Pemprov Masih 'Berutang' DBH ke Pemkab Seluma Empat Triwulan

Reporter: M.Zulkarnain Wijaya |

Editor: Patris Muwardi |

Sabtu , 11 Jan 2025 - 23:46

Kepala Bapenda Seluma, Suparjo--Foto: Dokumen.Koranrb.Id

Dua kebutuhan tersebut memang diprioritaskan untuk direview, sebelum akhirnya menyusul review kegiatan belanja modal lainnya.

Menurutnya, review atau proses penelaahan kesesuaian data dilaksanakan dengan mencocokan dan meneliti kesesuaian data dalam laporan realisasi penyerapan dana dengan dokumen lainnya, sebagai syarat pencairan anggaran yang telah melebihi tahun anggaran.

Untuk progres reviewnya, sejauh ini masih berlangsung sekitar 60 persen dari 42 OPD di lingkungan Pemkab Seluma, dan ditargetkan proses review secepatnya selesai.

"Sekarang kita masih mereview seluruh berkas dokumen laporan realisasi penyerapan dana dari setiap OPD dan 32 Desa, untuk persentasenya baru sekitar 60 persen," sampai Marah Halim.

Diketahui Pemkab Seluma tak mampu untuk mengakomodir seluruh pengajuan pembayaran tahun anggaran 2024 dari seluruh OPD di lingkungan Pemkab Seluma, baik itu pelaksanaan belanja barang dan jasa maupun belanja modal yang sudah dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 lalu. Seperti contohnya, pembayaran TPP PNS, makan dan minum, perjalanan dinas serta kegiatan lainnya

pemprov masih 'berutang' dbh ke pemkab seluma empat triwulan                            seluma,koranrb.id - pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu diketahui masih memiliki "utang" pembayaran dana bagi hasil (dbh) ke pemerintah kabupaten (pemkab) seluma.
bahkan dari kewajiban menyetor dbh sebanyak 4 triwulan, semuanya belum dilunaskan.
akibat dari terutangnya dbh ini, sejumlah pembayaran yang harusnya dilakukan oleh pemkab seluma ke organisasi perangkat daerah (opd) pada tahun 2024 lalu harus berutang.
disampaikan kepala badan pendapatan daerah (bapenda) seluma, suparjo, s.sos,  ia bersama stafnya sudah berulang kali melakukan jemput bola ke bapenda provinsi bengkulu.
sayangnya upaya menagih pencairan dbh itu, hasilnya tidak memuaskan. dana yang diharapkan belum tersedia di pemprov.
adapun rincian dbh yang belum dibayarkan, yakni untuk triwulan i dan ii belum dibayar penuh, sedangkan triwulan iii dan iv belum dibayarkan sama sekali. 
baca juga:terpilih jadi ketua umum bpw periode 2025-2029, roni desa: hipka jadi rumah pengusaha baru bengkulu
baca juga:target surplus beras, distan terkendala pembelian bibit
dbh tersebut berasal dari beberapa jenis, termasuk dbh pajak kendaraan bermotor (pkb). 
"sudah berulang kali kita ke sana (bependa provinsi), bahkan minggu ini saya sudah kembali menemui, namun dana yang diharapkan belum dapat dikucurkan,’’ sampai suparjo.
meskipun saat ini dbh belum masuk ke rekening kas umum daerah (rkud) pemkab seluma, namun inspektorat seluma telah melakukan review surat perintah membayar (spm) ke sejumlah opd.
ini sebagai syarat untuk mencairkan pembayaran utang di tahun anggaran 2024 lalu, seluruh dokumen pengajuan pembayaran yang sebelumnya berada di badan keuangan daerah (bkd) seluma, saat ini tengah direview oleh inspektorat seluma.
inspektur inspektorat kabupaten seluma, dr. marah halim s.p, m.p, m.si, m.ak, cgcae, qrmp, cgr membenarkan. 
mereka tengah disibukkan mekanisme pencairan 3 bulan tambahan penghasilan pegawai (tpp) dan alokasi dana desa (add) tambahan untuk 32 desa, serta belanja modal lainnya.
baca juga:tunjangan fungsional belum dibayar, bpkd minta pns lapor
baca juga:penerima bansos berpeluang bertambah, pemerintah verifikiasi dtks dan p3ke 
dua kebutuhan tersebut memang diprioritaskan untuk direview, sebelum akhirnya menyusul review kegiatan belanja modal lainnya.
menurutnya, review atau proses penelaahan kesesuaian data dilaksanakan dengan mencocokan dan meneliti kesesuaian data dalam laporan realisasi penyerapan dana dengan dokumen lainnya, sebagai syarat pencairan anggaran yang telah melebihi tahun anggaran.
untuk progres reviewnya, sejauh ini masih berlangsung sekitar 60 persen dari 42 opd di lingkungan pemkab seluma, dan ditargetkan proses review secepatnya selesai.
"sekarang kita masih mereview seluruh berkas dokumen laporan realisasi penyerapan dana dari setiap opd dan 32 desa, untuk persentasenya baru sekitar 60 persen," sampai marah halim.
diketahui pemkab seluma tak mampu untuk mengakomodir seluruh pengajuan pembayaran tahun anggaran 2024 dari seluruh opd di lingkungan pemkab seluma, baik itu pelaksanaan belanja barang dan jasa maupun belanja modal yang sudah dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 lalu. seperti contohnya, pembayaran tpp pns, makan dan minum, perjalanan dinas serta kegiatan lainnya

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 12 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan