9 Pabrik CPO Kangkangi Permentan, Tidak Ada Kebun Inti, Perusahaan Belum Ditindak

Reporter: Firmansyah |

Editor: Patris Muwardi |

Sabtu , 11 Jan 2025 - 23:23

TANPA KEBUN: PT. Karya Sawitindo Mas (KSM) salah satu pabrik kelapa sawit (PKS)/CPO yang tidak memiliki kebun inti--FOTO: Firmansyah.Koranrb.Id

Lanjutnya, maka dari itu adanya peraturan-peraturan, dan sistem yang terstruktur tidak akan berjalan ketika pihak-pihak terkait tidak menjalankan perannya serta bersinergi memperjuangkan hak masyarakat kecil.

Apa yang terjadi di Kabupaten Mukomuko PKS tidak memiliki kebun inti, tentu ada sistem yang perlu diperbaiki.

“Kalau semua tutup mata, wajar saja jika aturan tersebut mandul untuk dijalankan,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko, Iwan Cahaya Irawan SP membenarkan ada PKS yang beroperasi di Mukomuko namun tidak memiliki kebun inti.

Berkaitan dengan hal tersebut pabrik CPO yang tidak memiliki kebun ini, sudah pernah diberikan peringatan dan dilakukan koordinasi dengan bidang perizinan.

“Sudah pernah kita beri peringatan beberapa kali, terhadap pabrik ini (tak miliki kebun inti), namun tetap saja belum ada upaya dari Perusahaan lakukan perbaikan,’’ kata Iwan.

Iwan menjelaskan, dari 13 pabrik CPO yang beroperasi di Kabupaten Mukomuko, hanya 3 yang memiliki kebun inti.

Sedangkan 9 pabrik atau perusahaan (lengkapnya lihat grafis), jelas-jelas tidak terdata memiliki kebun inti. Hanya bergantung pembelian buah dari masyatakat.

“Sebenarnya untuk sanksi, wewenang Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu, bukan kami (Dinas Pertanian Kabupaten). Kami juga sudah pernah menyapaikan hal ini ke Pemprov Bengkulu namun tidak ada tinda lanjut,” demikian Iwan.

9 PKS atau Pabrik CPO Tak Miliki Kebun Inti

1. PT. Karya Sawitindo Mas (KSM)

9 pabrik cpo kangkangi  permentan, tidak ada kebun inti, perusahaan belum ditindak                            mukomuko,koranrb.id – tampaknya pemerintah kabupaten (pemkab) mukomuko belum juga terlihat akan mengambil langkah konkrit. 
berkaitan masih ditemukannya pabrik kelapa sawit (pks) atau pabrik crude palm oil (cpo) yang melanggar peraturan menteri pertanian (permentan) ri nomor 98 tahun 2013. 
dalam regulasi tersebut diatur pendirian pabrik kelapa sawit  harus memiliki sekurang-kurangnya 20 persen bahan baku dari kebun sendiri atau kebun inti. 
bila tidak memiliki perkebunan, harus membuat sistem kemitraan dari masyarakat. 
berkaitan hal tersebut, wily johan s.hut yang tergabung di aliansi petani sawit bengkulu menjelaskan, fenomena ini sudah terjadi dari beberapa tahun yang lalu di provinsi bengkulu, termasuk kabupaten mukomuko. 
padahal permentan ri no 98 tahun 2013 sampai saat ini masih digunakan belum dilakukan revisi. 
baca juga:isu bakal diundur, pemprov bengkulu tunggu jadwal pelantikan gubernur terpilih 
baca juga:penerima bansos berpeluang bertambah, pemerintah verifikiasi dtks dan p3ke 
sudah sangat jelas apa yang tertuang didalamnya harus dijalankan oleh seluruh jajaran pemerintah berkaitan dengan tugas dan peran masing.
“ini masih berlaku, tidak ada alasan permentan tersebut tidak dijalankan oleh intansi terkait. kita lihat, permentan no 98 tahun 2013 ini sakti, menjadi dasar perlindungan petani sawit dari monopoli harga yang dilakukan perusahaan. namun sayangnya semua dikangkangi,” tergasnya.
wily menyampaikan, berdasarkan regulasi, pks diwajibkan memiliki kebun inti agar bisa memenuhi 20 persen bahan baku pengolahan kelapa sawit menjadi cpo. 
dengan tujuan agar perusahaan dapat merasakan keadaan produksi diperkebunan. mulai dari biaya pupuk, obat-obatan, perawatan, pemanenan, dan pengangkutan. 
sehingga perusahaan juga akan merasakan bagaimana kondisi di perkebunan, baik tentang akomodasi dan keadaan hasil panen.
“bisa kita lihat ketika harga tbs sawit tinggi, produksi buah sawit sedang hancur. sebaliknya, ketika buah bagus harga sawit malah anjlok. kerugian dan keluhan petani yang seperti itu tidak akan dirasakan pks yang tidak memiliki kebun inti. karena orientasi mereka bagaimana beli buah dengan harga murah, dan jam produksi terpenuhi,” beber wily johan.
lanjutnya, maka dari itu adanya peraturan-peraturan, dan sistem yang terstruktur tidak akan berjalan ketika pihak-pihak terkait tidak menjalankan perannya serta bersinergi memperjuangkan hak masyarakat kecil.
apa yang terjadi di kabupaten mukomuko pks tidak memiliki kebun inti, tentu ada sistem yang perlu diperbaiki.
“kalau semua tutup mata, wajar saja jika aturan tersebut mandul untuk dijalankan,” pungkasnya.
baca juga:aman bertetangga dengan harimau! berikut 5 cara cerdas yang harus kamu lakukan
baca juga:bksda pasang 3 perangkap, harimau pemangsa warga menampakkan diri di kawasan danau lebar mukomuko
sementara itu, kepala bidang perkebunan dinas pertanian kabupaten mukomuko, iwan cahaya irawan sp membenarkan ada pks yang beroperasi di mukomuko namun tidak memiliki kebun inti. 
berkaitan dengan hal tersebut pabrik cpo yang tidak memiliki kebun ini, sudah pernah diberikan peringatan dan dilakukan koordinasi dengan bidang perizinan.
“sudah pernah kita beri peringatan beberapa kali, terhadap pabrik ini (tak miliki kebun inti), namun tetap saja belum ada upaya dari perusahaan lakukan perbaikan,’’ kata iwan.
iwan menjelaskan, dari 13 pabrik cpo yang beroperasi di kabupaten mukomuko, hanya 3 yang memiliki kebun inti.
sedangkan 9 pabrik atau perusahaan (lengkapnya lihat grafis), jelas-jelas tidak terdata memiliki kebun inti. hanya bergantung pembelian buah dari masyatakat. 
“sebenarnya untuk sanksi, wewenang dinas pertanian provinsi bengkulu, bukan kami (dinas pertanian kabupaten). kami juga sudah pernah menyapaikan hal ini ke pemprov bengkulu namun tidak ada tinda lanjut,” demikian iwan.
baca juga:tunjangan fungsional belum dibayar, bpkd minta pns lapor
baca juga:tidak lama lagi, nasib ribuan honorer pemprov bengkulu ditentukan
9 pks atau pabrik cpo tak miliki kebun inti
1. pt. karya sawitindo mas (ksm)
2. pt. mukomuko indah lestari (mmil)
3. pt. sentosa sejahtera sejati (sss)
4. pt. surya andalan priatama (sap).
5. pt. karya agro sawitindo (kas).
6. pt. usaha sawit mandiri (usm)
7. pt. bumi mentari karya (bmk).
8. pt. gajah sakti sawit (gss).
9. pt. muko panen raya mandiri (mpra)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 12 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan