Hari ini, Banggar Evaluasi APBD Provinsi Bengkulu 2025 Setelah Diisukan Diubah

Reporter: Abdilatul Fatwa |

Editor: Ade Haryanto |

Minggu , 12 Jan 2025 - 23:17

SIMBOLIS: Perwakilan Komisi DPRD Provinsi Bengkulu saat menyerahkan laporannya pada pimpinan, beberapa waktu lalu-- ABDI/RB

“Jadi tidak boleh pihak eksekutif saja,” terang Usin.

Sebelumnya, Kepala Bidang Anggaran BPKD Provinsi Bengkulu, MGS. Rizqi Al Fadli mengatakan, adapun hasil evaluasi APBD TA 2025, terdapat beberapa catatan Kemendagri yang harus ditindaklanjuti.

Diantaranya, sinkronisasi program pusat yakni Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penyediaan rumah. Walaupun untuk detail penganggaran yang bersumber dari APBD belum disusun.

Kemudian, merujuk Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perencanaan Penganggaran APBD 2025 dan Perubahan APBD tahun 2025 yang mengatur mekanisme pengusulan dari masyarakat.

BACA JUGA:Harimau Kehilangan

Mekanisme itu mencakup dua poin, pertama terkait usulan masyarakat disampaikan melalui musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang), usulan DPRD pokok pikiran (Pokir) disampaikan sebelum penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

“Kedua, usulan masyarakat harus terdokumentasi melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Selain itu, Kemendagri juga memberikan catatan berhubungan dengan rasionalisasi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD),” terang Rizqi.

hari ini, banggar evaluasi apbd provinsi bengkulu 2025 setelah diisukan diubah                            bengkulu, koranrb.id – badan anggaran (banggar) dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) provinsi bengkulu hari ini akan mengevaluasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) tahun anggaran (ta) 2025.
hal itu menyusul, terdapat isu perubahan alokasi anggaran, yang tidak lagi sesuai dengan hasil pembahasan sebelumnya. serta dilakukan secara sepihak.
diketahui, sebelumnya juga pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu telah menerima catatan apbd ta 2025 dari kementerian dalam negeri (kemendagri) republik indonesia (ri).
anggota banggar dprd provinsi bengkulu, usin abdisyah putra sembiring, sh mengatakan, jika ditemukan perubahan dalam apbd 2025, maka tim anggaran pemerintah daerah (tapd) diminta untuk menjelaskan dan menyisir ulang anggaran tersebut. 
baca juga:bpjs bengkulu pastikan pengobatan penyakit kronis tetap ditanggung
“kita berikan waktu bagi tapd apakah ada perubahan dan kami juga mempelajari hasil evaluasi serta rekomendasi kemendagri seperti apa. ini akan kita bahas senin (13 januari 2025, red),” sampai usin, minggu, 12 januari 2025.
lebih lanjut, usin mengatakan, apbd ta 2025 telah melewati tahapan panjang.
diantanya rencana kerja pemerintah daerah (rkpd), kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (kua-ppas), hingga pengesahan. 
“kategori program yang dicoret itu harus sepengetahuan dprd.
baca juga:5 staf setwan kaur diperiksa soal penyelidikan perjalan dinas
artinya, apapun program yang disahkan pada saat pembahasan tapd dan banggar, itulah apbd,” kata usin. 
usin juga menegaskan, jika apbd ada perubahan, baik berupa penambahan atau penghapusan program, tanpa melibatkan dprd, itu merupakan pelanggaran. 
“baik pelanggaran administrasi negara maupun pelanggaran merubah dokumen negara,” tegas usin. 
dikarenakan, untuk dapat melakukan penambahan dan pencoretan dari isi item apbd harus dibahas dan diputuskan secara bersama-sama antara banggar dprd provinsi bengkulu dan tapd provinsi bengkulu. 
baca juga: cegah polemik, disnaker kota bengkulu rancang standarisasi upah buruh angkut
“jadi tidak boleh pihak eksekutif saja,” terang usin.
sebelumnya, kepala bidang anggaran bpkd provinsi bengkulu, mgs. rizqi al fadli mengatakan, adapun hasil evaluasi apbd ta 2025, terdapat beberapa catatan kemendagri yang harus ditindaklanjuti.
diantaranya, sinkronisasi program pusat yakni program makan bergizi gratis (mbg) dan penyediaan rumah. walaupun untuk detail penganggaran yang bersumber dari apbd belum disusun.
kemudian, merujuk surat edaran komisi pemberantasan korupsi (kpk) ri nomor 2 tahun 2024 tentang perencanaan penganggaran apbd 2025 dan perubahan apbd tahun 2025 yang mengatur mekanisme pengusulan dari masyarakat.
baca juga:harimau kehilangan 
mekanisme itu mencakup dua poin, pertama terkait usulan masyarakat disampaikan melalui musyawarah rencana pembangunan (musrenbang), usulan dprd pokok pikiran (pokir) disampaikan sebelum penetapan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd).
“kedua, usulan masyarakat harus terdokumentasi melalui sistem informasi pemerintah daerah (sipd).
selain itu, kemendagri juga memberikan catatan berhubungan dengan rasionalisasi surat perintah perjalanan dinas (sppd),” terang rizqi.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 13 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan