Jangan Diselesaikan Secara Kekeluargaan, UPTD PPPA: Pelaku Kejahatan Asusila Anak Mesti Dihukum

Reporter: Firmansyah |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Senin , 06 Jan 2025 - 22:58

DAMPINGI: Tim UPTD PPPA tengah berkomunikasi terhadap anak yang memerlukan pendekatan. IST/RB--

“Terkadang orang tua atau keluarga korban malu melaporkan anaknya atau orang dekatnya menjadi korban, padahal jika hal tersebut tidak dilakukan akan membahayakan anak-anak yang lain,” sampainya.

Vivi menyampaikan, kasus asusila tidak tepat diselesaikan dengan perdamaian keluarga.

Sebab kejahatan asusila terhadap anak merupakan kejahatan yang terbilang menyimpang.

Karena selain besar kemungkinan akan akan ada korban selanjutnya, trauma yang mendalam terhadap anak bisa membuat mental anak rusak hingga dewasa.

"Seperti pedofil, itu seperti penyakit. Kalau pelaku dibiarkan bisa banyak anak-anak yang menjadi korban," ujar Vivi.

Oleh sebab itu, Vivi berharap, jangan ada pihak yang mendorong kejahatan asusila terhadap anak diselesaikan perdamaian tanpa ada proses hukum.

Sebab selain membahayakan, tindakan tersebut juga dapat menggangu proses hukum.

"Kejahatan asusila terhadap anak harus disetop. Pelakunya mesti dihukum. Kalau tidak, berpotensi ada korban lain," tegas Vivi.

Kemudian, lanjut Vivi, kalau pihak keluarga korban asusila anak melapor, pihak UPTD PPPA bisa melakukan pendampingan atau konseling psikologi.

Kalau korban tidak ditangani, bisa berimbas terhadap prilaku menyimpang anak dikemudian hari. Bahkan bisa menjadi pelaku kejahatan asusila anak.

"Anak korban asusila harus didampingi. Jangan dibiarkan begitu saja," paparnya.

Dinas P2KBP3A, sambung Vivi, memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) 1 Psikolog untuk melakukan pendampingan.

Jika traumatik korban terbilang berat, dinas juga sudah menjalin kerjasama dengan Ikatan Psikologi Klinis (IPK) Indonesia Wilayah Bengkulu.

jangan diselesaikan secara kekeluargaan, uptd pppa: pelaku kejahatan asusila anak mesti dihukum                            koranrb.id – jumlah anak berhadapan dengan hukum (abh) di kabupaten mukomuko sepanjang 2024 tercatat sebanyak 13 orang.  
seluruhnya mendapatkan pendampingan dari uptd pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (pppa) dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempuan perlindungan anak (dp2kbp3a) kabupaten mukomuko.
pendampingan dilakukan agar tidak mengganggu mental anak, baik saat menjalani proses hukum saat menjadi korban ataupun tersangka. 
hal ini disampaikan kabid pppa dp2kbp3a mukomuko kabupaten mukomuko vivi nofriani sh. 
baca juga:2 pns indisipliner di mukomuko dalam satu tahun, terancam dipecat
baca juga:kasi datun kejari seluma dimutasi, ini sosok penggantinya
ia mengatakan, dari 13 anak berhadapan dengan hukum 12 merupakan korban, hanya 1 yang menjadi pelakunya. sebagain besar adalah kejahatan asusila terhadap anak. 
vivi juga menyampaikan di awal 2025 ini uptd ppa sudah mendampingi 1 kasus asusila yang korbanya juga anak-anak.
"tidak jarang kasus asusila pada anak di mukomuko, tidak tercium oleh proses hukum karena pihak keluarga milih berdamai, padahal hal tersebut merupakan tindakan yang berbahaya," beber vivi.
berkaitan perkara tersebut disampaikan vivi, uptd pppa juga mengimbau agar kasus asusila terhadap anak jangan didiamkan saja, atau memilih untuk berdamai.
baca juga:gauli bocah 10 tahun lebih 4 kali, kakek asal seluma terancam 15 tahun penjara
baca juga:kpu kaur jadwalkan penetapan paslon terpilih, ini tanggalnya 
pihak keluarga harus melaporkan ketika salah satu anggota keluarganya menjadi korban. 
serta jangan pernah takut untuk melapor ke pihak penegak hukum. pelaku asusila terhadap anak mesti diputus dengan cara dihukum agar dapat menimbulkan efek jera dan tidak ada korban berikutnya.
“terkadang orang tua atau keluarga korban malu melaporkan anaknya atau orang dekatnya menjadi korban, padahal jika hal tersebut tidak dilakukan akan membahayakan anak-anak yang lain,” sampainya.
vivi menyampaikan, kasus asusila tidak tepat diselesaikan dengan perdamaian keluarga. 
baca juga:9 januari, kpu lebong rapat pleno penetapan bupati dan wakil bupati terpilih 
baca juga:tidak menutup kemungkinan bakal ada tersangka baru dalam kasus pembunuhan nenek dan cucu di karang dapo
sebab kejahatan asusila terhadap anak merupakan kejahatan yang terbilang menyimpang. 
karena selain besar kemungkinan akan akan ada korban selanjutnya, trauma yang mendalam terhadap anak bisa membuat mental anak rusak hingga dewasa.
"seperti pedofil, itu seperti penyakit. kalau pelaku dibiarkan bisa banyak anak-anak yang menjadi korban," ujar vivi. 
oleh sebab itu, vivi berharap, jangan ada pihak yang mendorong kejahatan asusila terhadap anak diselesaikan perdamaian tanpa ada proses hukum. 
sebab selain membahayakan, tindakan tersebut juga dapat menggangu proses hukum. 
"kejahatan asusila terhadap anak harus disetop. pelakunya mesti dihukum. kalau tidak, berpotensi ada korban lain," tegas vivi. 
kemudian, lanjut vivi, kalau pihak keluarga korban asusila anak melapor, pihak uptd pppa bisa melakukan pendampingan atau konseling psikologi. 
kalau korban tidak ditangani, bisa berimbas terhadap prilaku menyimpang anak dikemudian hari. bahkan bisa menjadi pelaku kejahatan asusila anak. 
"anak korban asusila harus didampingi. jangan dibiarkan begitu saja," paparnya. 
dinas p2kbp3a, sambung vivi, memiliki sumber daya manusia (sdm) 1 psikolog untuk melakukan pendampingan. 
jika traumatik korban terbilang berat, dinas juga sudah menjalin kerjasama dengan ikatan psikologi klinis (ipk) indonesia wilayah bengkulu. 
"makanya penting kejahatan asusila terhadap anak dilaporkan. bukan saja soal menghukum pelaku. tapi juga demi kepentingan masa depan korban," tandasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 7 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan