Tidak Ditemukan Indikasi Pungli PTM, Pelapor: Terima Kasih Kinerja Polisi

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: Patris Muwardi |

Selasa , 07 Jan 2025 - 22:59

PTM : Polres Lebong belum menemukan indikasi terjadi Pungli di PTM Muara Aman--Foto: Fiki Susadi.Koranrb.id

Dedi juga menjelaskan, bahwa Marlin selaku orang yang mengambil pungutan Rp250 ribu kepada pedagang merupakan Bendahara Paguyuban. Sehingga, dirinya menilai sudah seharusnya Marlin yang mengambil pungutan itu.

Senada disampaikan, Pj. Sekda Lebong, Mahmud Siam, SP., M.Si menjelaskan, pungutan yang terjadi di PTM Muara Aman, bukan lah pungli.

Karena, sebelum pungutan Rp250 ribu diambil oleh Paguyuban Pedagang, sudah terlebih dahulu dibahas dalam rapat yang di hadiri seluruh stacholder terkiat, termasuk pihak pedagang yang diwakilkan oleh pengurus Paguyuban Pedagang.

“Pada dasarnya itu (Pungutan di PTM, red) waktu rapat semuanya dihadirkan, waktu sekda yang lama,” kata Mahmud Siam beberapa waktu lalu.

Dalam rapat itu disampaikan, bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong belum memiliki anggaran untuk membiayai operasional PTM Muara Aman, seperti biaya air, listrik, kebersihan dan keamanan.

Namun, pada saat itu masyarkat, terkhusus pedagang yang berjualan di PTM Muara Aman, sudah mendesak agar PTM itu segera dioperasikan.

Sehingga disepakati, selagi Pemkab belum mengangarkan biaya operasional di PTM Muara Aman, maka biaya operasional dikembalikan kepada masing-masing pedagang dengan membayar iuran.

Sebelum paguyuban memungut biaya operasional dari para pedagang di PTM Muara Aman sebagai biaya operasional, diminta menggelar rapat bersama pedagang, untuk menyepakati nominal iuran yang harus dibayar para pedagang setiap bulan

tidak ditemukan indikasi pungli ptm, pelapor: terima kasih kinerja polisi                              lebong,koranrb.id – satuan reserse kriminal (satreskrim) polres lebong belum menemukan indikasi pungutan liar (pungli) di pasar tradisional modern (ptm) muara aman.
seperti yang dilaporkan salah seorang pedagang di ptm muara aman, suratman melalui kuasa hukumnya, m. rulian frabio, sh, mh, pada senin 8 juli 2024.
dalam laporan itu, m. rulian frabio menyertakan kuitansi dari pedagang ptm muara aman, dengan nominal pembayaran rp250 ribu.
uang rp250 ribu ini yang dipersoalkan oleh para pedegang di ptm muara aman yang diduga sebgai dugaan tindak pungli. 
kapolres lebong, akbp. awilzan, sik, mh, melalui kasat reskrim, akp. rabnus supandri didampingi kanit tipikor, aipda. rangga askar mengatakan, hasil gelar perakara yang dilakukan tak ditemukan adanya indikasi pungli di ptm muara aman.
baca juga:4 bulan usai ekspose pertama, audit bokb belum juga tuntas 
baca juga:estimasi kn dugaan korupsi dd/add bungin mencapai rp300 juta 
lanjut rangga, hasil gelar perkara sudah disampaikan kepada terlapor melalui surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (sp2hp). 
“kami akan tetap menggali dan mencari lagi jika masih ada bukti-bukti (terhadap dugaan pungli di ptm muara aman, red),” ujarnya.
dalam penyelidikan yang dilakukan, terang rangga, pihaknya sudah memeriksa lebih kurang 16 orang saksi. meliputi saksi dari dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan ukm (disperindagkop ukm) lebong, terlpor dan para pedagang ptm muara aman.
“setelah kita memeriksa saksi, kita lakukan gelar perkara. hasilnya seperti itu (belum ditemukan indikasi pungli, red),” katanya.
kuasa hukum terlapor, m. rulian frabio, sh, mh menghargai semua kinerja yang dilakukan polres lebong untuk mengungkap laporan yang dilayangkan pihaknya. 
karena itu berterimakasih atas apa yang telah dilakukan polres lebong.  
“kami berterimakasih, kami hargai hasil kinerja polres lebong,” kata rulian, dikonfirmasi rb, selasa, 7 januari 2025. 
meski belum ditemukan indikasi pungli sesuai laporan yang disampaikan pihakya, ruliana tetap berpegang teguh dengan fakta yang didapatkan di lapangan.
fakta itu, berupa pungutan yang diambil oleh pengelola ptm muara aman, rp250 ribu. pungutan itu yang diambil tanpa ada regulasi yang pasti.
pasalnya, 2023 lalu ptm muara aman masih digratiskan oleh pemerintah. dengan syarat para pedagang diminta bekerjasam untuk membayar listrik, air, keamanan dan kebersihan di ptm muara aman. 
“namun memang di lapangan itu sebetulnya terjadi pungutan (rp250 ribu, red) yang tidak semestinya dipungut. katanya untuk membayar listrik, air dan uang kebersihan. bahkan kita sudah menyampaikan terbaru, bukti pembayaran pdam ternyata memang tidak ada bukti pembayaran pdam,” terangnya.
rulian mengaku, sampai saat ini belum ada langkah hukum selanjutnya yang akan diambil pihaknya. karena, berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan polres lebong akan dikoordinasikan terlebih dahulu kepada kliennya. 
“akan kita koordinasikan kepada klien kita dulu, seperti apa ke depannya,” ucapnya.
disampaikan rulian, keinginan para pedagang di ptm muara aman hanya satu, meminta agar pengelolaan ptm muara aman benar-benar sesuai regulasi.
untuk itu, ia meminta kepada pemkab lebong agar segera membuat regulasi terkait pengelolan ptm muara aman, agar tidak terjadi lagi kesimpang siuran terhadap retribusi yang dibayarkan para pedagang.
baca juga:hut kabupaten kepahiang: bando dan hidayatullah sepakat titip amanah kepemimpinan baru ke nata-hafizh
baca juga:peringatan hut kabupaten bengkulu utara diwacanakan digelar november
sehingga, pengelolaan ptm muara aman benar-benar berjalan dengan benar, dan dikelola secara transparan.
“pedagang itu cuma minta pengelolaannya itu sesuai atuaran, jangan carut marut seperti ini. iuaran yang dibayarkan itu harus jelas, jangan sampai pedagang sudah membayar iuran untuk fasilitas ptm ternyata disalahgunakan oleh oknum,” tutupnya. 
sebelumnya, ketua paguyuban pedagang lebong, dedi bahwardi mengatakan, bahwa pungutan rp250 ribu yang dilaporkan ke polres lebong merupakan biaya operasioal di pasar tradisional modern (ptm) muara aman.
dirinya mengaku, sebelum pungutan rp250 ribu itu di ambil ke para pedagang, sudah terlebih dahulu dirapatkan oleh pengurus paguyuban pedagang lebong sebagai perwakilan semua pedagang.
ia menepis, jika pungutan yang mereka lakukan merupakan pungli. pasalnya, sebelum dibahas di tingkat para pedagang, kegiatan pungutan itu sudah terlebih dahulu di bahas ditingkat pemerintah kabupaten (pemkab) lebong.
dedi juga menjelaskan, bahwa marlin selaku orang yang mengambil pungutan rp250 ribu kepada pedagang merupakan bendahara paguyuban. sehingga, dirinya menilai sudah seharusnya marlin yang mengambil pungutan itu.
senada disampaikan, pj. sekda lebong, mahmud siam, sp., m.si menjelaskan, pungutan yang terjadi di ptm muara aman, bukan lah pungli.
karena, sebelum pungutan rp250 ribu diambil oleh paguyuban pedagang, sudah terlebih dahulu dibahas dalam rapat yang di hadiri seluruh stacholder terkiat, termasuk pihak pedagang yang diwakilkan oleh pengurus paguyuban pedagang.
 “pada dasarnya itu (pungutan di ptm, red) waktu rapat semuanya dihadirkan, waktu sekda yang lama,” kata mahmud siam beberapa waktu lalu. 
baca juga:penyaluran beras gratis baru diputuskan untuk 2 bulan, januari dan februari 2025
baca juga:pajak kendaraan kembali turun, berlaku hingga 7 mei 2025
dalam rapat itu disampaikan, bahwa pemerintah kabupaten (pemkab) lebong belum memiliki anggaran untuk membiayai operasional ptm muara aman, seperti biaya air, listrik, kebersihan dan keamanan.
namun, pada saat itu masyarkat, terkhusus pedagang yang berjualan di ptm muara aman, sudah mendesak agar ptm itu segera dioperasikan. 
sehingga disepakati, selagi pemkab belum mengangarkan biaya operasional di ptm muara aman, maka biaya operasional dikembalikan kepada masing-masing pedagang dengan membayar iuran.
sebelum paguyuban memungut biaya operasional dari para pedagang di ptm muara aman sebagai biaya operasional, diminta menggelar rapat bersama pedagang, untuk menyepakati nominal iuran yang harus dibayar para pedagang setiap bulan

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 8 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan