Desa di Bengkulu Utara Diminta Siapkan Pertanggungjawaban APBDes 2024

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Senin , 13 Jan 2025 - 22:22

SIAPKAN: Seluruh Desa di Bengkulu Utara Diminta Siapkan Pertanggungjawaban APBDes 2024. FOTO: Inspektur Inspektorat, Nopri Anto Silaban, SE, M.Si. DOK/RB--

“Termasuk desa mungkin terdapat laporan atau keluhan dari masyarakat,” terangnya. Pungkas Nopri Anto.

Sementara itu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bengkulu Utara mulai mulaiu melakukan verifikasi pada pembayaran pajak yang bersumber dari belanja dana desa.

Hal ini untuk melihat tingkat kepatuhan desa untuk membayarkan pajak setiap pelaksanaan program kena pajak sebelum berakhir tahun anggaran.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Bengkul Utara, Markisman, S.Pi menerangkan jika saat ini timnya masih melakukan verifikasi.

Terutama desa yang sama sekali belum menyetorkan pajak sepanjang 2024 lalu.

“Kita akan klasifikasikan, desa yang sama sekali belum membayar pajak atau mereka yang membayar pajak namun kita indikasikan terjadi kekurangan pajak,” terangnya.

Desa yang belum melakukan pembayaran pajak tersebut diminta datang ke Bapenda untuk melakukan penghitungan pajak.

Sehingga mereka bisa membayar pajak sesuai dengan jumlah belanja atau program yang dijalankan.

“Karena setiap desa beban pajaknya berbeda, sesuai dengan program yang dijalankan masing-masing,” terangnya.

Belanja dana desa yang masuk dalam pajak daerah di antaranya adalah pajak makan minum hingga pajak penggunaan material bukan logam dan batuan (MBLB).

Ia menerangkan jika Bapenda sudah menjabarkan program-program dan belanja di desa yang masuk dalam pajak daerah dan menjadi kewajiban desa menyetorkan pajak ke daerah.

“Karena desa memiliki kewajiban membayar dua pajak, pajak daerah dan pajak pusat. Untuk pajak pemerintah pusat dibayarkan melalui kantor pajak pratama, sedangkan pajak daerah disetorkan melalui kita (Bapenda, red),” pungkas Markisman.

Sebagai informasi tambahan, menjelang akhir 2024 lalu, Badan Pendapatan Daerah mulai mendata pendapatan pajak yang sudah masuk ke kas pendapatan asli daerah.

desa di bengkulu utara diminta siapkan pertanggungjawaban apbdes 2024                            koranrb.id - seperti tahun-tahun sebelumnnya inspektorat daerah akan melakukan audit rutin usai memasuki tahun anggaran baru. 
audit ini akan dilakukan pada desa-desa pelaksana program dana desa yang ada di bengkuul utara untuk pelaksanaan anggaran 2024. 
inspektur inspektorat, nopri anto silaban, se, m.si meminta desa-desa mempersiapkan pelaksanaan audit tersebut. 
persiapan tersebut terkait dengan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dan program sepanjang tahun 2024.
baca juga:pemkab rejang lebong optimis capai target pad rp 93 miliar
baca juga:2 titik jalan ini kerap jadi arena balap liar di seluma, polsek talo gencarkan patroli
“audit rutin yang akan kita lakukan tersebut adalah audit pada kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan di desa,” terangnya. 
ia meminta desa-desa bukan hanya memeprsiapkan sistem pelaporan penggunaan anggaran sesuai dengan aturan berlaku. 
termasuk bukti-bukti pembayaran pajak dan bukti belanja yang sudah dilaksanakan sepanjang tahun 2024. 
“dalam sistem pelaporan juga harus memenuhi persyaratan aturan yang berlakudalam pertanggungjawaban dana desa,” tegasnya. 
namun ia menyampaikan dengan pertimbangan waktu, inspektorat tidak mungkin melakukan audit apda seluruh atau 215 desa di bengkulu utara. 
baca juga:dalami pemicu kebakaran 6 warung semi permanen di areal terminal pasar kepahiang
baca juga:dewan akui siap perjuangkan hak guru, pemkab seluma diberi waktu seminggu 
audit akan dilakukan secara sampel di beberapa desa terutama desa-desa yang belum pernah dilakukan audit. 
“termasuk desa mungkin terdapat laporan atau keluhan dari masyarakat,” terangnya. pungkas nopri anto.
sementara itu, badan pendapatan daerah (bapenda) bengkulu utara mulai mulaiu melakukan verifikasi pada pembayaran pajak yang bersumber dari belanja dana desa. 
hal ini untuk melihat tingkat kepatuhan desa untuk membayarkan pajak setiap pelaksanaan program kena pajak sebelum berakhir tahun anggaran. 
kepala badan pendapatan daerah bengkul utara,  markisman, s.pi menerangkan jika saat ini timnya masih melakukan verifikasi. 
baca juga:temui wamendes pdt ri, bupati terpilih teddy bertekad majukan desa di seluma
baca juga:dishub sebut koordinator jukir penyebab kebocoran retribusi parkir
terutama desa yang sama sekali belum menyetorkan pajak sepanjang 2024 lalu. 
“kita akan klasifikasikan, desa yang sama sekali belum membayar pajak atau mereka yang membayar pajak namun kita indikasikan terjadi kekurangan pajak,” terangnya. 
desa yang belum melakukan pembayaran pajak tersebut  diminta datang ke bapenda untuk melakukan penghitungan pajak. 
sehingga mereka bisa membayar pajak sesuai dengan jumlah belanja atau program yang dijalankan. 
“karena setiap desa beban pajaknya berbeda, sesuai dengan program yang dijalankan masing-masing,” terangnya. 
belanja dana desa yang masuk dalam pajak daerah di antaranya adalah pajak makan minum hingga pajak penggunaan material bukan logam dan batuan (mblb).
ia menerangkan jika bapenda sudah menjabarkan program-program dan belanja di desa yang masuk dalam pajak daerah dan menjadi kewajiban desa menyetorkan pajak ke daerah. 
“karena desa memiliki kewajiban membayar dua pajak, pajak daerah dan pajak pusat. untuk pajak pemerintah pusat dibayarkan melalui kantor pajak pratama, sedangkan pajak daerah disetorkan melalui kita (bapenda, red),” pungkas markisman.
sebagai informasi tambahan, menjelang akhir 2024 lalu, badan pendapatan daerah mulai mendata pendapatan pajak yang sudah masuk ke kas pendapatan asli daerah. 
termasuk di antaranya pajak dana desa yang harus dibayarkan oleh 215 desa yang menyelenggarakan pembungunan dari dana tersebut.
kepala badan pendapatan daerah bengkulu utara, markisman, s.pi menerangkan sampai saat ini masih banyak desa yang belum membayarkan pajak dana desa. 
sebelumnya sudah ditegaskan pembayaran pajak dana desa bisa dilakukan setelah kegiatan dilaksanakan. 
 “sampai saat ini masih banyak desa yang belum membayar pajak dana desa. namun hal ini akan kita terus koreksi dan menunggu hingga akhir tahun,” terangnya. 
ia mengatakan beberapa objek pajak dana desa yang menjadi kewajiban desa untuk dibayarkan dan merupakan pajak daerah di antaranya adalah pajak makan minum, reklame hingga pajak mineral bukan logam dan batuan (mblb).
“untuk pajak tersebut tentunya dibayarkan setiap tuntas kegiatan,” jelas markisman.
markisman juga menyampaikan sampai saat ini masing-masing desa memiliki program kegiatan fisik yang semuanya menggunakan material dan termasuk objek pajak mblb.
termasuk juga kegiatan non fisik dimana terdapat belanja makan minum yang dialokasikan dari dana desa. 
“harusnya setiap kegiatan atau belanja yang dilakukan, pajaknya harus dibayarkan,” tegasnya.
markisman juga menegaskan jelang akhir tahun nantinya bapenda akan melakukan koordinasi dengan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (pmd). sehingga dalam rancangan apbdes 2025, masing-masing desa wajib menyampaikan bukti setor pajak. 
“kita berharap tidak ada lagi desa-desa yang menunggak pembayaran pajak hingga melewati tahun anggaran,” tandasnya.
ia menyampaikan asumsi pajak yang bisa didapatkan dari pajak dana desa cukup besar. 
dari pajak mblb yang berasal dari belanja dana desa saja diasumsikan bisa menghasilkan pajak dana desa sebesar rp 500 juta lebih.
“memang jumlahnya sangat besar dan sangat berarti bagi pendapatan asli daerah,” ungkap markisman.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 14 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan