Belanja Pegawai Mukomuko Dalam APBD 2025 Tak Terganggu Efisiensi, Dewan Dorong Maksimalkan Potensi PAD

Reporter: Firmansyah |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Minggu , 16 Feb 2025 - 22:30

UPACARA: ASN Mukomuko saat mengikuti upacara beberapa waktu lalu. FIRMANSYAH/RB--

KORANRB.ID – Meskipun terjadi efisiensi anggaran pada postur APBD Kabupaten Mukomuko tahun 2025.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi TKD menurut Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025.

Hingga saat ini tidak menganggu belanja pegawai, yang masih tetap Rp409,9 miliar.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Mukomuko, Eva Tri Rosanti, SH.

Ia menerangkan, untuk belanja pegawai tidak ada perubahan postur, namun tentu saja semua tergantung Pemerintah Pusat.

Jika kembali ada arahan untuk pemangkasan, tentu akan dijalankan pemerintah daerah.

“Sejauh ini belanja pegawai kita tidak terganggu tetap Rp409,9 miliar tahun ini, semoga saja postur tersebut tidak terjadi efisiensi,” kata Eva.

Eva menjelaskan, dampak adanya KMK Nomor 29 Tahun 2025, efisiensi anggaran yang telah ditetapkan berupa dana transfer ke daerah untuk kegiatan fisik yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang jalan.

Kemudian juga untuk beberapa pembiayaan kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) peruntukan dengan total Rp84 miliar.

‘’Adanya efisiensi terhadap DAK bidang jalan dan DAU peruntukan ini saja, sudah menunda apa yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Sebab tidak dapat dipungkiri untuk pembangunan infrastruktur umum Mukomuko masih memerlukan bantuan pusat,” sampai Eva.

belanja pegawai mukomuko dalam apbd 2025 tak terganggu efisiensi, dewan dorong maksimalkan potensi pad                            koranrb.id – meskipun terjadi efisiensi anggaran pada postur apbd kabupaten mukomuko tahun 2025. 
berdasarkan keputusan menteri keuangan (kmk) republik indonesia nomor 29 tahun 2025 tentang penyesuaian rincian alokasi tkd menurut provinsi/kabupaten/kota ta 2025 dalam rangka efisiensi belanja dalam pelaksanaan apbn dan apbd ta 2025. 
hingga saat ini tidak menganggu belanja pegawai, yang masih tetap rp409,9 miliar.
hal ini disampaikan kepala badan keuangan daerah (bkd) mukomuko, eva tri rosanti, sh. 
baca juga:musrenbang kecamatan kelar, tingkat kabupaten dirancang maret 2025
baca juga:persiapan pelantikan bupati dan wabup terpilih mukomuko rampung
ia menerangkan, untuk belanja pegawai tidak ada perubahan postur, namun tentu saja semua tergantung pemerintah pusat. 
jika kembali ada arahan untuk pemangkasan, tentu akan dijalankan pemerintah daerah.
“sejauh ini belanja pegawai kita tidak terganggu tetap rp409,9 miliar tahun ini, semoga saja postur tersebut tidak terjadi efisiensi,” kata eva.
eva menjelaskan, dampak adanya kmk nomor 29 tahun 2025, efisiensi anggaran yang telah ditetapkan berupa dana transfer ke daerah untuk kegiatan fisik yang bersumber dari dana alokasi khusus (dak) bidang jalan.
baca juga:sisakan 2 kecamatan, bkd kepahiang distribusikan sppt pbb 6 kecamatan 
baca juga:capaian blud rsud tak sesuai target, picu pad tidak 100 persen
kemudian juga untuk beberapa pembiayaan kegiatan yang bersumber dari dana alokasi umum (dau) peruntukan dengan total rp84 miliar.
‘’adanya efisiensi terhadap dak bidang jalan dan dau peruntukan ini saja, sudah menunda apa yang sudah kita rencanakan sebelumnya. sebab tidak dapat dipungkiri untuk pembangunan infrastruktur umum mukomuko masih memerlukan bantuan pusat,” sampai eva.
eva menyampaikan, adanya intruksi efisiensi anggaran membuat pemkab mukomuko terus menginventarisir mana saja kegiatan yang harus ditunda untuk dilaksanakan tahun ini. 
seperti membatasi belanja yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi dan seminar-seminar. 
baca juga:jelang pelantikan, rachmat ajak warga bengkulu tengah kembali bersatu
baca juga:hanya dianggarkan rp25 juta untuk bsps di kabupaten lebong
mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen, dan membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah anggota tim atau besaran jumlah honorium.
“terkait arahan tersebut kami saat ini masih terus melakukan inventarisir terlebih dahulu kegiatan mana saja yang nanti dilakukan efisiensi anggaran. kemungkinan ada beberapa pos kegiatan yang tak terlaksana, namun kita akan bahas lagi anggaran mana saja yang dilakukan efisiensi sembari masih menunggu aturan dari pemerintah pusat,” jelasnya.
terpisah anggota banggar dprd mukomuko, frenky janas mengatakan, adanya pemangkasan anggaran arah pemerintah pusat, bukan berarti membuat daerah harus berpangku tangan.
sebab daerah juga harus bisa mengupayakan segala sesuatunya secara bertahap tanpa harus menunggu dengan sepenuhnya dana dari pusat. 
terlebih hingga saat ini masih banyak potensi pendapatan asli daerah (pad) mukomuko yang belum dimaksimalkan pendapatannya.
“solusi konkret sangat kita butuhkan saat ini, silakan gali potensi pad yang ada, sehingga anggaran tersebut dapat membantu pendanaan yang terkena efisiensi anggaran,” kata frenky.
frenky juga menyampaikan, adanya efisiensi anggaran tentu akan menunda, dan mengambat target pembangunan yang sudah direncanakan sebelumnya. 
namun bagaimana lagi hal tersebut menjadi hak penuh pemerintah pusat menstop anggaran yang di berikan ke daerah.
maka dari itu daerah harus segera memikirkan solusinya, salah satunya melalui pad.
“mau bagaimana lagi, kalau sudah ada kebijakan dari pemerintah pusat, apapun kebijakannya kita harus tetap mendukungnya,” tandasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 17 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan