Soal Kades Dusun Baru DPRD Seluma Minta Bupati Tegas

Reporter: M.Zulkarnain Wijaya |

Editor: Patris Muwardi |

Sabtu , 11 Jan 2025 - 00:03

Waka I DPRD Seluma, Samsul Aswajar--Foto: M. Zulkarnain.Koranrb.Id

Sementara itu Ketua BPD Dusun Baru, Hendri Jayadi mengatakan pengusulan pengaktifan kembali Kades Dusun Baru, Ibran bukan tanpa alasan. Bukan kepentingan pribadi.

Menurutnya usulan itu sesuai dengan regulasi, dimana masa penonaktifan Ibran selama 6 bulan telah berakhir sejak 27 November 2024 lalu.

Sampai saat ini SK pengaktifan kembali Ibran sebagai Kades Dusun Baru belum diterima.

Didalam SK pemberhentian sementara, ada 4 point utama yang menjadi pertimbangan untuk dilakukan pemberhentian permanen.

Antara lain, mengulangi perbuatan yang sama, melanggar kewajiban atau larangan sebagai kepala desa, melakukan penyalahgunaan keuangan desa, dan melakukan perbuatan melanggar hukum lainnya.

"BPD sudah sepakat mengusulkan kembali pengaktifan Ibran, ini sudah sesuai regulasi, karena SK pemberhentiannya sudah habis. Apalagi sejauh ini tidak ada ditemukan pelanggaran dari yang sudah ditetapkan," sampai Hendri Jayadi.

Sementara itu, Plt. Kades Dusun Baru, Hardi Yansah menyampaikan bahwa keputusan bisa dilihat dari respon atau permintaan masyarakat Desa Dusun Baru itu sendiri.

"Kami harapkan bapak Bupati melalui Pemkab Seluma dapat segera menuntaskan permasalahan ini agar roda pemerintahan di desa dapat kembali berjalan seperti dulu," sampai Hardi Yansah.

Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Seluma, Nopetri Elmanto, M. Si mengatakan bahwa hasil hearing ini akan disampaikan kepada Bupati Seluma sebagai bahan pertimbangan tambahan.

Karena sebelumnya, Dinas PMD juga sudah memberikan rekomendasi kepada Bupati Seluma untuk menyikapi permasalahan ini.

"Untuk keputusannya kita tinggal menunggu dari Bupati Seluma," singkat Nopetri.

Konflik di Desa Dusun Baru mencuat usai munculnya isu dugaan selingkuh Kades yang sempat viral di media sosial dan berujung pada audit investigasi oleh Inspektorat Seluma.

soal kades dusun baru  dprd seluma minta bupati tegas                            seluma,koranrb.id - kades dusun baru kecamatan ilir talo, ibran tampaknya berpeluang diaktifkan kembali. 
itu setelah dprd seluma melakukan hearing dengan pemkab seluma dan  pemerintah desa (pemdes) serta bpd dusun baru. 
dari hasil hearing, dprd seluma menegaskan bahwa bupati seluma selaku pimpinan pemerintah kabupaten (pemkab) harus tegas dalam mengambil  kebijakan.
disampaikan waka i dprd seluma, samsul aswajar, s. sos, pemantauan dewan selama ini, tidak ditemukan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan kades ibran. 
sehingga tidak ada alasan untuk tidak mengaktifkan kembali ibran sebagai kades dusun baru.
baca juga:rampungkan disertasi mengenai fungsi intelijen di daerah, asintel kejati bengkulu sandang gelar doktor
baca juga:tahun baru, harga tbs kelapa sawit belum juga naik 
kententuan syarat memberhentikan kades ada beberapa sebab. diantaranya kades mengundurkan diri, kades meninggal dunia, kades terlibat kasus pidana.
ditambahkan samsul, sejauh ini dirinya mendapat informasi dari polres seluma bahwa tidak ada laporam terkait perselingkuhan ibran. 
yang ada hanya laporan pencemaran nama baik yang disampaikan ibran itu sendiri.
"dari beberapa point untuk syarat memberhentikan kades, tidak satu pun ada yang dilakukan oleh ibran. termasuk bukti perselingkuhan, tidak ada. jadi bupati seluma harus tegas dalam mengambil kebijakakan. untuk apa diulur lagi jika memang tidak ada bukti pelanggaran,’’ tandas samsul.
ada kekhawatiran dprd seluma, bupati memecat seseorang yang belum tentu bersalah. itulah yang akan diantisipasi, sehingga nantinya tidak ada keputusan yang cacat, berimbas sk bupati seluma yang kembali digugat ke ptun dan kalah seperti beberapa kasus sebelumnya.
"sejauh ini usulan dari bpd dusun baru mengenai pengaktifan kembali, bukan usulan pemberhentian," pungkas samsul.
baca juga:penyaluran alkon 2024 tuntas, implan paling digemari
baca juga:9.187 hektare sawah irigasi manjunto, menyisakan 2.368 hektare, pemicunya karena ini
sementara itu ketua bpd dusun baru, hendri jayadi mengatakan pengusulan pengaktifan kembali kades dusun baru, ibran bukan tanpa alasan. bukan kepentingan pribadi.
menurutnya usulan itu sesuai dengan regulasi, dimana masa penonaktifan ibran selama 6 bulan telah berakhir sejak 27 november 2024 lalu.
sampai saat ini sk pengaktifan kembali ibran sebagai kades dusun baru belum diterima.
didalam sk pemberhentian sementara, ada 4 point utama yang menjadi pertimbangan untuk dilakukan pemberhentian permanen. 
antara lain, mengulangi perbuatan yang sama, melanggar kewajiban atau larangan sebagai kepala desa, melakukan penyalahgunaan keuangan desa, dan melakukan perbuatan melanggar hukum lainnya.
"bpd sudah sepakat mengusulkan kembali pengaktifan ibran, ini sudah sesuai regulasi, karena sk pemberhentiannya sudah habis. apalagi sejauh ini tidak ada ditemukan pelanggaran dari yang sudah ditetapkan," sampai hendri jayadi.
baca juga:amankan pleno penetapan bupati-wabup terpilih, polres seluma terjunkan 20 personel
baca juga:dijanjikan awal januari, sudah minggu kedua, sisa tpg 2024 belum juga cair, tpp desember juga belum beres
sementara itu, plt. kades dusun baru, hardi yansah menyampaikan bahwa keputusan bisa dilihat dari respon atau permintaan masyarakat desa dusun baru itu sendiri.
"kami harapkan bapak bupati melalui pemkab seluma dapat segera menuntaskan permasalahan ini agar roda pemerintahan di desa dapat kembali berjalan seperti dulu," sampai hardi yansah.
terpisah, kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (pmd) seluma, nopetri elmanto, m. si mengatakan bahwa hasil hearing ini akan disampaikan kepada bupati seluma sebagai bahan pertimbangan tambahan.
karena sebelumnya, dinas pmd juga sudah memberikan rekomendasi kepada bupati seluma untuk menyikapi permasalahan ini.
"untuk keputusannya kita tinggal menunggu dari bupati seluma," singkat nopetri.
konflik di desa dusun baru mencuat usai munculnya isu dugaan selingkuh kades yang sempat viral di media sosial dan berujung pada audit investigasi oleh inspektorat seluma.
kades juga diduga telah memecat guru ngaji, garim masjid, hingga 2 kader pembangunan manusia (kpm) di desa dusun baru kecamatan ilir talo. 
kades juga telah memberikan sp ii kepada perangkat desanya, yakni sekretaris desa, kaur keuangan dan kepala dusun (kadus) i dengan alasan yang dianggap perangkat desa kurang tepat dan cenderung memaksa.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 11 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan