ia menjelaskan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) juga mengatur bahwa informasi yang berkaitan dengan penggunaan dana publik termasuk program sosial, merupakan informasi yang wajib tersedia secara terbuka.

Dalam UU KIP tersebut jelas badan publik diwajibkan untuk memberikan akses informasi kepada masyarakat, khususnya terkait program yang menggunakan dana publik atau melibatkan kepentingan masyarakat luas.

“Ketidakjelasan data ini dapat dianggap bertentangan dengan kewajiban hukum untuk membuka informasi tersebut kepada publik. Kecuali terdapat alasan hukum yang sah, seperti kerahasiaan data tertentu yang dilindungi oleh undang-undang,” terangnya.

Dari sudut pandang tata kelola yang baik alias good governance, ketidakjelasan ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai efektifitas mekanisme pengawasan internal dan eksternal dalam pelaksanaan PSBI.

penggunaan dana program sosial wajib terbuka! bi bengkulu harus transparan, ombudsman buka ruang pelaporan                            koranrb.id – penyaluran dana program sosial bank indonesia (pbsi) di bengkulu menuai sorotan berbagai pihak.
pasalnya, kantor perwakilan bank indonesia (bi) provinsi bengkulu tidak bisa menyampaikan kemana saja pbsi di bengkulu disalurkan.
dana pbsi ini mulai mencuat pasca komisi pemberantasan korupsi (kpk) mengusut dugaan korupsi dalam program tersebut.
pengamat hukum universitas bengkulu (unib), zico junius fernando, sh, mh menuturkan, dalam konteks hukum tata kelola keuangan negara, bi sebagai lembaga negara yang independen tetap terikat pada prinsip akuntabilitas dan transparansi.
baca juga:alur pelabuhan belum dikeruk, pengamat: ekonomi masyarakat terdampak
baca juga:proyek dinkes rp9 miliar, kondisi puskesmas penurunan belum siap, dewan beberkan kejanggalan
sebagaimana diamanatkan dalam pasal 23e ayat (1) uud 1945 yang mengatur bahwa pengelolaan keuangan negara harus diaudit secara independen oleh badan pemeriksa keuangan (bpk). 
“ketidakmampuan memberikan data terkait penyaluran psbi berpotensi melanggar prinsip tersebut dan membuka ruang bagi spekulasi adanya ketidakwajaran dalam pengelolaan program sosial ini,” jelas zico.
lebih lanjut, ia menjelaskan dalam undang-undang (uu) nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (uu kip) juga mengatur bahwa informasi yang berkaitan dengan penggunaan dana publik termasuk program sosial, merupakan informasi yang wajib tersedia secara terbuka.
dalam uu kip tersebut jelas badan publik diwajibkan untuk memberikan akses informasi kepada masyarakat, khususnya terkait program yang menggunakan dana publik atau melibatkan kepentingan masyarakat luas.
baca juga:perbarui usulan penurunan status pantai cemara indah, tanggapi permintaan kades penago baru
baca juga:pemkab pastikan tidak merekrut honorer baru di 2025, tetap anggarkan gaji rp9 miliar 
“ketidakjelasan data ini dapat dianggap bertentangan dengan kewajiban hukum untuk membuka informasi tersebut kepada publik. kecuali terdapat alasan hukum yang sah, seperti kerahasiaan data tertentu yang dilindungi oleh undang-undang,” terangnya.
dari sudut pandang tata kelola yang baik alias good governance, ketidakjelasan ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai efektifitas mekanisme pengawasan internal dan eksternal dalam pelaksanaan psbi. 
“program sosial seperti psbi seharusnya dilaksanakan dengan sistem pelaporan yang jelas, termasuk melibatkan audit reguler untuk memastikan dana digunakan secara tepat sasaran,” ungkapnya.
ketidakmampuan menyediakan data penyaluran dapat mengindikasikan kelemahan dalam manajemen internal bi atau bahkan kurangnya kesadaran akan pentingnya transparansi dalam membangun kepercayaan publik.
“jadi, penting bagi bi untuk segera memberikan klarifikasi secara komprehensif mengenai penyaluran dana psbi,” sebut junius.
baca juga:dibahas dewan, perubahan nama bappeda jadi bapperida kian dekat
baca juga:realisasi pbb-p2 di rejang lebong capai rp1,85 miliar
langkah tersebut dapat dilakukan dengan membuka data penyaluran secara rinci kepada publik melalui mekanisme yang sesuai, misalnya melalui laporan berkala atau kerja sama dengan auditor independen. 
selain itu bi perlu memperkuat mekanisme pengawasan internalnya untuk memastikan bahwa program-program sosial yang dilaksanakan tidak hanya berjalan sesuai aturan tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral kepada masyarakat. 
“dalam hal ini penguatan kerja sama dengan bpk sebagai lembaga auditor eksternal dan penegak hukum dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan akuntabilitas dan menghindari potensi pelanggaran hukum di masa depan,” sambungnya.
sementara, kantor perwakilan ombudsman ri bengkulu membuka ruang pelaporan atas ketidaktransparan data penyaluran pbsi di bengkulu ini.
plh kepala ombudsman ri perwakilan bengkulu, jaka andhika, sh, cla menyampaikan dalam hal ketidaktransparan bi bengkulu pada pbsi tersebut, ia akan mempelajari terlebih dahulu permasahalahannya.
“jika berkenan ada yang menyampaikan laporan ke kami,” sampainya.
ia menjelaskan bahwa prosedur awal, dimulai dengan adanya laporan dari masyarakat, sebab hal tersebut dilakukan guna memverifikasi pelapor dan dapat menggali lebih dalam atas permasalah yang terjadi.
“kita perlu keterangan dan data pendukung dari pelapor,” jelasnya.
ia membeberkan prosedur pelaporan sendiri dapat dilakukan dengan mendatangi langsung kantor ombudsman ri perwakilan bengkulu yang berada di jalan gedang kecamatan gading cempaka.
selain itu dapat juga melalui surat ataupun call center yakni (0736)5515839 untuk bisa menyampaikan laporannya atas apa yang terjadi.
diberitakan sebelumnya, saat rb mengonfirmasi kantor perwakilan bi provinsi bengkulu terkait realisasi dana pbsi di bengkulu dan disalurkan kemana saja, deputi kepala perwakilan bi bengkulu, dhita aditya nugraha tidak bisa menjabarkan hal tersebut.
ia mengatakan, tidak semua data dapat diberikan, karena data tersebut harus melalui mekanisme pengajuan melalui formulir karena harus melalui prosedur terlebih dahulu.
“jadi jumlahnya secara mendetail tidak bisa kita berikan,” katanya.
namun dana pbsi tersebut kata dhita, dilakukan secara tersusun dan terencana. yang di mana digiatkan untuk pemberdayaan masyarakat sosial serta ditujukan untuk perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di seluruh wilayah.
“program ini terpusat di bawah koordinasi departemen komunikasi bi seperti itu, termasuk juga di bengkulu ini,” jelas dhita.
ia menjelaskan, psbi memiliki 3 pilar yakni pemberdayaan ekonomi masyarakat, kepedulian sosial dan sumber daya manusia (sdm) unggul, yang dimana ketiganya menjadi patokan untuk menjalankan pbsi.
di tempat terpisah, dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) provinsi bengkulu menyoroti penyaluran psbi yang dinilai tidak transparan.
anggota dprd provinsi bengkulu edwar samsi, s.ip, mm menegaskan agar psbi yang dijalankan oleh bi perwakilan bengkulu tersebut dikemukakan ke publik supaya lebih transparan.
“jadi kita minta, psbi itu agar transparan, karena penting untuk menjaga kredibilitas bi perwakilan bengkulu itu sendiri,” tandasnya.
menurut edwar transparansi tersebut tentunya sangat berdampak baik, sebab dengan adanya pemberitahuan ataupun penyampaian terkait dengan psbi tersebut masyarakat luas dapat mengetahui hal tersebut, dan dapat memanfaatkan dana tersebut untuk kesejahteraan masyarakat.
“sehingga masyarakat bengkulu bisa memanfaatkan dana tersebut untuk kesejahteraan provinsi bengkulu,” ungkap edwar.
sementara ketua pusat kajian anti korupsi (puskaki) melyan sori menuturkan dalam hal penyaluran psbi tersebut tentunya diharapkan agar bi dapat membuka ruang informasi kepada masyarakat.
“harapan kita tentu psbi itu dapat terbuka kepada masyarakat, di mana program tersebut tentunya ditujukan untuk masyarakat itu sendiri,” terangnya.
kemudian bidang penerimaan laporan ombudsman republik indonesia perwakilan provinsi bengkulu, ekawati juni astuti, s.pd mengatakan akan menganilisis permasalahan berdasarkan regulasi, di mana jika terdapatnya korban dari ketidaktransparanan tersebut pihaknya membuka ruang untuk konsultasi dan pengaduan
“intinya kalau kami tetap harus menganalisis permasalahan berdasarkan regulasi. kalau memang ada korban ketidaktransparanannya boleh diarahkan untuk konsultasi atau pengaduan ke kami,” ungkapnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 5 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan