Dewan Ngaku Baru Tahu Ada Program PSBI, Minta BI Perwakilan Bengkulu Transparan Salurkan CSR

Reporter: Abdilatul Fatwa |

Editor: Ade Haryanto |

Senin , 06 Jan 2025 - 23:31

JELASKAN: Waka II DPRD Provinsi Bengkulu, Sonti Bakara--ABDI/RB

“Ketidakmampuan memberikan data terkait penyaluran PSBI berpotensi melanggar prinsip tersebut dan membuka ruang bagi spekulasi adanya ketidakwajaran dalam pengelolaan program sosial ini,” jelas Zico.

Lebih lanjut, Ia menjelaskan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) juga mengatur bahwa informasi yang berkaitan dengan penggunaan dana publik termasuk program sosial, merupakan informasi yang wajib tersedia secara terbuka.

Dalam UU KIP tersebut jelas badan publik diwajibkan untuk memberikan akses informasi kepada masyarakat, khususnya terkait program yang menggunakan dana publik atau melibatkan kepentingan masyarakat luas.

“Ketidakjelasan data ini dapat dianggap bertentangan dengan kewajiban hukum untuk membuka informasi tersebut kepada publik.

Kecuali terdapat alasan hukum yang sah, seperti kerahasiaan data tertentu yang dilindungi oleh undang-undang,” terang Zico.

dewan ngaku baru tahu ada program psbi, minta bi perwakilan bengkulu transparan salurkan csr                            bengkulu, koranrb.id – wakil ketua (waka) ii dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) provinsi bengkulu sonti bakhara mengaku, baru mengetahui jika juga ada program sosial bank indonesia (psbi)  di bengkulu.
setelah psbi ini lagi ramai diperbincangkan lantaran program corporate social responsibility (csr) bi ini tengah diusut oleh komisi pemberantasan korupsi (kpk) ri.
dprd provinsi bengkulu meminta bi perwakilan bengkulu transparan untuk penyaluran dana psbi di provinsi bengkulu.
"kita meminta bi perwakilan bengkulu ini transparan terkait aliran dana psbi di provinsi bengkulu," tegas waka ii dprd provinsi bengkulu, sonti bakara pada rb.
baca juga:tugas pertama haryadi benahi kinerja pemprov, plt. gubernur: sekda posisi sentral
lebih lanjut, sonti menegaskan, bahwa dprd memiliki 3 fungsi utama. diantaranya, legislasi, penganggaran dan pengawasan.
"sesuai dengan poin pengawasan, apabila bi ini ada penyaluran program sosial itu maka kita minta transparan. siapa penerimanya, serta jangan ada yang ditutup-tutupi," ungkap sonti.
tidak hanya itu, sonti juga meminta mekanisme penyaluran psbi tersebut harus terbuka di provinsi bengkulu.
"dan tidak menyalahi bi melaporkan ini juga ke pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu dan ditembuskan ke dprd. karena kita baru tahu ada program ini," beber sonti.
baca juga:babinsa bantu poktan persiapan pompanisasi sawah, antisipasi masalah kekeringan
sonti mengatakan, hal itu sebagai upaya agar pihak terkait maupun lembaga tertinggi mengetahui program yang diluncurkan bi perwakilan bengkulu.
"ini agar kita juga tahu program yang baik," terang sonti.
diberitakan sebelumnya, pengamat hukum universitas bengkulu (unib), zico junius fernando, sh, mh menuturkan, dalam konteks hukum tata kelola keuangan negara, bi sebagai lembaga negara yang independen tetap terikat pada prinsip akuntabilitas dan transparansi.
sebagaimana diamanatkan dalam pasal 23e ayat (1) uud 1945 yang mengatur bahwa pengelolaan keuangan negara harus diaudit secara independen oleh badan pemeriksa keuangan (bpk). 
baca juga: kelanjutan program beasiswa perangkat desa tergantung gubernur baru
“ketidakmampuan memberikan data terkait penyaluran psbi berpotensi melanggar prinsip tersebut dan membuka ruang bagi spekulasi adanya ketidakwajaran dalam pengelolaan program sosial ini,” jelas zico.
lebih lanjut, ia menjelaskan dalam undang-undang (uu) nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (uu kip) juga mengatur bahwa informasi yang berkaitan dengan penggunaan dana publik termasuk program sosial, merupakan informasi yang wajib tersedia secara terbuka.
dalam uu kip tersebut jelas badan publik diwajibkan untuk memberikan akses informasi kepada masyarakat, khususnya terkait program yang menggunakan dana publik atau melibatkan kepentingan masyarakat luas.
“ketidakjelasan data ini dapat dianggap bertentangan dengan kewajiban hukum untuk membuka informasi tersebut kepada publik.
kecuali terdapat alasan hukum yang sah, seperti kerahasiaan data tertentu yang dilindungi oleh undang-undang,” terang zico.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 7 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan