35 Desa di Mukomuko Belum Serahkan RKPD, Pengesahan APBDes 2025 Dipastikan Molor

Reporter: Firmansyah |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Minggu , 05 Jan 2025 - 21:45

MUSYAWARAH: Pemdes tengah melakukan pembahasan APBDes beberapa waktu yang lalu. FIRMANSYAH/RB--

35 desa di mukomuko belum serahkan rkpd, pengesahan apbdes 2025 dipastikan molor                            koranrb.id – meskipun telah diingatkan agar dalam penyusunan rencana kerja pemerintah (rkp) desa. 
untuk program kegiatan tahun 2025 agar tidak lamban, tampaknya imbauan tersebut kembali tidak membuat pemerintah desa (pemdes) bergerak cepat. 
pasalnya hingga 5 januari 2024, tercatat baru ada 113 dokumen rkpd desa yang diajukan ke bagian hukum sekdakab mukomuko untuk diverifikasi.
sehingga masih menyisahkan 35 desa, itupun jika hasil verifikasi tidak ada perbaikan.
baca juga:sudah gagal punya gedung, penyidikan belum rampung, saprin: kami bergantung ke kejari mukomuko
baca juga:perbup dana desa 2025 dipastikan terbit bulan ini, kunci keberhasilan pembangunan desa
‘’kami sudah berulang kali menyampaikan, agar pemdes dapat menyerahkan rkpd menjelang akhir tahun lalu. namun tampaknya masih juga ada pemdes yang lamban,” kata kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa (dpmd) mukomuko, ujang selamat s.pd.
ujang mengatakan, untuk total desa di mukomuko ada 148 desa, yang seluruhnya diharuskan menyerahkan rkpd tahun 2025, yang disusun pemdes melalui musyawarah.
sebelum memasuki tahapan penyusunan apbdes dan penetapan apbdes. jadi sudah dapat dipastikan 35 desa yang belum serahkan rkpd akan sangat lamban untuk melangkah ke apbdes.
baca juga:retribusi parkir akan dikelola pihak ketiga untuk tingkatkan pendapatan daerah
baca juga:193 cjh rejang lebong siap berangkat, 36 cjh belum selesai urus paspor
“dari 35 desa itu, informasi yang kami terima dari pihak kecamatan, bahkan masih terdapat desa yang sama sekali belum bergerak melakukan tahapan penyusunan rkpd 2025.
maka dari itu, sesuai skema waktu, saat ini bukan lagi masa penyusunan rkpdesa, akan tetapi sudah memasuki tahapan penyunan apbdes dan penetapan apbdes. mau gimana lagi rkpd aja belum selesai, apalagi perdes apbdesnya,” beber ujang.
seharusnya ditegaskan ujang, rkpd untuk penyelenggaraan program kerja dan anggaran tahun 2025 telah ditetapkan dengan peraturan desa (perdes) paling lambat pada september 2024 lalu. 
sesuai agenda pembahasan rkpd ini telah dimulai sejak juni hingga september 2024 lalu. 
baca juga:jadi momok petani nanas! berikut 5 fakta unik kumbang oriental
baca juga:bisa mengeluarkan bau tak sedap! berikut 5 fakta unik kumbang perisai bergaris
‘’rkp desa ini menjadi dasar penyusunan dan penetapan perdes apbdes. kalau 1 molor sudah pasti yang lain molor juga hingga nantinya pada saat menjalankan program,” sampainya.
lanjut ujang, ada beberapa persoalan yang dihadapkan desa dalam penyusunan rkpd sehingga menyebabkan terjadinya keterlambatan penyusunan. 
mulai dari penyusunan rancangan anggaran biaya (rab) yang digambarkan pada rkpd. 
serta kesulitan untuk melibatkan tenaga ahli, dan kurang maksimalnya fungsi pendamping desa.
‘’ini juga menjadi kendala bagi desa, dalam penyusunan rkp pada program pembangunan desa, juga mesti harus didampingi tenaga teknis dari opd. artinya, setiap pembangunan di tingkat desa juga melibatkan tim teknis bidang fisik di pemkab,” ujarnya. 
baca juga:2 cara pembutan kue lapis dengan cara mudah dan dijamin enak
baca juga:ingat ya! pekerja di kepahiang wajib terima umk terbaru 2025
tidak hanya itu, kendala lain yang dihadapkan berkaitan dengan ketersediaan sumber daya manusia (sdm) di tingkat desa.
harus diakui, penyusunan rkpd ini bagian dari tugas berat pemerintah desa.
karena tidak seluruh pemdes yang mengerti dan memiliki jenjang pendidikan yang tinggi.
‘’rkp desa ini patokan penyusunan apbdes, jadi tidak bisa main-main. harus detail, karena di situ juga ada kegiatan pengadaan barang dan jasa yang mesti harus lebih teliti, jangan sampai menimbulkan masalah dikemudian hari. sehingga banyak pemdes yang akan kesulitan dalam menyusunya,” ucapnya. 
dikatakan ujang, semestinya pemdes bisa berkoordinasi dengan dpmd atau pemerintah kecamatan, untuk mencari solusi persoalan yang dihadapkan dalam penyusunan rkpd. 
dengan demikian, kepada desa yang belum bergerak menyusun rkpd tahun 2025 dan durkp tahun 2026, dihimbau untuk melakukan percepatan penyusunan.
diharapkan pada januari 2025 ini semua desa telah menuntaskan rkpd dan melanjutkan penyusunan perdes apbdes. 
‘’tentunya kita ingatkan lagi agar pemdes yang belum bergerak, segera melakukan penyusunan rkpdesa sehingga bisa menuntaskan perdes apbdes,” tandasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 6 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan