Tercatat Masih Ada Badan Usaha di Mukomuko Belum Serahkan LKPM

Reporter: Firmansyah |

Editor: Patris Muwardi |

Selasa , 14 Jan 2025 - 23:49

PABRIK: Salah satu badan usaha yang diwajibkan menyerahkan LKPM--FOTO: Firmansyah.Koranrb.Id

tercatat masih ada badan usaha di mukomuko belum serahkan lkpm                            mukomuko,koranrb.id – meskipun telah berulang kali diingatkan, masih saja ada badan usaha di kabupaten mukomuko yang belum menyampaikan laporan kegiatan penanam modal (lkpm) ke dinas penanaman modal perizinan terpadu satu pintu (dpmptsp) kabupaten mukomuko. 
kepala dpmptsp mukomuko, juni kurnia diana s.ap mengatakan, hingga 14 junuari 2025 baru ada 40 perusahaan atau badan usaha yang serah dokumen lkpm.
meskipun kewajiban penyampaian lkpm ini sudah menjadi rutinitas setiap tahunnya oleh badan usaha.
“melaporkan lkpm itu wajib, dan pihak perusahaan sudah mengetahui hal tersebut. apabila pihak perusahaan tidak bisa melaporkan lkpm akan ada sanksi yang diterima nantinya,” katanya.
juni menegaskan, sanksi bagi perusahaan atau badan usaha yang tidak menyampaikan lkpm, yaitu di cabut nomor induk berusaha (nib). 
jika pelaku usaha mendapatkan sanksi pencabutan nib, maka perusahaan tersebut akan terkatagori beroperasi secara ilegal. 
baca juga:sudah masuk kasda, sisa tpg triwulan iv guru kota bengkulu segera cair
baca juga: 120 pkl jalan kz. abidin ditertibkan, pemkot bengkulu siapkan ptm dan pasar minggu
untuk tahun 2024 lalu total ada 60 perusahaan yang rutin melaporkan lkpm kepada dpmptsp kabupaten mukomuko. 
meskipun sebenarnya di kabupaten mukomuko ini memiliki jumlah perusahan atau badan usaha lebih dari jumlah tersebut. 
maka dari itu langka tegas pencabutan nib ini, nantinya akan di koordinasikan terlebih dahulu dpmptsp ke pemprov bengkulu, sehingga tidak ada lagi perusahan yang mangkir dari kewajiban.
“ada banyak perusahaan yang belum serahakan lkpm triwulan 4 di januari ini. namun untuk jumlah pastinya belum saya cek. kalau berpatokan pada triwulan lll lalu, ada 60 badan usaha yang rutin melaporkan lkpm. tidak hanya perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit (pks) saja yang diwajibkan melapor lkpm namun seluruh usaha yang memiliki nib,” terangnya.
lanjut juni, lkpm ini diperlukan dpmptsp untuk mencatat nilai investasi yang ada di kabupaten mukomuko. 
karena ada target investasi yang harus dicapai oleh dpmptsp mukomuko. 
pada tahun ini target investasi kabupaten mukomuko ditetapkan oleh pemprov sebesar rp 3 triliun. 
maka dari itu untuk pencapaian target harus mengetahui berapa investasi yang masuk.
“target investasi kita ini cukup tinggi, maka dari itu itu di minta perusahaan yang ada di kabupaten mukomuko dapat segera melaporkan lkpm segera mungkin,” harapnya.
baca juga:tapd dan banggar ‘kejar tayang’ bahas evaluasi perda apbd mukomuko 2025
baca juga:evaluasi honorer pemprov bengkulu belum rampung, tersisa 4 opd lagi
sementara itu, ketua komisi ii dprd mukomuko damsir, sangat mendukung eksekutif bertindak tegas kepada pengusaha-pengusaha yang beroperasi di kabupaten mukomuko namun tidak koperaktif.
tidak mengindahkan apa yang sudah menjadi keawajiban. 
tentunya kolaborasi dalam membangun daerah sangat di perlukan termasuk taat dalam aturan. 
adanya lkpm ini akan menjadi acuan pemkab dalam menghitung target yang telah di bebankan terkait invetasi.
“kami juga menyadari dalam memenuhi target investasi, memerlukan data lkpm. makada dari itu, jika opd terkait akan bertindak tegas kepada pengusahaa yang tidak mentaati aturan silahkan, kami dprd mukomuko akan selalu mendukung, segala sesuatu untuk kemajuan daerah,” tandasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 15 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan