Unjuk Rasa di PT DSJ Memanas, Pemkab Kaur Angkat Bicara

Reporter: Rusman Afrizal |

Editor: Ade Haryanto |

Minggu , 12 Jan 2025 - 23:27

Sekda Kabupaten Kaur Dr. Drs Ersan Syahfiri, MM. --RUSMANAFRIZAL/RB

unjuk rasa di pt dsj memanas, pemkab kaur angkat bicara                             bintuhan, koranrb.id - unjuk rasa warga bengkulu selatan yang belakangan ini memanas di pt. dinamika selaras jaya (dsj) membuat pemerintah kabupaten (pemkab) kaur angkat bicara. 
pasalnya, para pendemo tersebut mengklaim dan mempertanyakan pt dsj bias masuk ke kawasan bengkulu selatan.
sekertaris daerah (sekda) kaur  dr. drs ersan syahfiri, mm mengatakan, bahwasanya pemkab kaur masih tetap berpedoman terhadap aturan terkait tapal batas yang telah ditetapkan.
pemkab bengkulu selatan  beberapa tahun lalu sempat menggugat terkait tapal batas ini, hingga ke makamah konstitusi (mk), yang kemudian ditolak mk. 
baca juga:sikapi polemik pt aip seluma, perusahaan bandel dilapor ke pusat
"mengenai tapal batas jelas, ada undang-undang yang mengatur dan permendagri.
makanya ini tak bisa diganggu-gugat lagi," sampai sekda. 
disebutkan sekda, bahwa dalam permendagri nomor 104 tahun 2017 tentang batas daerah kabupaten bengkulu selatan dengan kabupaten kaur provinsi bengkulu sudah diuraikan titik dan koordinat mengenai batasan tapal batas tersebut. 
sehingga para pendemo ataupun masyarakat bisa melihat dan mempedomani titik dan koordinat tersebut.
baca juga:honorer pemprov bengkulu bakal dirumahkan, jangan tebang pilih
karena aturannya sudah jelas dan tak bisa diubah lagi. 
"kalau mau protes silakan ke pemkab bs, karena permendagri nya telah selesai. dari situ bisa dilakukan pengerukan lahan itu masuk kaur atau bs," tegas sekda.
sebagai mana diketahui sesuai pasal 2 batas kaur dan bs diterangkan dalam titik koordinat (tk) sehingga terdapat 37 patok tk yang menjadi pedoman. 
sehingga bisa melakukan pengecekan secara online menggunakan gps. 
baca juga:hari ini, banggar evaluasi apbd provinsi bengkulu 2025 setelah diisukan diubah
sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan terkait dengan tapal batas, sebab sudah jelas dalam permendagri dan juga gugatan yang diajukan oleh bs juga ditolak oleh mk.
untuk diketahui, beberapa waktu yang lalu unjuk rasa di pt dsj  yang dilakukan aksi kelompok aliansi selamatkan bengkulu selatan (asbs) dan forum peduli wilayah kedurang (fpwk) yang di klaim tapal batas bengkulu selatan – kaur sempat memanas.
massa juga melakukan pemortalan akses masuk ke perusahaan itu, hingga akhirnya mereda dan portal di buka oleh tni dan polri.
baca juga:dewan bengkulu selatan nilai pt abs tidak beri manfaat masyarakat dan daerah 
dalam unjuk rasa tersebut, ketua asbs herman lufti menyampaikan tujuan mereka yakni untuk menyampaikan aspirasi terkait dugaan pt. dsj yang diduga tidak memiliki dokumen resmi yang legal.
meminta juga agar aph, menegakkan fungsinya sebagai penegak hukum dengan adanya perusahaan yang tidak tertib ini. 
kemudian agar pemerintah daerah dapat menghentikan sementara kegiatan perusahaan pt. dsj sampai dengan adanya kepastian legalitas perusahaan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 13 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan