2.574 Transaksi E-Katalog Mencapai Rp 33,2 Miliar

BENTENG, KORANRB.ID - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Tengah menerapkan e-katalog lokal dalam belanja barang maupun jasa. Meskipun baru tahun pertama (2023), transaksi dilakukan sejumlah OPD di Benteng melalui e-katalog mencapai 2.574 transaksi. Total nilai transaksi Rp 33,2 miliar lebih.

Kepala Bagian UKPBJ Pemkab Benteng, Andi Erzantara, S.STP, M,Si menjelaskan pihaknya menilai jika penerapan e-katalog di Kabupaten sudah sesuai harapan. Meskipun diawal sempat dikeluhkan setiap OPD, namun seiring berjalan waktu semuanya sudah terbiasa.

BACA JUGA: Rehab Irigasi Kecewakan Petani, Pekerjaan Asal Jadi 

“Total ada 2.574 transaksi yang sudah dilakukan, dengan nominal anggaran mencapai Rp 33,2 miliar. Artinya hampir setengah dari total belanja Kabupaten Benteng sudah menggunakan e-katalog lokal di Kabupaten Benteng,” ujarnya.

Kemudian untuk produk lokal yang sudah tayang sebanyak 8.542. Sedangkan untuk jumlah penyedia 451 produk dalam negeri, produk usaha mikro kecil dan menegah. Pihaknya berharap agar seluruh OPD di Kabupaten Benteng kedepannya bisa menggunakan e-katalog apabila ingin transaksi belanja.

Sebab saat ini masih ada enam OPD yang masih belum menggunakan e-katalog dalam berbelanja. Makanya kemarin pihaknya kembali menggelar sosialisasi penggunaan e-katalog lokal dan percepatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN), agar kedepan tak ada lagi alasan OPD tidak menggunakan e-katalog apabila ingin belanja.

BACA JUGA: Masih Belanja Manual, 6 OPD di Bengkulu Tengah Diberikan Sanksi

“Penggunaan e-katalog dalam bertransaksi belanja ini sesuai instruksi presiden nomor 2 tahun 2022 tentang katalog elektronik lokal. Kita berharap ke depan penggunaan e-katalog ini bisa lebih maksimal lagi dan semua OPD sudah menggunakan e-katalog,” pungkasnya.

Asisten II Pemkab Benteng, Eka Nurmeini, SE, M.Pd mengatakan, adanya ksosialisasi ini, ke depan setiap OPD Pemkab Benteng lebih gencar dan sadar dalam menggunakan e-katalog lokal.

Sebab tak bisa dipungkiri jika selama ini kesulitan dan ketidakpahaman dalam menggunakan e-katalog lokal menjadi alasan OPD. Bahkan OPD beralasan karena e-katalog serapan anggaran mereka tidak maksimal.(jee)