Mangkir Jadi Saksi, Mantan Bupati RL Dipanggil Kembali, Perkara Dugaan Korupsi Tunjangan Representansi

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Kamis , 07 Dec 2023 - 23:40

TERDAKWA: Terdakwa Orin dengan tangan tak diborgol usai mengikuti persidangan di PN Bengkulu. FIKI/RB --

mangkir jadi saksi, mantan bupati rl dipanggil kembali, perkara dugaan korupsi tunjangan representansi                             koranrb.id – jaksa penuntut umum (jpu) kejasaan negeri (kejari) rejang lebong (rl) terus menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan perkara dugaan korupsi tunjangan representansi, dengan kerugian negara (kn) mencapai rp 454 juta, yang menyeret mantan direktur pdam rl, orin retnowati, st, mt.
dalam persidangan yang dilaksanakan pekan depan, jpu  akan menghadirkan mantan bupati rl 2016-2021, dr. (h.c.) h. ahmad hijazi, sh, msi. 
baca juga:merasa ditipu beli tanah, puluhan warga lapor polisi
pasalnya, dalam persidang diketuai majelis hakim, agus hamzah dengan agenda pemeriksaan saki, di pengadilan negeri (pn) tindak pidana korupsi (tipikor), rabu (6/12), mantan bupati rl ini tak memenuhi panggilan jpu untuk bersaksi dipersidangan terdakwa orin.  
seharunya, dalam persidangan tersebut, ada lima saki yang dipanggil jpu. salah satu saksi adalah mantan bupati rl. namun, dari lima saksi yang direncakan, hanya dua saksi yang memenuhi panggilan jpu, yakni mantan sekretaris daerah (sekda) rl, raden ahmad denni yang juga selaku ketua dewan pengawas pdam rl, dan iswarman selaku sekretaris dewan pengawas. 
baca juga:desak tetapkan tsk ambruknya kota tuo
“dalam persidangan minggu depan akan kita upayakan agar bisa dihadirkan (mantan bupati rl, 2016-2021, red),” ujar jpu kejari rl, abi pujangga kepada rb, kemarin. 
untuk diketahui, dalam sidang yang dilaksanakan rabu (6/12) kesaksian yang diberikan mantan ketua dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas, jpu menilai sudah cukup untuk pembuktian dalam perkara ini. 
berdasarkan keterangan dewan pengawas, mekanisme yang harus dilewati sebelum melakukan kenaikan gaji. terlebih dahulu harus melalui pendapat dewan pengawas terlebih dahulu, setelah itu baru bisa terbit peraturan bupati (perbub) yang mengatur gaji direktur pdam rl. 
baca juga:ayam bangkok rp 4 juta dicuri, dijual rp 80 ribu
“sudah jelas, penghasilan terdakwa ini tidak ada perbub. semua tahapan yang harusnya dilakukan, itu dilewatkan,” kata abi. 
jpu menilai apa yang dilakukan terdakwa orin, dengan menaikan gaji tanpa melalui tahapan. sama saja terdakwa tidak mengikuti aturan yang sudah ada. 
“karena sudah sangat jelas, peraturan nya ada. tapi tidak di indahkan terdakwa,” ucapnya. 
sebelumnya, terdakwa orin didakwa jpu dengan dakwaan primair pasal 2 ayat 1 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan subsidair pasal 3, jo pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
baca juga:lagi, aksi curi uang di laci toko terekam cctv
diuraikan dalam dakwaan jpu terdakwa orin retnowati pada saat menjabat sebagai direktur pdamtirta dharma bukita kaba pada 2018 lalu, mengeluarkan surat keputusan (sk) direksi perusahaan daerah air minum kabupaten rl, nomor : 02 b tahun 2018 tentang dana representasi untuk direksi pdam sebesar 75% dari gaji bruto setiap bulan. 
pasalnya, penerbitan sk tersebut, dilakukan tanpa melalui mekanisme penganggaran oleh perusahaan atau tanpa adanya rencana kerja dan anggaran (rka) pdam 2018 dan 2019, bahkan tanpa melapor ke dewan pengawas atau bupati rejang lebong. 
baca juga:menanti tahap dua tsk pembakaran lahan ddts 
atas kebijakan terdakwa melalui sk itu, pada periode maret 2018 hingga juni 2019 terdakwa menerima dana representatif sebesar lebih kurang rp 202 juta. (eng)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 8 Desember 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan