Pejabat dan Mantan Pejabat Diduga Kuasai Sawit Ilegal di Hutan Mukomuko

Reporter: Firmansyah |

Editor: Riky Dwiputra |

Minggu , 05 Jan 2025 - 22:23

Hutan di Mukomuko telah disulap menjadi perkebunan kelapa sawit oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. --firmansyah/rb

pejabat dan mantan pejabat diduga kuasai sawit ilegal di hutan mukomuko                            koranrb.id - kasus perambahan hutan mukomuko menjadi perkebunan kelapa sawit ilegal sepertinya sangat sulit diungkap aparat penegak hukum.
selain tidak ada surat yang menyatakan pemilik lahan, juga banyak aktor besar yang menjadi pemodal dan pemilik perkebunan sawit di kawasan hutan tersebut. 
berdasarkan data terhimpun rb, mukomuko memiliki kawasan hutan produksi (hp), hutan produksi terbatas (hpt) dan hutan produksi konservasi (hpk).
untuk hp ada 3 dengan rincian hp air rami total luasan 5.068 ha, hp air teramang   4.780 ha, hp air dikit  2.260 ha.
baca juga:proyek rehab alur ddts: minimalisir banjir dan dukung program ketahanan pangan nasional 
baca juga:dbh belum disalur, bkd bengkulu tengah rekap utang tahun 2024
kemudian 3 hpt dengan rincian hpt air ipuh l 22.260 ha, dan hpt air ipuh ii 16.748 ha, hpt air manjunto  25.970 ha. 
terakhir ada 1 hpk air manjunto dengan luasan 2.891 ha.
adapun pejabat dan mantan pejabat yang diduga memiliki perkebunan sawit di kawasan hutan dengan luasan yang cukup fantastis di atas 50 ha.
bs miliki kebun di hp air rami. kemudian di hpt air ipuh l ada wh, ag, rhd dan rs. 
baca juga:pad retribusi tak tercapai, 6 item retribusi tak capai target
baca juga:selama proses pembangunan, pelayanan rsud bengkulu tengah tetap berjalan
beralih ke hpt air ipuh ll ada zhr, rsd, dan kr.
selanjutnya di hp air teramang ada wr, sdn, rs, dan nm.
kemudian di hpt air manjunto ada amh.
direktur eksekutif walhi bengkulu abdullah ibrahim ritonga menegaskan, merusak kawasan hutan adalah kejahatan lingkungan yang akan merugikan kehidupan masyarakat lokal, negara hingga dunia.
baca juga:anggarkan rp800 juta, pemda bengkulu utara targetkan dana bantuan berobat untuk minimal 500 pasien 
baca juga:jalankan program makan bergizi gratis, pemkab bengkulu tengah gandeng bumdes, 10 bumdes sudah terdaftar
regulasi yang disiapkan pemerintah terkait upaya pengamanan kawasan hutan agar tetap menjadi paru-paru dunia.
tidak akan mungkin bisa dikangkangi jika tidak ada pengawasan yang dilemahkan, atau keterlibatan langsung orang yang memegang kekuasaan dan mengerti regulasi.
“membuka kebun di kawasan hutan selain memiliki modal yang cukup besar tentu harus memiliki relasi dengan pemangku kepentingan, agar segalanya berjalan mulus. maka dari itu perkara ini akan susah untuk diungkap,”sampainya.
ditambahkan baim, jika melihat kasus perkebunan sawit ilegal ini tentu harus berpedoman pada salus populi suprema lex esto atau keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi.
baca juga:hari terakhir pendaftaran tes pppk tahap ii yang dilaksanakan pemda bengkulu utara 
baca juga:nasib honorer belum tes pppk tunggu keputusan kemenpanrb 
penyelenggara negara harus segera mengusut tuntas perkara ini.
sehingga tidak terjadi lagi pembukaan perkebunan sawit secara ilegal di kawasan hutan. 
selanjutnya pemerintah harus membuat analisis sosial masyarakat dengan adanya pembukaan kawasan hutan.
sehingga nantinya bentuk keterlanjuran pembukaan kawasan hutan ini bisa dibuat skema yang bisa menguntungkan masyarakat dan negara. bukan pemilik modal besar.
baca juga:19 unit motor pusling tersusun di aula dinkes seluma belum dibagikan, ini penyebabnya 
baca juga:cegah penyebaran pmk meluas, dinas pertanian terapkan zona merah di sukaraja seluma
“penanganan perkara ini, usut tuntas dulu siapa saja pemodal pemain pengerusakan hutan. kemudian untuk lahan yang sudah digarap mafia tadi, bisa dikembalikan kemasyarakat dengan program perhutanan sosial (ps) yang tengah digadang-gandangkan kementerian lhk,” bebernya.
dosen kehutanan universitas bengkulu hefri oktoyoki, s.hut, m.si mengatakan perubahan fungsi kawasan hutan secara ilegal menjadi kebun sawit di mukomuko merupakan ancaman serius terhadap keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat lokal yang terpinggirkan.
alih fungsi hutan ini tidak hanya mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati dan degradasi ekosistem, tetapi juga memengaruhi siklus hidrologi, meningkatkan risiko banjir, serta memperburuk krisis iklim melalui pelepasan emisi karbon akibat deforestasi.
“ini bukan tindakan main-main, sebab selain dilindungi undang-undang kawasan hutan merupakan paru-paru dunia yang harus dijaga dan tetap terjaga,”tegasnya.
tidak dapat dipungkiri disampaikan hefri, kawasan hutan disulap menjadi perkebunan sawit secara ilegal di hampir semua tempat tidak hanya di mukomuko, biasanya tidak terlepas dari keterlibatan pemilik modal yang memanfaatkan celah regulasi dan lemahnya pengawasan.
pemilik modal, dengan kekuatan finansial yang besar, sering kali menjadi aktor utama di balik praktik alih fungsi ini.
baik secara langsung maupun tidak langsung. dalam banyak kasus  seringkali mereka membiayai pembukaan lahan hutan secara illegal untuk perkebunan sawit.
tanpa mengindahkan aturan tata ruang dan persetujuan lingkungan.
praktik seperti inilah mengakibatkan pengabaian hak-hak masyarakat, komunitas lokal lainnya.
“maka dari itu perubahan fungsi kawasan harus segera diakhiri, apalagi secara illegal,”tandasnya.
sebelumnya, praktisi hukum bengkulu muslim chaniago sh, mh.
meminta aparat penegak hukum (aph) harus segera mengusut terlebih dahulu, untuk mengetahui bagaimana peristiwa pembukaan kawasan secara ilegal di kawasan hutan yang dilakukan secara terang-terangan bisa berlangsung aman.
sehingga dapat diketahui nantinya ada tidak keterlibatan penyelenggara negara dalam kasus tersebut. baik menerima grativikasi, uang suap atau yang lainya, mengarah ke tindak pindana korupsi.
“pertama adalah kasus ini harus di usut, karena tidak besar kemungkinan aktivitas ilegal ini  berjalan aman di mukomuko ada keterlibatan pemangku kepentingan, yang mengarah ke tindakan korupsi,”kata muslim.
muslim juga menegaskan, penanganan kejahatan kehutanan di mukomuko ini, tidak mesti ada delik aduan atau laporan. penegak hukum bisa langsung masuk menangani perkara tersebut, karena jelas ini merugikan negara.
namun sayangnya berkaitan dengan penindakan hukum terhadap kelompok-kelompok terstruktur biasanya akan sangat lemah dilakukan.
“kemungkinan keterlibatan banyak pihak serta adanya kerugian negara yang cukup fantastis dari kerusakan lingkungan yang disebabkan tentu bisa terjadi,”ujarnya.
diterangkan muslim, untuk perlindungan kawasan hutan negara telah menyiapkan undang-undang (uu) no 41 tahun 1999.
dimana untuk memperkuatnya, di buat lagi uu no 18 tahun 2013. yang memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengurus kawasan hutan.
maka dari itu pemerintah dengan segala kebijakannya mengeluarkan peraturan-peraturan untuk menjaga hutan. bahkan uu no 41  pasal 50 juga sangat jelas menyampaikan larangan-larangan berkegiatan di dalam kawasan hutan. mulai dari membakar, menebang, dimana semua poinnya ada didalam uu tersebut. 
“tentunya regulasi ini sangat terstruktur dan sakti, tapi semua lemah di mukomuko, maka dari meskipun ada keterlibatan pejabat dan mantan pejabat dalam kasus ini, kasus harus tetap diusut secara tuntas,” tandasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 6 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan