Jangan Ada Lagi Pemecatan Perangkat Desa!

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: Ade HR |

Sabtu , 09 Dec 2023 - 21:34

KONDUSIFITAS DESA: Ketua Komisi I yang juga politisi Gerindra saat menyampaikan tanggapannya terkait dengan potensi polemik pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa. --ist/rb

ARGA MAKMUR, KORANRB.ID – Kisruh pemecatan perangkat desa yang terjadi 2022 lalu pasca pelantikan kepala desa sempat menghebohkan Bengkulu Utara (BU).

Bukan hanya berujung dengan aksi demo yang terjadi di Kantor Bupati, namun DPRD BU juga mengambil tindakan dengan memanggil berbagai pihak terkait melalui rapat kerja hearing.

Kisruh tersebut juga berujung dengan tidak kondusifnya kondisi masyarakat pasca pemilihan kepala desa.

Anggota Fraksi Gerindra yang juga Ketua Komisi I DPRD BU Hasdiansyah berharap polemik terkait pengangkatan dan pemberhentian kepala desa tersebut tidak lagi terjadi.

Maklum saja, dirinya menjabat sebagai Ketua Komisi I yang memang membidangi tentang desa dan bermitra dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).

“Komisi I menangani dan mendengarkan langsung dari pihak-pihak terkait saat terjadi polemik terkait pemberhentian perangkat desa 2022 lalu. Kita berharap hal ini tidak terjadi lagi,” terangnya.

Apalagi saat ini DPRD BU sudah mengesahkan Perda tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang mengatur detail terkait dengan aturan pemberhentian perangkat desa.

Hal ini ditegaskannya harus menjadi pedoman sehingga tidak ada lagi polemik yang muncul dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

“Kejadian 2022 lalu harus menjadi catatan dan jangan terulang lagi. Apalagi pasca Pilkades yang memang sangat rentan terjadi pergantian perangkat desa,” terangnya.

Bulan ini juga ada ada belasan perangkat desa yang mengakhiri masa tugasnya, namun memang Pemkab BU belum akan melakukan Pilkades di 2024.

Pemerintah akan menunjukan penjabat kepala desa lebih dulu untuk mengisi kekosongan lantaran belum bisa dilakukan pilkades mengingat masih masuk dalam tahapan pemilu.

“Namun juga pembangunan di desa harus terus berlanjut dan jangan sampai penjabat yang ditunjuk ini menimbulkan masalah baru di desa,” terangnya.

jangan ada lagi pemecatan perangkat desa!                            arga makmur, koranrb.id – kisruh pemecatan perangkat desa yang terjadi 2022 lalu pasca pelantikan kepala desa sempat menghebohkan bengkulu utara (bu). 
bukan hanya berujung dengan aksi demo yang terjadi di kantor bupati, namun dprd bu juga mengambil tindakan dengan memanggil berbagai pihak terkait melalui rapat kerja hearing. 
kisruh tersebut juga berujung dengan tidak kondusifnya kondisi masyarakat pasca pemilihan kepala desa.
anggota fraksi gerindra yang juga ketua komisi i dprd bu hasdiansyah berharap polemik terkait pengangkatan dan pemberhentian kepala desa tersebut tidak lagi terjadi. 
maklum saja, dirinya menjabat sebagai ketua komisi i yang memang membidangi tentang desa dan bermitra dengan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (pmd).   
baca juga:dempo xler ajak mahasiswa awasi pelanggaran ham
“komisi i menangani dan mendengarkan langsung dari pihak-pihak terkait saat terjadi polemik terkait pemberhentian perangkat desa 2022 lalu. kita berharap hal ini tidak terjadi lagi,” terangnya.
apalagi saat ini dprd bu sudah mengesahkan perda tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang mengatur detail terkait dengan aturan pemberhentian perangkat desa. 
hal ini ditegaskannya harus menjadi pedoman sehingga tidak ada lagi polemik yang muncul dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. 
“kejadian 2022 lalu harus menjadi catatan dan jangan terulang lagi. apalagi pasca pilkades yang memang sangat rentan terjadi pergantian perangkat desa,” terangnya. 
bulan ini juga ada ada belasan perangkat desa yang mengakhiri masa tugasnya, namun memang pemkab bu belum akan melakukan pilkades di 2024.
pemerintah akan menunjukan penjabat kepala desa lebih dulu untuk mengisi kekosongan lantaran belum bisa dilakukan pilkades mengingat masih masuk dalam tahapan pemilu. 
“namun juga pembangunan di desa harus terus berlanjut dan jangan sampai penjabat yang ditunjuk ini menimbulkan masalah baru di desa,” terangnya.
baca juga:jelang akhir tahun, dewan soroti pekerjaan fisik 
ia meminta dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (pmd) rutin melakukan pembinaan pada seluruh desa yang memang kewenangan dinas pmd. 
sehingga memang desa mengetahui aturan-aturan yang terkait dengan jalannya pemerintahan di desa dan tidak memunculkan polemik. 
“sehingga dalam berbagai kegiatan, lakukan sosialisasi terkait dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan desa. sehingga memang seluruh pemerintah tingkat desa mengetahui hal dan kewajiban serta apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan,” terangnya. 
selain oleh dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (pmd), ia juga meminta camat proaktif dalam menuntaskan permasalahan di desa. 
pengawasan juga harus terus dilakukan karena camat memang perwakilan pemerintah daerah di tingkat kecamatan yang salah satu wewenangnya memberikan pengawasan dan pembinaan pada desa. 
“jika memang ada kesalahan yang dilakukan di tingkat desa, camat harus menegur bahkan berkoordinasi dengan dinas pmd. kepala desa juga wajib patuh pada camat  terkait dengan penerapan aturan,” terangnya. 
ia yakin jika memang semua pihak yang terkait dengan pemerintahan di desa bisa terlibat dan patuh pada aturan, maka tidak akan lagi terjadi masalah seperti tahun-tahun sebelumnya. 
sehingga pembangunan yang berlangsung di desa juga bisa berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat dan target pemerintah.
baca juga:perda pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa disahkan
“karena tugas pembangunan di desa sangat besar dan berat. permasalahan yang terjadi tentunya bisa berdampak pada terhambatnya pembangunan,” terangnya. 
apalagi jika permasalahan yang muncul terkait dengan perangkat desa atau konflik yang terjadi antara perangkat desa dan kepala desa. 
hal ini bisa menghambat pembangunan di desa yang sangat mengedepankan soliditas perangkat desa sebagai pelaksana pembangunan. 
“dengan sudah adanya aturan yang jelas saat ini, harusnya tidak ada lagi dan tidak boleh ada lagi pemberhentian perangkat desa yang tidak sesuai dengan aturan. karena sudah ada perda yang mengatur jelas terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa,” pungkas hasdiansyah.(qia/adv)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 10 Desember 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan